Perubahan Iklim, Uni Eropa, dan Pajak Karbon

Isu lingkungan baru-baru ini cukup sering menjadi topik populer dalam media massa maupun media sosial, baik skala nasional dan global. Beberapa bulan yang lalu publik dihebohkan oleh permasalahan kebakaran hutan Amazon. Sebagian ilmuwan menuding bahwa efek rumah kaca adalah penyebabnya. Australia dan Indonesia pun tak mau kalah bersaing dengan Brazil sebagai trending topic melalui problem kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap.

Sedangkan di benua lain, Uni Eropa (UE) menekankan adanya langkah-langkah konkret untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global. Pemanasan global seringkali jadi salah satu alasan kenapa kebakaran hutan yang masif terjadi berulangkali.

UE memang menunjukkan keaktifannya dalam isu lingkungan. Misalnya, UE rajin mengkampanyekan Perjanjian Paris dan bahkan mewajibkan anggotanya untuk meratifikasi kesepakatan tersebut sedini mungkin. Di samping itu, UE melandasi sebagian kebijakan perdagangannya menggunakan alasan perlindungan lingkungan hidup. Meskipun begitu, UE di bawah kepemimpinan Jean Claude Juncker menuai banyak kritik seperti kurangnya perhatian pemimpin-pemimpin UE terhadap isu lingkungan.

Pajak Karbon

Awal November ini, Ursula von der Leyen resmi menggantikan Juncker setelah memenangi pemilihan pada pertengahan tahun. Dalam kampanyenya, Leyen secara ambisius menargetkan pada 2050 UE bebas dari gas efek rumah kaca. Sedangkan, mulai 2030, Leyen berharap bahwa reduksi gas tersebut sudah mencapai 50-55%.

Untuk mencapai itu, Leyen mencanangkan kebijakan pajak karbon. Melalui kebijakan ini, emisi karbon berlebih dari proses produksi dikenakan denda. Selain itu, ada kemungkinan bahwa produk-produk impor dari luar UE yang proses produksi dan distribusinya menghasilkan gas rumah kaca berlebih juga tak lepas dari kebijakan ini.

Pertanyaannya, apakah program Leyen tersebut mampu berkontribusi dalam penyelesaian masalah perubahan iklim? Atau, justru sebaliknya?

Tantangan Internal

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam perjalanannya, realisasi program pajak karbon Leyen kemungkinan besar menghadapi tantangan baik dari dalam maupun luar UE. Ada dua halangan utama dilihat dari sisi internal. Pertama, negara-negara Eropa Selatan seperti Spanyol menyatakan keberatannya karena kebijakan tersebut dianggap merugikan bagi mereka. Mengapa? Produk-produk pertanian dan peternakan bakal memperoleh dampak negatif yang signifikan.

Produk agrikultur menjadi sasaran paling empuk bagi kebijakan pajak karbon karena produk agrikultur menghasilkan emisi gas rumah kaca cukup tinggi. Sedangkan, negara-negara Eropa selatan mendominasi perdagangan internasional dengan mengandalkan produk-produk pertanian. Selain itu, beberapa negara Eropa Timur ikut memprotes dengan alasan kebijakan tersebut hanya menguntungkan negara UE tertentu yang sudah jauh lebih siap bila kebijakan pajak karbon diterapkan secara penuh.

Kedua, kemenangan tipis Leyen dalam pemilihan Presiden UE tempo hari memungkinkan adanya perlawanan keras dari lawan politik. Dari 747 suara, Leyen hanya mampu meraih 383. Bahkan, Leyen pun kurang didukung oleh partai politik di negara asalnya, Jerman, terutama dari partai-partai berhaluan sosial demokrat. Kemenangan Leyen diperkirakan murni karena dukungan dari partai-partai tengah saja, dengan sedikit tambahan dari partai tengah-kanan. Bila ia gagal mengakomodasi lawan politik yang jumlahnya signifikan, kebijakan ambisius tersebut bukan tak mungkin bakal hanya menjadi sekadar wacana.

Tantangan Eksternal

Selain dari dalam, wacana Leyen tentang pajak karbon dapat menuai perlawanan dari mitra dagang UE karena kebijakan pajak karbon dinilai sebagai bentuk proteksionisme. Amerika Serikat (AS), China, negara-negara Asia, serta negara anggota Mercosur diperkirakan bakal memberikan perlawanan terhadap Leyen. Bagi AS, kebijakan pajak karbon akan memperparah tensi konflik dagang antar kedua pihak tersebut yang dipicu oleh tindakan sepihak UE memberlakukan tarif terhadap produk agrikultur AS.

China dan negara anggota Mercosur juga bisa saja memprotes inisiatif Leyen mengingat China dan beberapa negara Amerika Latin memproduksi emisi gas rumah sangat tinggi. Bagaimana dengan negara Asia lainnya? Penerapan kebijakan pajak karbon berpotensi memperburuk hubungan antara UE dan Indonesia-Malaysia mengingat panasnya masalah perdagangan produk kelapa sawit hingga saat ini. UE dalam isu kelapa sawit telah berulangkali mencoba mempersempit ruang gerak eksportir sawit. Dikhawatirkan, kebijakan pajak karbon melegitimasi anggapan bahwa UE bergerak mundur dengan menerapkan proteksionisme.

Berhasil atau Gagal?

Pendekatan politik pragmatis Leyen dapat menghambat usaha pengurangan dampak negatif perubahan iklim. Politik pragmatis didefinisikan sebagai menjauhnya nilai-nilai ideologis pada suatu tindakan politik (Noor, 2014). Idealisme dalam isu lingkungan tentunya memperbaiki kerusakan lingkungan. Namun, tindakan politik Leyen masih jauh dari kata idealis sebab proses pencalonan Leyen sebagai kandidat Presiden UE tak lepas dari pengaruh Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Macron tekun mempromosikan Leyen karena politikus Jerman tersebut mewacanakan kebijakan lingkungan hidup yang serius. Sikap politik Macron tersebut, sayangnya, bukan disebabkan ide untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Melainkan, Macron tidak ingin kehilangan suara karena beberapa janji kampanyenya berkaitan dengan isu lingkungan. Dengan terpilihnya Leyen, Macron berharap Presiden UE mau membantu merealisasikan program kampanye Macron.

Selain itu, wacana kebijakan pajak karbon belum mengakomodasi seluruh pihak yang terlibat. Maka, baik negara anggota dan luar UE ikut memprotes wacana yang diduga memunculkan proteksionisme tersebut. Karena langkah Leyen dilandasi motif memenangkan pemilihan Presiden UE serta menguntungkan sebagian kecil pihak, wacana kebijakan pajak karbon kemungkinan gagal. Leyen perlu mengakomodasi pihak lain yang terlibat untuk menunjukkan bahwa UE sungguh berkomitmen dalam mengatasi dampak perubahan iklim.

Meski belum terealisasi, Indonesia perlu mewaspadai langkah Leyen dengan menyiapkan langkah-langkah adaptif terhadap pajak karbon serta berkoalisi dengan negara lain yang dirugikan kebijakan tersebut untuk menekan UE.

Yohanes Ivan Adi Kristianto, SIP, MA alumnus Hubungan Internasional University of Groningen, Belanda; pengamat isu hubungan internasional