Gubernur Menggusur

Kolom Kang Hasan

Gubernur Menggusur

Hasanudin Abdurakhman - detikNews
Senin, 25 Nov 2019 10:18 WIB
Hasanudin Abdurakhman (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Hasanudin Abdurakhman (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta - Dulu pada zaman Ahok masih jadi Gubernur DKI, salah satu gelar yang dilekatkan padanya adalah tukang gusur. Memang ada banyak penggusuran yang dia lakukan. Pertanyaannya, bolehkah gubernur atau kepala daerah tingkat lain seperti bupati dan wali kota menggusur? Jawaban normatifnya, boleh.

Contoh ekstremnya, kalau ada orang membangun gubuk atau warung di pinggir jalan di Jembatan Semanggi, apa yang harus dilakukan? Gusur. Tidak perlu banyak cerita soal bagaimana nasib mereka setelah digusur, atau teori-teori ciamik soal bagaimana penataan pemukiman masyarakat kelas bawah. Sederhana saja, yang ilegal memang harus digusur.

Tentu saja contoh ekstrem itu tidak nyata. Nah, saya juga bisa memberikan contoh nyata. Di daerah Setiabudi, tak jauh di belakang Gedung Setiabudi Plaza, ada jalan kecil menuju kantor pos, yang juga terhubung dengan kawasan Jl. Sudirman. Di kedua sisi jalan yang sempit itu berdiri bedeng-bedeng, memenuhi bahu jalan. Lebarnya tak lebih dari satu meter. Setiap bedeng panjangnya satu meter lebih. Bedeng-bedeng itu dihuni manusia. Ada yang membuka bengkel, jualan makanan, dan sebagainya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemda DKI? Menggusur. Lahan itu milik publik, seharusnya difungsikan untuk kepentingan publik. Orang-orang itu merampas hak publik.

Apa yang harus diberikan kepada pemilik bedeng-bedeng itu kalau mereka digusur? Tidak ada. Mereka tidak dihukum saja sudah bagus. Seharusnya mereka dihukum karena penyalahgunaan tanah milik publik tadi.

Kasus seperti ini begitu banyak terjadi di Jakarta dan kota-kota lain. Orang dengan enteng mendirikan bangunan di atas lahan yang bukan milik mereka. Mereka dibiarkan begitu selama puluhan tahun, sehingga ngelunjak, menganggap lahan itu milik mereka. Kalau digusur, mereka menuntut ganti rugi. Meladeni tuntutan seperti ini adalah kesia-siaan, bahkan sebenarnya melanggar hukum. Memberikan uang negara untuk ganti rugi yang tidak sah adalah pelanggaran hukum.

Ada banyak kawasan strategis yang diduduki orang-orang secara melanggar hukum. Misalnya, kawasan pinggir kali. Karena bangunan liar, kali menjadi sempit, dangkal, dan sulit dirawat. Akibatnya, aliran air tak lancar. Akibat selanjutnya, banjir. Para penghuni kawasan liar ini adalah orang-orang yang jadi langganan banjir. Banjir yang mereka sebabkan menyusahkan diri mereka sendiri, dan tentu saja menyusahkan orang lain. Menggusur mereka sebenarnya membebaskan mereka dari banjir, juga membebaskan banyak orang.

Tapi nalar ini bisa jadi jungkir balik demi berbagai kepentingan. Social justice warrior bisa berteriak-teriak memancing simpati saat ada penggusuran. Mereka tidak peduli soal legalitas tadi. Yang penting mereka punya alasan untuk berteriak. Konyolnya, mereka berteriak soal tindakan yang tidak manusiawi. Mereka lupa bahwa rumah-rumah liar seperti bedeng-bedeng yang saya sebut tadi jauh dari layak untuk dihuni oleh manusia.

Politikus yang sedang mencari keburukan pejabat yang sedang menjabat pun akan begitu. Ia akan dengan penuh simpati menyatakan keberatan terhadap penggusuran, atas nama keberpihakan pada rakyat kecil, dan mengumbar janji untuk tidak menggusur kalau kelak menjabat.

Itulah yang dulu dilakukan oleh Anies Baswedan saat berkampanye sebagai calon gubernur. Ia dengan penuh simpati berjanji tidak akan menggusur. Tapi kita semua tahu, itu janji politikus belaka. Sudah ada banyak tempat yang digusur Anies. Penggusuran di Sunter baru-baru ini hanya sebagian contoh saja.

Tapi juga ada banyak tempat yang tidak digusur oleh Anies. Ia tersandera oleh janjinya sendiri. Kalau sampai ia menggusur dengan skala lebih besar lagi, citranya akan babak belur. Proyek nasional normalisasi sungai sudah terhenti dua tahun lebih sejak Anies jadi gubernur. Kendalanya adalah pembebasan lahan yang tak kunjung dia lakukan. Sebabnya sederhana, karena dia takut menggusur. Takut pada citranya yang akan babak belur.

Ketika baru menjabat, Anies melihat sendiri penyebab banjir, yaitu kali yang menjadi sangat sempit akibat pemukiman liar. Hingga saat ini belum ada langkah jelas soal bagaimana masalah ini akan diselesaikan. Nasib puluhan ribu rakyat Jakarta dipertaruhkan demi citra Sang Gubernur.

Menjadi pemimpin memang harus siap untuk tidak disukai banyak orang. Kalau mau disukai semua orang, jangan jadi pemimpin, jadilah penjual es krim. Terlebih jadi pemimpin di Jakarta, sebuah kota yang sudah dipenuhi oleh ribuan kasus yang tidak pada tempatnya. Salah satu tugas penting Gubernur DKI adalah mengembalikan hal-hal yang disimpangkan, ke jalur yang sesuai pada tempatnya. Langkah itu memang akan ditentang dan dibenci oleh para penyimpang. Tapi seorang pemimpin seharusnya tidak takut dengan hal itu.

Sebaliknya, membiarkan hal-hal menyimpang hanya karena tidak mau membuat keributan bukanlah sikap seorang pemimpin. Itu hanya sikap seorang pengecut yang cari selamat.

Jadi, kalau ada warga yang sekarang kecewa karena digusur Anies, selamat menikmati kekecewaan Anda. Salah Anda adalah, menempati lahan secara ilegal, dan percaya pada janji politikus. Kalau orang menempati lahan ilegal, konsekuensinya adalah digusur. Kalau ada yang menjanjikan jaminan tidak akan digusur, itu "janji preman". Pelajaran yang harus dipetik dari situ, jangan percaya pada "janji preman", meski yang mengeluarkan janji berstatus calon pejabat.

Sebagai anggota masyarakat, saya menganjurkan kepada Gubernur DKI dan kepala daerah mana pun untuk menata berbagai kawasan kumuh yang tidak layak dihuni manusia. Bila penggusuran memang diperlukan, lakukanlah. Para politikus lain beserta pendukungnya, berhentilah menjadikan hal-hal semacam ini sebagai komoditas politik. Kalau Anda ingin mencari dukungan politik, buatlah program-program yang bermanfaat untuk rakyat, bukan malah menjanjikan untuk mempertahankan yang ilegal.

(mmu/mmu)