detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 05 November 2019, 13:02 WIB

Kolom

Polemik Pelebaran Trotoar di Jakarta

Salma Azzahra - detikNews
Polemik Pelebaran Trotoar di Jakarta Pelebaran trotoar di Kramat Raya, Jakarta Pusat (Foto: Rifkianto Nugroho)
Jakarta -

The TomTom Traffic Index menyatakan bahwa Jakarta menempati posisi ketujuh sebagai kota dengan lalu lintas terpadat di dunia pada 2018, berada di bawah Mumbai, Bogota, Lima, New Delhi, Moskow, dan Istanbul. Posisi ini lebih baik dari peringkat keempat pada 2017. Secara rata-rata, tingkat kemacetan di Jakarta turun sebanyak delapan persen dari 2017.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko berpendapat bahwa kemajuan ini merupakan hasil dari kebijakan Gubernur Anies Baswedan. Menurut Dishub DKI, faktor-faktor menurunnya angka kemacetan di Jakarta antara lain adalah telah beroperasinya beberapa underpass dan flyover yang dibangun, kebijakan ganjil genap, penutupan pelintasan sebidang kereta api, desain Jalan Thamrin dan Sudirman yang kini semakin lebar, adanya rute-rute baru TransJakarta serta mengintegrasikannya dengan angkutan perkotaan dan mewadahi program JakLingko, dan integrasi dengan MRT dan LRT saat beroperasi.

Kendati demikian, kebijakan yang dikeluarkan oleh Anies Baswedan mengenai program pelebaran trotoar seakan membawa kemunduran bagi klaim menurunnya tingkat kemacetan di Jakarta. Proyek pelebaran trotoar justru menimbulkan masalah kemacetan. Beberapa tempat yang mengalami kemacetan parah adalah daerah Kemang, Kramat Raya, dan Cikini.

Efek Tak Terduga

Dalam sebuah kebijakan, terdapat intended policy consequences dan unintended policy consequences (Robinson, 2018). Intended policy merupakan hasil yang tidak hanya diinginkan, tetapi dicari ketika menerapkan suatu kebijakan. Sementara unintended policy consequences adalah konsekuensi yang mungkin muncul sebagai produk sampingan dari suatu desain kebijakan. Unintended policy consequences biasanya merujuk pada konsekuensi negatif dan tidak terduga dari desain kebijakan yang berniat baik. Tindakan seseorang, dalam hal ini pemerintah, selalu memiliki efek yang tidak terduga atau tidak disengaja.

Tujuan kebijakan pelebaran trotoar yang digagas oleh Gubernur Anies Baswedan adalah agar memperbanyak pengguna angkutan umum dan memberikan hak bagi pejalan kaki, serta menggunakan trotoar sebagai tempat berdagang bagi pedagang kaki lima (PKL). Tujuan-tujuan ini mengalami pro dan kontra dalam pelaksanaannya karena dinilai menyalahi Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan serta UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Revitalisasi trotoar juga bertujuan untuk mengintegrasikan transportasi antarmoda. Proyek ini merupakan amanat Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Revitalisasi ini bermaksud untuk membuat Jakarta sebagai kota yang ramah pejalan kaki.

Memperbanyak pengguna angkutan umum dan memberikan hak bagi pejalan kaki, serta menggunakan trotoar sebagai tempat berdagang PKL merupakan intended consequences dari kebijakan pelebaran trotoar. Dalam artian, tujuan-tujuan tersebut adalah sasaran yang ingin dicapai dengan adanya kebijakan ini. Namun, terdapat unintended consequences yang turut menyertai. Dampak yang tidak diinginkan dari kebijakan ini salah satunya adalah kemacetan.

Pada daerah Cikini-Kramat Raya, jalur kendaraan juga diperkecil hingga hanya tersisa selebar tujuh meter. Trotoar yang dibangun memiliki lebar berkisar antara empat sampai enam meter. Di Cikini, proyek revitalisasi trotoar dibarengi dengan galian yang dilakukan oleh PLN, sehingga menimbulkan kemacetan parah. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga tidak adanya koordinasi lintas sektoral. Selain itu, ruas jalan sebelum pelebaran trotoar tergolong tidak lebar, sehingga dengan dilaksanakannya program ini maka jalan menjadi semakin sempit.

Di daerah Kemang, revitalisasi trotoar juga menimbulkan dampak yang serupa, yakni kemacetan akibat pembongkaran yang dilakukan secara serentak pada kedua sisi jalan. Jalan pun semakin sempit, hingga kendaraan yang lewat harus bergantian karena jalan hanya bisa dilewati oleh satu mobil. Anies Baswedan menyarankan agar masyarakat menggunakan angkutan umum. Ia menjelaskan bahwa kebijakan pelebaran trotoar ini akan mengurangi kemacetan di kemudian hari. Selain itu, Anies juga berpendapat kemacetan yang terjadi bukan hanya karena proyek pelebaran trotoar, melainkan karena meningkatnya pembelian mobil.

Kemacetan terjadi meskipun bukan pada jam-jam sibuk, namun puncak kemacetan ada pada sore hari, saat pekerja pulang dari kantor. Kemacetan yang terjadi membuat banyak pengendara motor memilih untuk berkendara di atas trotoar. Hal ini sudah bertentangan dengan tujuan pelebaran trotoar yang diharapkan oleh Pemprov DKI. Padahal, Bank Dunia menyatakan bahwa kemacetan mengakibatkan kerugian sebesar Rp 56 triliun bagi Indonesia dalam setahun. Sementara di DKI Jakarta sendiri, kerugian akibat kemacetan diperkirakan mencapai 2,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp 36,8 triliun.

Kemacetan yang parah membuat para pengemudi motor untuk naik dan berkendara di atas trotoar. Tanpa adanya polisi atau petugas yang ditempatkan untuk menjaga ketertiban, tidak ada yang menghentikan para pengendara dari melanggar aturan. Bahkan, trotoar tersebut kini tak jarang digunakan sebagai tempat parkir.

Pemprov DKI sudah mengeluarkan dana sebesar Rp 75 miliar untuk proyek revitalisasi trotoar ini. Namun, tanpa adanya pengawasan, proyek pelebaran trotoar ini seakan tidak dapat mempertahankan tujuan-tujuan awalnya. Bukannya digunakan oleh pejalan kaki dan penyandang disabilitas, trotoar justru digunakan untuk lahan parkir dan jalur express dalam menghindari kemacetan.

Masalah Baru

Pada praktiknya, proyek pelebaran trotoar menimbulkan masalah baru, yakni kemacetan yang terjadi di titik-titik revitalisasi. Kemacetan bukan hanya terjadi karena kekurangan infrastruktur jalan, melainkan juga karena faktor belum disiplinnya pengguna jalan dan penegakan hukum yang masih rendah. Kemacetan yang parah akan membawa dampak yang buruk bagi Jakarta.

Kebijakan yang membawa dampak negatif dalam pengimplementasiannya perlu dikaji ulang agar tidak memperparah keadaan. Pemprov DKI Jakarta seharusnya memiliki program yang berkaitan dengan pembangunan penambahan panjang jalan, dibandingkan dengan memperlebar trotoar dan mengurangi kapasitas jalan. Selain itu, Pemprov DKI harus menyediakan angkutan umum yang memadai sebelum melakukan pelebaran jalan.


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com