Disrupsi (Birokrasi) Pendidikan

Kolom

Disrupsi (Birokrasi) Pendidikan

Asep Saefuddin - detikNews
Rabu, 20 Nov 2019 14:26 WIB
Mendikbud Nadiem Makarim (Foto: Rengga Sancaya)
Mendikbud Nadiem Makarim (Foto: Rengga Sancaya)
Jakarta -
Menarik membaca berbagai pandangan terkait akan hadirnya perubahan kurikulum dalam tubuh pendidikan nasional kita. Perubahan pada umumnya akan menghasilkan dua reaksi. Setuju atau menolak. Begitu juga kiranya instruksi "reformasi besar-besaran" pada kurikulum pendidikan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Intruksi ini ditujukan kepada Nadiem Makariem, menteri milenial yang saat ini menahkodai jalannya Pendidikan dan Kebudayaan. Termasuk Pendidikan Tinggi (Dikti) yang lima tahun lalu sempat berbeda induk. Sebuah institusi yang sangat besar dari kaca mata ukuran dan kompleksitasnya.

Setelah instruki itu dikeluarkan, dua reaksi otomatis bermunculan. Apalagi jika dilihat dari lini masa para netizen. Di antara mereka yang setuju beralasan karena memang kurikulum selama ini tidak menunjukkan indikator keberhasilan. Bahkan sepak terjang kurikulum yang dinamakan K-13 atau Kurtilas sempat terbit dalam edisi revisi. Padahal direvisi itu juga bagian dari diganti.

Sementara itu, yang menolak karena merasa perjalanan kurikulum yang ada belum dijalankan secara utuh. Belum waktunya untuk diganti. Mazhab ini memandang banyak sisi positif yang ada dalam K-13. Satu di antara yang sering dikumandangkan adalah dalam hal penguatan karakter. Pada saat yang sama anak didik SD tetap membawa ransel besar yang isinya tumpukan buku.

Namun, ada satu reaksi yang selalu luput dari amatan, yaitu masa bodoh. Reaksi ini muncul biasanya akibat dari hilangnya rasa optimis sekaligus sebagai bentuk unjuk rasa dari sikap apatismenya. Selain itu, masa bodoh juga terlahir dari dorongan lingkungan yang kelak lambat laun menjadi kebiasaan. Disadari atau tidak, inilah jebakan birokrasi selama ini. Sudah mirip "jebakan Batman", maju kena, mundur kena. Kita secara sadar masuk ke perangkap masa bodoh itu.

Sebenarnya, tanpa ada instruksi perubahan kurikulum sekalipun, dunia pendidikan Indonesia memang harus dibenahi sehubungan disrupsi di berbagai hal semakin kentara. Keinginan Jokowi bahwa harus tercipta perubahan mahabesar di dunia pendidikan tersebut juga dapat diterjemahkan dengan menunjuk bos Go-jek dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 itu.

Nadiem Makarim telah cukup dikenal. Tidak hanya mampu membawa perusahaannya meraih gelar decacorn. Tetapi orang awam mengenalnya sebagai pemimpin yang mampu melakukan perubahan pola transportasi ojek melalui pemanfaatan teknologi. Dia masuk ke dalam kategori disruptor, bukan follower.

Kata kuncinya teknologi. Jokowi sangat yakin Nadiem mempunyai amunisi yang besar untuk memaksimalkan teknologi dalam pendidikan. Harapan selanjutnya akan memberi efek pada birokrasi dunia pendidikan yang selama ini sudah semrawut, melelahkan, dan terlalu politis. Jauh dari dunia profesional.

Menguatkan Landasan

Makanya kemudian PR besar pemerintahan, khususnya Mendikbud ketika ingin merombak kurikulum adalah bagaimana meyakinkan kaum masa bodoh tadi. Jangan sampai ada kesan bahwa perombakan ini sekadar tambal sulam di permukaan. Apalagi, sinyal perubahan ini sudah diinstruksikan dengan istilah "besar-besaran".

Selanjutnya, perubahan ini juga harus memenuhi harapan dari mazhab yang menolak. Meyakinkan mereka bahwa kurikulum baru ini lebih baik saja tidak cukup. Perlu penjabaran yang sistematis, mendasar, dan terukur. Sebab-akibat yang jelas, sehingga tujuan besarnya terdefinisikan secara utuh. Bukan sebaliknya, membuahkan kebingungan baru.

Sebagai negara yang berbudaya ditambah lagi dengan jelasnya peta demografi bangsa, maka kurikulum harus memiliki landasan ideologi yang kuat. Diinjeksikan sejak awal pembuatannya. Bahkan harus dimulai dari niat para perumusnya. Kurikulum yang dibangun tanpa filosofi yang jelas serta dengan landasan ideologi yang rapuh hanya akan indah dalam naskah semata.

Apalagi dengan kondisi masyarakat yang memiliki polarisasi abadi ini. Dikatakan demikian, karena memang terlihat jelas ada pembelahan. Walau secara politis hal itu terselesaikan dengan istilah rekonsiliasi, koalisi, dan bagi-bagi kursi. Tapi, tetap saja masyarakat sudah telanjur terhipnotis pada pilihannya. Termasuklah para guru yang nantinya sebagai ujung tombak pelaksana dari kurikulum yang diberlakukan.

Melalui landasan ideologi yang kuat, kurikulum tidak hanya diterjemahkan dengan sebuah perangkat pembelajaran. Tetapi juga berfungsi sebagai pemandu agar anak bangsa tidak "murtad" dari ideologinya sendiri sekaligus istikamah dengan identitas budaya yang mereka miliki.

Sebuah tantangan yang sangat berat tentunya. Apalagi Indonesia memiliki budaya yang heterogen. Pengalaman "kegagalan" Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang lahir sekitar 13 tahun lalu bisa menjadi salah satu bahan refleksi. Kemudian, setelah diganti pun kita belum mampu melihat kemesraan budaya itu hadir secara utuh dalam aktifitas pendidikan.

Tantangan menjadi besar ketika Dikti kembali ke pangkuan Kemendikbud. Reformasi kurikulum pada perguruan tinggi juga harus seirama dengan satuan pendidikan di bawahnya. Selama ini sekolah (SD, SMP, dan SMA) tidak hanya mempunyai jarak yang jauh dengan perguruan tinggi. Tetapi juga tidak memiliki garis sambung. Salah satu buktinya kegamangan kita menempatkan posisi Dikti yang tepat. Di bawah Kemenristek atau Kemendikbud?

Paling tidak, salah satu hal penting untuk dipikirkan bersama bahwa saat ini pendidikan kita tidak saja mempunyai beban bagaimana peserta didik menjadi unggul. Baik dalam kapasitas otak maupun karakternya. Namun kita juga perlu mewaspadai bahwa bangsa ini juga sedang menghadapi ancaman kepunahan budaya. Buah dari derasnya arus teknologi. Kembali ke kata kuncinya. Teknologi.

Teknologi. Nadiem. Sepertinya memang tidak terpisahkan. Kini kita hanya menunggu waktu hadirnya kurikulum baru. Kurikulum yang dipastikan identik dengan keramahannya pada teknologi. Sisanya? Kita hanya bisa menduga-duga saja dulu. Mari berikan kepercayaan kepada timnya untuk bekerja agar menghasilkan produk yang terbaik.

Terakhir, teknologi dan Nadiem memang sangat identik. Namun semoga Nadiem bisa berusaha menghilangkan keidentikan kurikulum baru itu dengan namanya. Mengapa? Jelas, akan ada beban individual nantinya.

Asep Saefuddin Rektor Universitas Al Azhar Indonesia, Guru Besar IPB

(mmu/mmu)