detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 19 November 2019, 15:06 WIB

Kolom

Menuju "Cashless Society"

Afif Assariy - detikNews
Menuju Cashless Society Pelaku UMKM didorong melakukan transaksi non-tunai (Foto: dok. Bank DKI)
Jakarta -
Beberapa tahun terakhir, produk fintech mulai marak bermunculan di Indonesia. Sebut saja beberapa yang paling familiar diantaranya OVO, Go-Pay, LinkAja, dan aplikasi dompet digital Dana. Produk-produk tersebut muncul bukan tanpa alasan, dengan melihat perkembangan teknologi digital, beberapa perusahaan existing dan start-up terdorong menciptakan produk fintech.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, produk fintech di Indonesia dibagi kepada empat jenis. Pertama, Payment, Clearing, and Settlement yang memberikan layanan utama berupa platform yang memudahkan pengguna dalam urusan pembayaran. Kemudian E-Aggregator yang melayani pengguna untuk membuat keputusan dengan cara mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan. Lalu produk fintech Manajemen Keuangan dan Risiko sebagai platform bagi pengguna untuk melakukan investasi. Terakhir, produk fintech Peer-to-Peer Lending dengan layanan utama sebagai platform untuk mempertemukan investor dengan pencari dana.

Maraknya produk fintech ini adalah bukti bahwa digitalisasi merupakan tuntutan zaman yang harus dihadapi saat ini. Digitalisasi, Internet of Things, dan perkembangan teknologi informasi lainnya memungkinkan terjadinya perubahan pada hampir semua layer kehidupan masyarakat, termasuk dalam sektor ekonomi. Sehingga muncul isu serta fenomena cashless society, yang merupakan keadaan ekonomi di mana transaksi finansial masyarakat tidak lagi bergantung pada uang kertas dan koin fisik. Uang tidak lagi dinilai dalam bentuk fisik semata, dan dapat dipindahkan melalui transfer informasi digital.

Bukan Hal Baru

Fenomena cashless society sebenarnya bukanlah hal baru. Wacana ini sudah dimulai sejak beberapa tahun silam dan mulai mengalami perkembangan baik secara global maupun nasional. Survei ING bertajuk International Survey Mobile Banking pada 2018 mengenai perilaku pembayaran konsumen di 15 negara di Eropa, Amerika Serikat, dan Australia menemukan bahwa masyarakat negara-negara tersebut sudah mulai meninggalkan sistem pembayaran tunai.

Dibuktikan dengan data yang menunjukkan bahwa untuk wilayah Eropa, masyarakat yang masih mengandalkan pembayaran dengan sistem tunai memiliki proporsi 32% dari seluruh responden. Kemudian masyarakat Australia yang masih mengandalkan pembayaran tunai memiliki proporsi 27%, dan untuk negara Amerika Serikat, masyarakat yang masih mengandalkan pembayaran tunai hanya tinggal 19%.

Untuk konteks Indonesia, perhatian pemerintah untuk mendukung cashless society tampak jelas dimulai pada 2014. Ketika pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Disusul pada 2017 pemerintah memberlakukan sistem pembayaran non-tunai secara menyeluruh pada tol. Semua kegiatan ini direncanakan untuk visi pemerintah yang bertajuk Go Digital Vision 2020.

Data transaksi uang elektronik pada 2019 yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, hingga September meningkat pesat sejak awal tahun. Jumlah transaksi uang elektronik ditinjau dari sisi volume pada September ini berjumlah 490.218.726 kali transaksi dengan nominal uang yang beredar sejumlah 13.820.413 juta rupiah. Angka ini meningkat pesat sejak awal 2019. Transaksi uang elektronik pada Januari 2019 berjumlah 274.687.548 kali dengan nominal Rp 5.886.152 juta rupiah.

Berkembangnya penggunaan sistem pembayaran non-tunai dinilai wajar mengingat kelebihan yang ditawarkan sistem tersebut. Salah satunya keamanan; sistem pembayaran non-tunai dinilai lebih aman dibanding penggunaan uang fisik. Contoh saja ketika menggunakan uang fisik yang disimpan pada dompet, jika kehilangan dompet, maka uang yang dimiliki juga ikut raib. Namun ketika menggunakan uang elektronik, yang mengandalkan smartphone sebagai instrumen utama, bahkan jika smartphone hilang entah karena pencurian ataupun tercecer, uang yang dimiliki tidak akan hilang.

Popularitas uang elektronik juga didukung oleh perilaku milenial yang mendominasi populasi masyarakat Indonesia. Kaum milenial cenderung lebih akrab dengan teknologi informasi, ditambah masyarakat milenial yang semakin "mager" sehingga membutuhkan sebuah sistem yang efisien agar tidak perlu banyak usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi. Uang elektronik dan sistem pembayaran non-tunai hadir sebagai solusi atas masalah ini.

Masih Utopis

Meskipun dengan perkembangannya yang pesat, wacana cashless society dirasa masih bersifat utopis untuk dicapai dalam waktu dekat, dalam konteks nasional tentunya. Meskipun Bank Indonesia telah mempublikasi data transaksi uang non-tunai yang bisa dilihat sendiri perkembangannya, naif rasanya jika mengatakan cashless society sudah di depan mata.

Menurut data, pada 2018 sekitar 99% uang yang beredar di masyarakat masih berbentuk fisik, dan sisanya cashless. Artinya, jalan menuju masyarakat nir-tunai atau cashless society masih amat panjang. Banyak hal yang menyebabkan sulitnya bagi masyarakat kita untuk beralih menjadi cashless society. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia pada 2019 masih sekitar 38,03 persen dari seluruh populasi. Dengan kata lain, lebih dari setengah populasi masyarakat Indonesia masih belum memiliki tingkat literasi keuangan yang baik. Hal ini menyebabkan produk-produk non-tunai yang notabene membutuhkan literasi keuangan yang baik sulit untuk masuk.

Pasar tradisional yang masih menjadi andalan hampir seluruh masyarakat Indonesia pun menghambat wacana cashless society. Bukan berarti mustahil; menerapkan sistem non-tunai pada pasar tradisional mungkin bisa saja diwujudkan, namun bukan perkara mudah dan butuh waktu yang lama baik bagi pedagang maupun konsumen untuk beralih menggunakan sistem non-tunai di pasar tradisional. Belum lagi masa transisi untuk beradaptasi menggunakan sistem non-tunai memungkinkan waktu yang lama.

Selain itu, kios kecil dan warung-warung yang selain pasar tradisional masih menjadi primadona bagi masyarakat. Dan sulit rasanya bagi pedagang-pedagang tersebut jika harus menerapkan sistem pembayaran non-tunai. Banyaknya teknologi yang harus diadopsi, kemampuan manajemen keuangan toko, dan lain sebagainya tak ayal menjadi hambatan bagi pedagang-pedagang kecil ini.

Belum lagi produk-produk fintech yang malah berkembang sebelum waktunya. Produk-produk ini sudah berkembang pesat bahkan sebelum masyarakat siap untuk beralih pada sistem digital atau non-tunai. Akibatnya, pilihan produk fintech yang begitu banyak di tengah pemahaman yang masih minim ini menyebabkan suatu kebingungan. Bagi produsen/pedagang, mereka bingung untuk memilih produk mana yang akan digunakan pada toko/usaha yang dimiliki. Konsumen pun bingung, karena juga tidak tahu produk mana yang digunakan di toko-toko langganan. Hal ini merupakan lingkaran setan dan hanya akan terus begitu jika tidak segera dicarikan solusinya.

Hambatan Utama

Fenomena yang diyakini sebagai hambatan utama berkembangnya cashless society adalah minimnya tingkat literasi keuangan masyarakat dan pengetahuan mengenai sistematika keuangan non-tunai. Untuk itu, masyarakat harus diberikan edukasi terlebih dahulu. Edukasi paling mudah bisa diberikan oleh pemerintah melalui program-program pergerakan non-tunai. Selain itu, perusahaan pembuat produk-produk fintech jika mau dan mampu juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat sembari meluncurkan atau mempromosikan produk fintech.

Hambatan selanjutnya, pasar tradisional yang hampir tidak mungkin bisa mengadopsi sistem transaksi non-tunai. Sebaiknya, untuk sektor ini dibiarkan saja sebagaimana adanya seperti saat ini. Jika kita tetap ngotot mengintegrasikan pasar tradisional dengan sistem non-tunai, kemungkinan besar akan mematikan pedagang-pedagang kecil yang tak memiliki kemampuan untuk hal tersebut. Begitupun dengan kios-kios dan warung kecil yang bahkan tidak mungkin mengadopsi sistem non-tunai. Bukannya mengembangkan perekonomian masyarakat, malah penerapan sistem non-tunai pada sektor-sektor tersebut hanya akan mengobrak-abrik stabilitas perekonomian masyarakat yang bahkan belum stabil.

Pada akhirnya, bisa ditarik kesimpulan bahwa cashless society tidak bisa berjalan sepenuhnya di Indonesia. Namun bukan berarti gerakan cashless society harus dikurangi. Cashless society tetap harus digalakkan sampai batas maksimal, terutama pada setiap sektor yang akan lebih baik jika mengadopsi sistem non-tunai. Khusus untuk klaster tradisional, biarlah tetap menggunakan sistem tradisional demi menjaga stabilitas perekonomian rakyat kecil. Mengombinasikan sistem tunai dan non-tunai berarti menciptakan situasi yang lebih modern pada negara, tetapi dengan tetap memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil.



(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com