detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Jumat 01 November 2019, 15:22 WIB

Kolom

Menyongsong Era Baru UMKM dengan "Omnibus Law"

Muhammad Amir Nur Ridho - detikNews
Menyongsong Era Baru UMKM dengan Omnibus Law UKM keripik pisang di Tangerang (Foto: Hasan Al Habshy)
Jakarta -

Saat mengumumkan jajaran menteri, Presiden Jokowi mengatakan akan fokus untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini menjadi sebuah tantangan besar bagi Kabinet Indonesia Maju mengingat selama lima tahun ke depan bonus demografi sudah mulai bisa dipetik sehingga dibutuhkan kesempatan bagi penduduk usia produktif mengakses sumber-sumber penghidupan melalui bekerja atau membuat usaha.

Sebagai keseriusan pada kebijakan penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM, Presiden mengatakan akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Kedua undang-undang ini dirancang untuk menjadi Omnibus Law yang artinya akan merevisi dan bahkan menghapus peraturan-peraturan terkait lain yang tidak sesuai. Hal ini tentunya merupakan terobosan mengingat persoalan tumpang tindih regulasi selama ini menjadi penghambat penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM.

Pada era bonus demografi, kebutuhan akan lapangan kerja akan semakin banyak dan yang harus disadari bersama adalah tidak semua angkatan kerja dapat terserap di pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan cara lain yang mampu menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan, dan berwirausaha melalui UMKM adalah jawabannya. Dengan mengembangkan kewirausahaan melalui UMKM, terdapat dua keuntungan sekaligus yang akan didapat.

Di satu sisi, UMKM dapat menjadi pilihan bagi masyarakat untuk berusaha sendiri dan mendapatkan penghasilan. Di sisi lain UMKM juga mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Dengan dua keuntungan tersebut, pengembangan UMKM memberikan dampak positif bagi persoalan sumber daya manusia Indonesia. Seiring dengan itu, terdapat manfaat lain dalam pengembangan kewirausahaan melalui UMKM yakni meningkatkan nilai tambah ekonomi yang berujung pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi.

Tidak bisa dipungkiri, UMKM merupakan salah satu pilar perekonomian penting di Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan 62 juta atau 99% usaha yang di Indonesia adalah UMKM dengan serapan tenaga kerja sebesar 97%. Hal ini menggambarkan bahwa lanskap skala usaha yang terdapat di Indonesia adalah mayoritas merupakan UMKM. Namun, dengan jumlah unit usaha yang begitu besar, UMKM dinilai belum mampu mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat menengah ke bawah, ke arah yang lebih tinggi. Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus karena mayoritas masyarakat Indonesia bergantung pada UMKM.

Jika dipetakan secara rinci, terdapat banyak sekali Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki kegiatan untuk mengembangkan UMKM. Banyaknya kegiatan lintas K/L tentunya merupakan hal positif karena menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan UMKM. Namun juga muncul pertanyaan, mengapa dengan banyaknya program pemerintah untuk UMKM, pengembangan UMKM selama ini masih jalan di tempat?

Salah satu jawabannya adalah terdapat masalah koordinasi antar-K/L dalam mengembangkan UMKM. Banyaknya program pengembangan UMKM tidak dibarengi dengan koordinasi yang solid antar-K/L, sehingga dampak dari banyaknya program tersebut kurang menggigit. Beberapa hal yang nyata terjadi adalah adanya duplikasi program antar-K/L, misalnya terdapat satu kementerian yang mengadakan kegiatan packaging untuk UMKM A dan beberapa waktu setelah itu kementerian lain juga memberikan kegiatan sama kepada UMKM A. Kejadian semacam ini tidak boleh lagi terjadi karena termasuk pemborosan anggaran mengingat sumber anggarannya sama yakni APBN. Selain membuat pengembangan UMKM tidak efektif, juga menciptakan inefisiensi anggaran.

Kebijakan Presiden mengajak DPR untuk membuat Undang-Undang Pemberdayaan UMKM sebagai Omnibus Law adalah langkah tepat dan strategis. Undang-Undang tersebut akan mengurai tumpang tindih regulasi UMKM dan memberikan kepastian bagi pelaku UMKM. Dengan diterapkannya undang-undang tersebut, efektivitas dan efisiensi program pengembangan UMKM diharapkan dapat tercapai dan memberikan dampak yang positif bagi pelaku UMKM.

Dalam undang-undang tersebut perlu diperjelas peran masing-masing K/L dalam program pengembangan UMKM agar tidak terjadi duplikasi program. Pembagian peran perlu memperhatikan karakteristik masing-masing sektor yang diampu oleh K/L mengingat UMKM tersebar pada beberapa sektor ekonomi. Untuk menciptakan koordinasi yang solid antar-K/L perlu ditunjuk satu K/L sebagai koordinator dalam pengembangan UMKM.

Harus diakui secara jujur bahwa selama ini banyak K/L yang menjalankan program-program pengembangan UMKM secara sporadis tanpa koordinasi. Untuk menghilangkan hal tersebut, harus ada satu K/L yang mengkoordinasikan kebijakan pengembangan UMKM dan memimpin orkestra pengembangan UMKM dengan komprehensif dan integratif. Jika dilihat dari nomenklatur dan tugas dan fungsi kementerian, Kementerian Koperasi dan UKM yang sesuai untuk mengkoordinasikan program-program pengembangan UMKM.

Omnibus Law UMKM ini juga harus benar-benar menjawab kebutuhan para pelaku UMKM. Dalam proses penyusunannya, pelaku UMKM harus dilibatkan secara aktif agar regulasi yang mengatur UMKM mengakomodasi kebutuhan para pelaku UMKM. Salah satu persoalan yang sering terjadi, sangat banyak program pemerintah yang bertujuan untuk menggenjot produktivitas UMKM, tapi tidak memberikan akses pasar yang memadai. Akibatnya para pelaku UMKM bingung memasarkan hasil produknya dan membuat UMKM rugi bahkan gulung tikar. Hal itu merupakan salah satu contoh di antara banyak persoalan miss match kebijakan pengembangan UMKM dengan kebutuhan riil pelaku UMKM. Kebijakan akses pasar yang tepat bagi UMKM adalah awal mula UMKM dapat melakukan ekspor ke pasar internasional.

Masalah lain soal permodalan yang selama ini masih menghambat pengembangan usaha UMKM. Sebenarnya sudah banyak program-program permodalan UMKM pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi), namun program-program tersebut perlu ditingkatkan pemanfaatannya dengan teknologi informasi agar jangkauannya semakin luas. Program permodalan tersebut juga perlu diarahkan untuk UMKM sektor produksi (non perdagangan) agar menciptakan nilai tambah ekonomi, karena mayoritas penerima program KUR selama ini adalah UMKM sektor perdagangan.

Diperlukan pemetaan kebutuhan pelaku UMKM secara rinci dan menerjemahkannya menjadi solusi dalam bentuk regulasi yang tepat. Oleh karena itu, proses partisipatif melalui pelibatan pelaku UMKM merupakan aspek penting untuk menunjang keberhasilan kebijakan dalam menciptakan ekosistem usaha yang ramah untuk UMKM.

Dengan berkembangnya teknologi informasi yang pesat, perlu dibuat sebuah regulasi kebijakan pengembangan UMKM yang mengakomodasi kemajuan teknologi informasi. Pelibatan teknologi informasi untuk pelaku UMKM sebenarnya sudah banyak dilakukan, misalkan pembiayaan UMKM melalui fintech atau pembukaan akses pasar melalui e-commerce atau start-up. Namun, jangkauan dari teknologi informasi untuk pelaku UMKM perlu diperluas agar mayoritas UMKM sanggup memanfaatkan teknologi informasi untuk pengembangan usaha.

Pelatihan dan pendampingan yang intensif mengenai teknologi informasi perlu diberikan kepada pelaku UMKM secara lebih masif agar semakin banyak UMKM yang melek teknologi. Selain itu, penggunaan teknologi informasi juga diperlukan dalam hal perizinan usaha UMKM. Proses perizinan usaha secara online untuk UMKM perlu digaungkan agar kesulitan UMKM dalam mendapat izin berusaha tidak terjadi lagi. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian khusus agar UMKM mampu memanfaatkan secara aktif perkembangan teknologi dalam meningkatkan skala usahanya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih afirmatif untuk mendorong pelibatan teknologi informasi dalam pengembangan UMKM.

Persoalan mengenai kriteria unit usaha yang termasuk UMKM perlu ditinjau ulang, karena kriteria yang terdapat pada UU No. 20 tahun 2008 UMKM dianggap tidak relevan lagi. Dalam Undang-Undang tersebut kriteria usaha yang masuk dalam kategori UMKM berdasarkan aset dan omset. Unit usaha yang memiliki aset maksiml Rp 50 juta dan omset maksimal Rp 300 juta dikategorikan sebagai usaha mikro, unit usaha dengan aset Rp 50-500 juta dan omset Rp 300 juta-2,5 miliar digolongkan sebagai usaha kecil, dan unit usaha yang mencapai asset Rp 500 juta-10 miliar dan omset Rp 2,5 miliar-50 miliar merupakan usaha besar.

Dengan terus berubahnya nilai uang dan juga perkembangan teknologi, kriteria unit usaha yang digolongkan UMKM perlu ditinjau ulang dan direvisi sesuai dengan kebutuhan sekarang dan akan datang. Pendekatan yang bisa dipertimbangkan adalah dengan pendekatan jumlah tenaga kerja sesuai dengan karakter masing-masing sektor ekonomi, Misalnya untuk UMKM yang bergerak di sektor perdagangan, kriteria usaha mikro adalah memiliki jumlah 3 tenaga kerja sedangkan kriteria usaha mikro untuk sektor industri kreatif kriteria adalah memiliki 1 tenaga kerja. Selain itu, mungkin tetap bisa menggunakan kriteria aset dan omset tapi dengan merevisi angkanya sesuai keadaan sekarang dan mempertimbangkan proyeksi tahun-tahun mendatang.

Beberapa persoalan pengembangan UMKM mengenai akses permodalan yang terbatas, akses pasar yang sulit, perizinan usaha yang berbelit-belit, pelatihan dan pendampingan yang kurang, dan kewajiban pajak yang dianggap masih memberatkan tentunya tetap harus menjadi fokus utama dalam penyusunan Omnibus Law terkait UMKM ini. Persoalan-persoalan tersebut sejatinya masih menjadi kendala utama dalam meningkatkan skala usaha UMKM. Pemerintah, pelaku UMKM, pelaku usaha besar, masyarakat, dan akademisi perlu duduk bersama untuk merumuskan secara tepat solusi bagi kemajuan UMKM.

Muhammad Amir Nur Ridho bekerja sebagai PNS di Kementerian PPN/Bappenas


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com