detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Jumat 08 November 2019, 11:15 WIB

Kolom

Korupsi di Era "Smart City"

SL Harjanta - detikNews
Korupsi di Era Smart City
Jakarta -

Modernisasi birokrasi terus diupayakan dari masa ke masa. Namun, sejumlah citra negatif yang melekat di birokrasi tak kunjung luntur. Salah satu jeratan masalah yang terus membelit tubuh birokrasi yakni korupsi. Jika diibaratkan nyala api, bara korupsi di era penerapan konsep smart city (kota cerdas) seperti saat ini pun tak menunjukkan tanda-tanda padam.

Dianalogikan dengan pasar modern, birokrasi kini seperti swalayan korupsi. Di sana menyatukan penawaran dan permintaan melakukan korupsi. Birokrasi mempertemukan aktor pemburu rente dengan pihak yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik maupun proyek melalui transaksi korupsi (Dwiyanto, 2011). Padahal, semestinya birokrasi menjadi swalayan yang menjajakan efisiensi-efektifitas, profesionalisme, merit sistem, transparansi-akuntabilitas yang mengutamakan pelayanan publik.

Ya, sejak pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama lalu, penerapan konsep smart city terus didorong. Program ini dilakukan melalui gerakan menuju 100 Smart City yang merupakan program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kantor Staf Kepresidenan.

Menurut Griffinger dkk (2007:10-14), smart governance menjadi bagian dari enam dimensi smart city --bersama dengan economy, people, environment, mobility, living. Dalam dimensi smart governance, penekanannya yakni pada partisipasi publik dan birokrasi yang terbuka. Cohen (2014),mengembangkan dimensi smart governance dalam tiga area kerja. Yakni, online service, infrastructure, dan open government.

Salah satu indikator dalam online service yakni prosedur yang berbasis teknologi informasi. Sementara itu indikator dalam infrastructure antara lain adalah ketersediaan wifi dan jangkauannya. Sedangkan indikator dalam open government yakni open data.

Sebelumnya, sejumlah pihak baik penegak hukum hingga kepala daerah mengklaim bahwa penerapan smart governance, e-gov, atau pun digitalisasi pelayanan publik bisa efektif menggerus praktik korupsi. Berkaca dari kasus-kasus yang ada saat ini, keyakinan meng-online-kan birokrasi sebagai obat mujarab mengurangi korupsi harus diuji kembali. Beberapa kasus itu antara lain Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kota yang masuk dalam daftar kota/kabupaten di Indonesia yang dipersiapkan menuju smart city.

Kasus pertama yakni OTT yang melibatkan Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin pada 15 Oktober 2019. Sedangkan kasus kedua yaitu dugaan korupsi di Kota Yogyakarta yang melibatkan oknum jaksa dan pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kota (PUPK) Pemkot setempat. Pengungkapan kasus ini terjadi pada 19 Agustus 2019. Seperti diketahui, kedua kota tersebut sebelumnya telah ditasbihkan Kemekominfo masuk dalam daftar kota/kabupaten menuju smart city.

Persoalan Mendasar

Lantas mengapa di era yang mengarah ke serba digital seperti saat ini tidak berbanding lurus dalam mengurangi praktik korupsi? Ada persoalan sangat mendasar yang menyebabkan praktik korupsi tumbuh subur. Hal yang sifatnya mendasar itu sejauh ini belum banyak berubah. Menurut James Scott, setidaknya ada dua faktor penyebab utamanya. Dua faktor itu yakni,terkait dengan struktur dan kultur. Kondisi struktur dan kultur di negara-negara berkembang yang menyebabkan praktik korupsi merajalela.

Struktur terkait dengan dominasi negara yang sangat kuat. Perkembangan saat ini memang menunjukkan ada pergeseran paradigma dalam pengelolaan negara. Meski belum sepenuhnya sempurna, negara tidak lagi sebagai aktor utama. Peran dan fungsi itu kini mulai dimainkan kelompok privat maupun masyarakat sipil. Sementara kultur terkait dengan budaya dan nilai yang berkembang di tengah masyarakat. Pemberian hadiah hingga mengutamakan ikatan kekeluargaan masih dianggap sebagai sesuatu yang lazim. Sehingga kondisi objektif saat ini dalam aspek budaya belum banyak perubahan.

Sementara itu, Drugov menjelaskan bahwa institusi dan mekanisme birokrasilah yang menjadi pemicu korupsi. Para pemburu rente melihat mekanisme dan institusi birokrasi dapat menciptakan peluang bagi adanya pertukaran antara pengguna wewenang birokrasi dan uang, fasilitas serta sumber kenikmatan lainnya. Dari sisi mekanisme, birokrasi di Indonesia masih rumit dan tidak sederhana. Sementara itu terkait kelembagaan, struktur birokrasi kita masih gemuk dan fragmented. Sisi mekanisme maupun kelembagaan yang masih bermasalah menjadi penyebab terbukanya peluang korupsi.

Sedangkan Van Klaveren melihat penyebab korupsi berasal dari sisi pelayan publik (birokrat). Menurutnya, korupsi berarti pelayan masyarakat yang melakukan abuses kewenangannya untuk mendapatkan tambahan penghasilan (extra income) dari publik. Dengan kata lain, pelayan publik menjadikan lembaganya untuk bisnis dan terus mengupayakan memaksimalkan pendapatannya.

Budaya koruptif di birokrasi juga tidak bisa dilepaskan dari elemen-elemen lain di luar organisasi publik. Seperti diketahui, birokrasi tidak hidup sendiri. Tapi setiap saat berinteraksi dengan pihak-pihak lain. Salah satu elemen yang mempengaruhi perilaku birokrasi yakni partai politik. Hingga saat ini, partai politik menjadi entitas yang lekat dengan praktik korupsi.

Upaya Perbaikan

Konsep smart city yang di dalamnya terdapat dimensi smart governance sebagai sebuah upaya modernisasi birokrasi juga mesti dibarengi upaya perbaikan lain yang sifatnya mendasar atau reformasi birokrasi. Hal mendasar itu antara lain soal restrukturisasi kelembagaan, peningkatan akuntabilitas organisasi publik dan mendefinisikan ulang peran birokrasi. Tak cukup itu, dalam waktu yang sama juga dilakukan pembenahan di luar lingkungan birokrasi.

Penguatan di luar lingkungan birokrasi antara lain menghapus budaya oligarki parpol dan meningkatkan peran masyarakat madani. Dalam hal restrukturisasi kelembagaan, birokrasi diarahkan menjadi lembaga publik ramping yang lebih resposif, karena tidak lagi hierarkis dan terkotak-kotak. Sedangkan peningkatan akuntabilitas mendorong lembaga publik mengarahkan pertanggungjawabannya pada kolega, organisasi hingga publik. Bukan akuntabilitas pada atasannya saja.

Terkait peran birokrasi, selama ini lembaga publik dan aparatnya cenderung ditempatkan sebagai agen dan alat kekuasaan dari pada sebagai agen pelayanan (Dwiyanto, 2002). Untuk itu, perlu untuk mengembalikan peran birokrasi dari pelayan penguasa ke pelayan publik. Politik yang nyaris bersinggungan tiap saat dengan birokrasi juga harus berbenah. Salah satu, budaya parpol yang menyuburkan praktik korupsi yakni oligarki. Hingga kini cengkeraman oligarki dalam parpol masih sangat kuat.

Dalam budaya oligarki, hanya segelintir orang saja yang mengatur dan memutuskan hal strategis. Tentu ini tidak demokratis, tidak transparan, dan membuka ruang persekongkolan yang mengarah korupsi. Strategi mencegah korupsi juga bisa dilakukan dengan cara memperkuat masyarakat sipil. Masyarakat sipil yang tidak tergantung pada negara atau pemerintah akan mampu melakukan pengawasan secara efektif jalannya pemerintahan, sehingga tidak melakukan penyimpangan (korupsi).

SL. Harjanta dosen Prodi Administrasi Publik Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com