detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 06 November 2019, 14:57 WIB

Kolom

Usulan Penghapusan Jabatan Pengawas Sekolah

Bagus Mustakim - detikNews
Usulan Penghapusan Jabatan Pengawas Sekolah Bagaimana Mendikbud yang baru mengurai benang kusut sistem pengawasan pendidikan? (Ilustrasi: Luthfy Syahban/detikcom))
Jakarta -

Beberapa hari terakhir ini media sosial diramaikan tentang usulan Ikatan Guru Indonesia (IGI) kepada Mendikbud Nadiem Makarim tentang penghapusan jabatan fungsional pengawas sekolah. Penghapusan jabatan pengawas dinilai bisa menjadi solusi sementara atas persoalan kekurangan guru. Hal ini dikarenakan jabatan pengawas sekolah hanya bisa diisi oleh guru. Sementara jumlah guru kurang. Jika guru diangkat dalam jabatan fungsional pengawas, otomatis jumlah guru akan semakin berkurang.

Apalagi saat ini jumlah pengawas juga masih kurang dan belum proporsional. Masih banyak pengawas yang memiliki beban kerja berlebih dengan jumlah guru atau sekolah binaan yang melebihi ketentuan. Pengangkatan guru menjadi pengawas dikhawatirkan semakin mengurungi jumlah guru.

Usulan IGI itu pun menuai kontroversi. Tidak sedikit yang menilai bahwa IGI terlalu menyederhanakan masalah. Sebagian bahkan menilai IGI telah merendahkan jabatan pengawas. Penghapusan jabatan pengawas seakan-akan menafikan peran pengawas dalam sistem pendidikan.

Terlepas dari usulan IGI untuk menghapus jabatan pengawas, keberadaan dan peran pengawas sekolah dalam praktik pendidikan memang belum banyak kelihatan. Keberhasilan dan kemajuan suatu sekolah lebih banyak dihubungkan dengan figur dan kepemimpinan kepala sekolah daripada sosok seorang pengawas sekolah. Padahal, jika dilihat dari tugas, pokok, dan fungsinya sebagai penjamin mutu pendidikan, pengawas sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kenyataannya, dalam praktik pengawasan, harus diakui banyak pengawas sekolah yang terjebak pada kerja-kerja yang bersifat formalitas dan administratif. Akibatnya keberadaan pengawas sekolah justru menjadi beban. Pengawas sekolah tidak mampu memberi manfaat bagi peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah yang berdampak pada kemajuan sekolah. Bisa jadi, performance pengawas yang seperti inilah yang menyebabkan IGI terkesan menafikan peran pengawas dan mengusulkan penghapusan jabatan pengawas.

Faktor utama yang menyebabkan pengawas terjebak dalam kerja formalitas dan administrasi adalah pengalaman sejarah pengawas sekolah pada masa lalu yang merupakan jabatan pelengkap dalam karier PNS. Jabatan pengawas diberikan kepada para pejabat struktural yang ingin menambah masa kerja. Selain itu jabatan ini juga diberikan kepada para guru yang kalah bersaing dalam mendapatkan jabatan kepala sekolah.

Pengalaman itu berpengaruh pada mindset para pengawas hingga saat sekarang. Banyak pengawas yang lebih cenderung bersikap dan berpola pikir sebagai pejabat administrasi dari pada pejabat fungsional. Pengawas banyak menuntut guru untuk melayani mereka. Padahal seharusnya pengawaslah yang memiliki tugas dan fungsi dalam melayani guru melalui program-program kepengawasan untuk meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah.

Transformasi Pengawas Sekolah

Pengawas sekolah mulai berbenah semenjak diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 12 tahun 2007 yang mengatur tentang kualifikasi pengawas sekolah. Pada Permendiknas itu disebutkan bahwa pengawas sekolah harus seorang guru yang bersertifikat pendidik dengan kualifikasi tertentu dan kompetensi khusus. Dengan kata lain, pengawas harus seorang guru.

Perkembangan itu berbeda dengan pengalaman sebelumnya, yakni siapapun asalkan PNS, bisa diangkat dalam jabatan pengawas. Sejak saat itu mulai dikenal adanya pengawas rumpun mata pelajaran. Munculnya pengawas rumpun mata pelajaran ini diikuti dengan adanya pergeseran orientasi dari pengawasan kelembagaan menjadi kepengawasan yang bersifat akademik.

Pengawasan akademik lebih berorientasi pada peningkatan kompetensi guru berbasis pada tugas pokok guru, baik sebagai guru kelas maupun mata pelajaran. Sementara pengawasan manajerial berorientasi pada peningkatan kompetensi kepala sekolah dalam mengelola lembaga.

Pada praktiknya, meskipun sudah ada perubahan orientasi, kegiatan pengawasan masih banyak yang dikembangkan berbasis kelembagaan. Sebagian besar pengawas lebih banyak melakukan pengawasan manajerial dan mengabaikan pengawasan akademik.

Tidak banyak program peningkatan kompetensi guru yang dikembangkan pengawas melalui program pengawasan akademik. Padahal tugas utama pengawas sekolah memberikan pelayanan pengawasan akademik dalam rangka meningkatkan kompetensi guru. Akibatnya tidak banyak perubahan yang terjadi pada praktik pengawasan. Pengawasan tetap berorientasi pada formalitas dan administrasi. Keberadaan pengawas tetap tidak dirasakan secara langsung oleh guru dan sekolah.

Pada 2018, melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 15 tahun 2018 orientasi pengawas sekolah kembali berubah. Melalui Permendikbud era Menteri Muhadjir Efendy ini, pengawas sekolah kembali menjadi pengawas satuan pendidikan. Berdasarkan orientasi ini, penjaminan mutu pendidikan kembali berorientasi pada pengawasan kelembagaan, yakni melalui satuan pendidikan. Bukan lagi pada pengawasan akademik yang berorientasi pada peningkatan kompetensi guru. Pengawasan akademik tidak lagi dikembangkan berdasarkan rumpun mata pelajaran, melainkan berbasis pengawasan satuan pendidikan.

Kembalinya orientasi pengawas sekolah pada pengawasan kelembagaan justru berpotensi semakin hilangnya peran pengawas. Tidak adanya pengawas rumpun mata pelajaran menyebabkan pengawas tidak memiliki kualifikasi akademik yang sama dengan guru binaan. Akibatnya pengawas sekolah akan berpotensi meninggalkan pengawasan akademik dengan alasan lebih fokus pada pengawasan manajerial.

Di sinilah letak permasalahan pengawasan selama ini bermula, yakni diabaikannya pengawasan akademik dan lebih banyak fokus pada pengawasan manajerial. Karenanya posisi baru jabatan pengawas sekolah sebagai pengawas satuan pendidikan (bukan lagi pengawas rumpun mata pelajaran) akan semakin menasbihkan ketidakbermanfaatan pengawas sekolah dalam sistem pendidikan.

Dalam hal ini, usulan IGI tentang penghapusan jabatan fungsional pengawas menemukan konteksnya. Ibaratnya, ada atau tidak adanya pengawas tidak berdampak signifikan bagi dunia pendidikan. Entah bagaimana seorang Nadiem Makarim mampu mengurai benang kusut sistem pengawasan pendidikan ini.

Bagus Mustakim Pengawas Sekolah Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, sedang menempuh studi di Program Doktor Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com