Sistem "Smart" APBD? Bisa!

Beberapa hari ini, publik Jakarta diramaikan dengan temuan rencana anggaran belanja 2020 yang dianggap tidak masuk akal. Selaras dengan komentar Gubernur DKI Anies Baswedan dalam sebuah rapat yang ditayangkan di Youtube, rencana anggaran tersebut tidak berkorelasi dengan prinsip Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, skup keadilan sosial diperkecil menjadi Seluruh Rakyat Jakarta.

Menurut Anies, kehebohan itu disebabkan oleh sistem penganggaran elektronis yang dimiliki oleh Pemprov DKI dinilai kurang pintar dalam mendeteksi keanehan nilai anggaran terhadap mata kegiatannya. Gubernur Anies mengatakan, pihaknya akan segera membangun sistem elektronik yang lebih smart untuk mengurangi proses manual, baik dari sisi peng-input-an hingga pengawasan.

Seperti biasa, ada yang optimis bisa dan ada juga yang mempertanyakan.

Bukan Hal Baru

Sistem seperti itu secara konsep bukanlah hal yang baru, khususnya di dunia teknologi informasi. Sistem smart yang dimaksud tidak melulu harus secanggih machine learning atau artificial intelligence. Kalau bisa, ya bagus. Kalau tidak, bukan akhir dunia.

Sistem yang dimaksud, bisa saja menggunakan data pembanding standar yang ditetapkan oleh Pemprov DKI. Lalu dari data pembanding standar itu, sistem anggaran elektronis dapat membandingkan dan mencegah secara sistem jika ada percobaan input yang di luar dari data pembanding.

Ambil contoh seperti ini. Jamak diketahui kalau pemerintah pusat ataupun daerah memiliki standar baku biaya tiket pesawat untuk perjalanan dinas. Asumsikan saja, untuk satu kali perjalanan Jakarta-Surabaya memiliki pagu maksimal Rp 1.500.000. Ada beberapa kemungkinan sistem yang bisa dibangun.

Yang pertama, data yang ditampilkan oleh sistem bukanlah berupa input free text, melainkan otomatis ter-input ketika memasukkan mata kegiatan atau dalam hal ini rute perjalanan. Adapun untuk jumlah tiket yang dimasukkan, bisa pula menggunakan angka yang ditetapkan sebagai acuan standar, misalkan untuk satu input maksimal untuk 5 tiket. Lalu bagaimana jika butuh lebih dari 5 tiket? Bisa saja sistem tersebut memiliki akses yang lebih tinggi sesuai dengan pangkat atau eselonnya.

Jika yang meng-input adalah level staf, misalnya maksimal 5 tiket. Jika yang meng-input adalah staf yang lebih senior atau punya pangkat lebih tinggi, bisa saja meng-input maksimal 10 tiket. Yang berpotensi kacau adalah semua staf bisa meng-input sesuka hati nominal dan jumlah tanpa akses dan kewenangan yang terkontrol.

Opsi kedua, kalaupun opsi satu terlalu kaku, bisa saja opsi input free text tetap dibuka. Namun hal ini harus disertai dengan proses approval oleh pejabat yang berwenang, tergantung dari nominal dan jumlah total yang di-input. Hal ini agar akuntabilitas dan prinsip pertanggungjawaban akan sistem kontrol terjaga. Sehingga, jika ada pertanyaan dari publik ataupun dari atasan birokrasi, hal tersebut dapat dijelaskan oleh pihak yang memberikan approval untuk anggaran tersebut.

Kedua opsi itu pada dasarnya tidak memerlukan sistem dan algoritma yang jelimet. Asalkan terdapat aspek desain dari sisi user experience. Aspek desain ini yang secara intuitif "menggiring" pengguna sistem untuk melakukan langkah-langkah yang diharapkan oleh pemilik sistem.

Tentu saja, tidak ada yang langsung bagus dan sempurna di awal. Dalam dunia manajemen produk, sistem yang dibangun harus tetap diuji metriks yang ingin dicapai dan dikembangkan fitur-fiturnya. Hal ini juga berfungsi sebagai pengendali faktor biaya investasi dan operasional pembangunan sistem Smart APBD ini.

Untuk tahap awal, data pembanding sesuai tulisan di atas bisa jadi solusi. Ke depan, ketika sistemnya sudah lebih matang, di mana data yang dikelola sudah semakin banyak, maka sistem tersebut dapat ditambahkan fitur tracking. Fitur ini berfungsi untuk mengelola data secara otomatis sehingga prinsip machine learning dan artificial intelligence dapat dilakukan. Fitur tracking seperti inilah yang jamak dilakukan oleh para perusahaan berbasis teknologi.

Dari tracking tersebut, tak perlu waktu lama untuk menelusuri anomali yang terjadi. Siapa yang meng-input, siapa yang menyetujui, jam berapa, di mana proses input dan persetujuan itu terjadi. Bahkan, Gubernur pun dapat menerima laporan anomali ini secara otomatis dan real time. Sehingga, Gubernur dan timnya dapat menyelesaikan masalah ini lebih cepat secara internal tanpa kegaduhan yang tidak produktif.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagai pemilik sistem ini harus mampu mewujudkan sistem seperti itu. Tidak hanya sekadar mewujudkan, namun harus memiliki kemampuan untuk mendesain dan merencanakan roadmap dari pengembangan sistem tersebut. Tidak mungkin sistem ini hanya satu kali dibuat untuk penggunaan selama bertahun-tahun setelahnya.

Tidak hanya dari sisi penganggaran, sistem ini juga dapat diperluas skupnya hingga ke proses transparansi penggunaan anggaran. Pemprov tidak perlu repot-repot lagi mencetak daftar anggaran belanja karena semuanya telah terakses secara online, hingga di sisi pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Baik dari sisi transparansi pengadaan barang atau jasa, proses lelang, hingga proses laporan hasil kegiatan.

Apakah Pemprov DKI mampu mengerjakan itu semua? Dengan segala resource yang ada, pasti bisa. Inisiasi dan gerakan smart city saja bisa dilakukan dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada. Pemprov DKI bisa mengumpulkan insinyur teknologi informasi yang berpengalaman dan mumpuni. Tidak harus jadi pegawai pemprov, bisa juga membentuk BUMD atau memaksimalkan BUMN yang sudah ada sehingga insinyur-insinyur terbaik tertarik membantu mewujudkan sistem ini sebagai sebuah produk yang berkelanjutan.

Jika sistem ini berhasil diterapkan di Jakarta, bukan mustahil sistem serupa dengan keunggulan di sisi kecerdasan dan transparansinya dipakai oleh daerah lain. Bahkan sangat mungkin, sistem ini menjadi cikal bakal sistem yang nantinya akan dipakai di tingkat nasional.

Willy Sakareza alumni SMA Taruna Nusantara Angkatan 13, praktisi produk dan sistem pembayaran