detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 11 November 2019, 12:01 WIB

Catatan Agus Pambagio

Evaluasi Kebijakan Pangan

Agus Pambagio - detikNews
Evaluasi Kebijakan Pangan Agus Pambagio (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta - Pada 26 Oktober 2018, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Produk Pangan Olahan yang merupakan revisi dari Peraturan BPOM Nomor 27 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Pangan olahan dari hari ke hari jenisnya makin beragam, tidak saja produksi industri pangan, tetapi juga semakin banyak produksi industri rumahan atau UKM. Sehingga konsumen mempunyai banyak pilihan.

Persaingan antarproduk pangan pun semakin keras dan supaya kompetitif produknya; produsen harus semakin efisien dalam menggunakan bahan dan proses pembuatannya. Dalam persaingan yang semakin keras ini banyak dari para produsen pangan menggunakan berbagai cara termasuk promosi yang tidak sesuai dengan aturan yang ada atau menggunakan bahan baku yang kurang sesuai namun harganya lebih murah. Kondisi ini diperparah dengan semakin meluasnya jangkauan media sosial yang juga terbukti punya andil menyebarkan produk pangan tidak bermutu dan bahkan berbahaya bagi konsumen.

Selain sering menyalahi proses produksi dan penggunaan bahan tambahan pangan yang berbahaya untuk kesehatan publik, produsen pangan juga sering melakukan over claim atau klaim berlebihan, baik melalui label maupun iklan di media (mainstream maupun sosial) serta menggunakan buzzer di media sosial. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan, namun sayangnya dalam implementasinya peran pemerintah sering tidak optimal.

Tugas regulator memang mengatur kehidupan masyarakat termasuk kalangan industri melalui berbagai tingkat peraturan perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan perintah UU No. 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Perundang Undangan. Sayangnya pemerintah hanya rajin membuat peraturan, tetapi malas menjalankannya. Akibatnya manfaat terbitnya peraturan perundang undangan bagi publik belum optimal. Contohnya pelaksanaan Perka BPOM No. 31 Tahun 2018 ini. Perka sudah baik tapi pelaksanaan termasuk pengawasannya masih harus ditingkatkan.

Kasus Susu Kental

Seperti yang selalu terjadi dalam berbagai pelaksanaan kebijakan sektor apapun termasuk sektor pangan, implementasi sebuah peraturan perundang-undangan menjadi sebuah kebijakan sering melenceng atau tak bergigi menghadapi produsen yang melanggar kebijakan pemerintah. Dengan munculnya SE No. HK.06.5.51.511.05.18.2000 tahun 2018 tentang Label dan Iklan Pada Produk Susu Kental dan Analognya serta munculnya Perka BPOM No. 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, pelanggaran masih dilakukan oleh produsen susu kental manis dengan berbagai kamuflase atau kreativitas di materi promosi, sehingga tidak tampak melanggar.

Sejak berlakunya Perka BPOM No. 31 tahun 2018, kami bersama beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan pengawasan atau monitoring pelaksanaan Perka tersebut di beberapa daerah. Hasilnya produsen susu kental manis (SKM) secara terselubung masih melakukan promosi seolah-olah semua jenis SKM merupakan minuman susu bergizi yang layak di konsumsi oleh balita guna memenuhi tingkat kecukupan gizinya.

Masyarakat di pelosok Indonesia sampai hari ini masih memahami bahwa SKM adalah minuman susu bergizi dan semua kental manis adalah SKM. Padahal tidak semua kental manis mengandung susu. Sebagian merupakan krimer yang tidak bernutrisi dan bukan susu. Tentunya krimer kental manis (KKM) tidak dapat digolongkan sebagai SKM dan dapat memenuhi kebutuhan gizi balita.

Hingga Oktober 2019, masih ada iklan yang visualisasinya menggambarkan SKM setara dengan produk susu sapi. Padahal sebagian SKM itu adalah KKM yang tidak bergizi untuk anak-anak karena sebagian besar kandungannya adalah gula. BPOM sebagai pengawas resmi Negara harus melarang produsen SKM yang masih menggunakan visualisasi SKM (bahkan itu sebenarnya KKM bukan SKM) yang digambarkan setara dengan produk susu lain sebagai pelengkap gizi layaknya susu sapi.

Selain itu masih ada iklan SKM yang menampilkan visualisasi atau gambar gelas dengan warna larutan menonjol, sehingga SKM yang dituangkan di gelas berwarna menarik. Bagi ibu rumah tangga, khususnya di pedalaman atau di kampung, dapat dikonotasikan bahwa peruntukan SKM sebagai minuman tunggal karena gambar pangan di sekitarnya dibuat tidak jelas. Iklan tersebut menjadi sah dan tidak melanggar Perka No. 31 tahun 2018 karena ditampilkan dengan makanan lain.

Publik, terutama di daerah, akan terkecoh dan percaya bahwa SKM minuman paling bergizi. Lebih celaka lagi yang diiklankan bukan SKM, tetapi KKM. Pengecohan seperti itu akan mengakibatkan balita yang mengkonsumsi minuman tidak bergizi meningkat.

Belum lagi jika iklan SKM yang ternyata hanya KKM dan menggunakan pemeran seolah-olah anak balita karena terlihat tubuhnya kecil. Namun bagaimana jika ternyata pemeran tersebut berusia di atas 5 tahun. Apakah BPOM memantau penggunaan bintang iklan SKM/KKM dan memberi sanksi? Bukankah banyak anak usia di atas balita, tetapi postur tubuhnya postur balita? Dan masih banyak lagi kalau diperhatikan bahwa iklan atau promosi produsen SKM melanggar SE dan Perka BPOM, tetapi aman melenggang. Lalu buat apa diterbitkan aturan kalau begitu?

Menurut saya pengawasan di lapangan terhadap pelaksanaan SE dan Perka harus serius dilakukan oleh BPOM. Mengingat saat ini kita sedang mendorong berkurangnya anak stunting di Indonesia melalui Program Strategis Nasional yang disampaikan oleh Presiden. Jika iklan dan promosi produsen SKM masih berusaha mengelabuhi SE dan Perka serta BPOM tidak serius dan efektif melakukan pengawasan, maka program strategis penurunan stunting Presiden akan gagal.

Langkah Pemerintah

Semua jenis peraturan perundang-undangan yang selama ini dibuat biasanya hanya sebatas peraturan tersebut ditandatanganinya oleh pejabat yang berwenang, sedangkan implementasinya biasanya tersendat. Akibatnya banyak kebijakan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangannya terbengkalai atau tidak bergigi. Kalaupun jalan, pengawasan yang dilakukan oleh regulator juga loyo dan bisa berakhir dengan kebijakan mati suri.

Kebijakan yang dibuat dengan upaya dan biaya mahal, dalam pelaksanaannya bisa mati suri dan akan akan membingungkan industri. Untuk supaya industri bisa bertahan dan berkembang, sering mereka harus menyiasati kebijakan tersebut dan pada akhirnya konsumen yang dirugikan, tidak ada perubahan seperti sebelum ada peraturan perundang-undangannya.

Untuk itu peran publik dalam mengawal implementasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan sangat diperlukan. Supaya BPOM lebih bersemangat menjalankan tugasnya mengawasi implementasi peraturan, publik harus aktif ikut mengawasi seperti yang sekarang sedang kita pantau, yaitu implementasi Perka BPOM No. 31 Tahun 2018.


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com