detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 31 Oktober 2019, 13:28 WIB

Kolom

Angin Segar Inovasi Birokrasi

Yogi Pratama - detikNews
Angin Segar Inovasi Birokrasi Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat kabinet terbatas bidang ekonomi (Foto: Rengga Sancaya)
Jakarta - Narasi besar dalam sambutan pelantikan Presiden Jokowi adalah mewujudkan cita-cita Indonesia tahun 2045. Penuh optimis, Presiden Jokowi mengatakan Indonesia akan terlepas dari middle income trap. Berdasarkan kalkulasi dan hitungan yang matang, Indonesia akan menjadi negara maju dengan pendapatan Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 Juta per kapita per bulan, dan PDB Indonesia mencapai 7 triliun dolar AS.

Pada saat itu, Indonesia masuk lima besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. Namun, Jokowi juga mengatakan bahwa itu semua tidak datang secara otomatis dan tidak datang dengan mudah. Semua dibutuhkan sebuah kerja keras, kerja cepat, dan harus disertai kerja-kerja produktif.

Dalam dunia yang penuh risiko, sangat dinamis, dan kompetitif Jokowi menekankan pentingnya cara-cara baru dan nilai-nilai baru. Jangan sampai kerja-kerja yang dilakukan terjebak dalam rutinitas yang monoton. Ia pun sempat mengatakan pentingnya sebuah inovasi dalam menjalankan pemerintahan.

Inovasi bukan hanya sekadar pengetahuan, melainkan menjadikan inovasi sebagai budaya dalam bekerja. Dengan banyaknya inovasi, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas yang berorientasi pada hasil yang nyata, bukan pada proses yang nihil.

Pertanyaannya, mampukah para birokrat, administrator publik, atau pejabat melakukan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat, mengingat kebutuhan dan ekspektasi masyarakat terus meningkat seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi? Sedangkan di sisi lain kita masih sering mendengar adanya pungutan liar (pungli), pengurusan izin yang lama, pengurusan administrasi yang rumit, dan perilaku korup birokrat.

Di sinilah kemudian dibutuhkan sebuah paradigma baru yang dapat merespons secara cepat persoalan birokrasi pelayanan publik.

Angin Segar

Konsep inovasi dalam administrasi publik sebetulnya sudah ada sejak lama. Pertama, dibuktikan dari artikel Alfred Diamant berjudul Innovation in Bureaucratic Institutions dalam Jurnal Public Administration Review (PAR) pada 1967. Kedua, buku yang ditulis Caiden dengan judul Administrative Reform pada 1969. Meskipun sudah lama, namun konsep inovasi belum cukup populer dalam ranah administrasi publik. Hal ini disebabkan karena kuatnya hegemoni dari prinsip-prinsip birokrasi Weber.

Birokrasi versi Weber yakni membutuhkan aturan yang jelas, hierarki, spesialisasi, dan lingkungan yang relatif stabil. Pada konteks ini, inovasi tidak banyak diperlukan bagi aparatur birokrasi pemerintah. Kewajiban aparatur birokrasi pemerintah adalah menjalankan aturan yang ditetapkan. Jika kemudian inovasi dilakukan, hanya dalam intensitas kecil dan terbatas pada top leader (Imanuddin, 2016).

Seiring berjalannya waktu, birokrasi model Weberian mulai ditinggalkan. Alasannya, pertama, sistem birokrasi Weberian cenderung kolot, akibatnya menghalangi kreativitas dan melemahkan energi para pegawai. Bukan birokratnya semata sebagai penyebab. Tetapi, sistem yang menjadi penyebab utama, meskipun diakui bahwa ada birokrat yang tidak kreatif.

Kedua, model birokrasi pemerintah yang sangat besar dan tersentralisasi serta layanan yang baku, tidak bergantung pada berbagai tantangan dari masyarakat, informasi yang berubah dengan cepat di era industri terkesan birokrasi lamban dalam mengatasi berbagai permasalahan aktual di masyarakat. Ketiga, birokrasi yang sentralistik dan kaku. Model birokrasi ini berindikasi adanya kebijakan yang menguntungkan pemerintah saja, tetapi tidak dapat menyejahterakan masyarakatnya. Padahal, pemerintah berkewajiban melayani kebutuhan publik.

Pada 1990-an, muncul paradigma baru bernama New Public Management (NPM). NPM hadir atas keterbatasan birokrasi model Weberian dalam memenuhi permintaan atas peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, kehadiran NPM untuk merekonstruksi birokrasi yang sudah dilabeli sebagai organisasi rigid, lamban, kaku, tidak responsif, dan mengabaikan tugasnya sebagai penyedia jasa pelayanan publik.

Pada paradigma ini, inovasi mulai mendapatkan perhatian dari para birokrat. Inovasi dilihat sebagai bagian yang penting dalam menjalankan birokrasi. Hanya saja, tujuan adanya inovasi ini untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kinerja dalam suatu organisasi. Dalam artian, birokrasi pelayanan publik yang dilakukan birokrat berorientasi pada keuntungan ekonomi (economy oriented). Konsekuensinya, pelayanan publik yang diberikan cenderung tidak egaliter dan tebang pilih.

Menjalankan organisasi pemerintahan dengan memasukkan nilai-nilai bisnis yang berorientasi pada keuntungan ekonomi dirasa kurang tepat. Dalam paradigma administrasi negara, New Public Service (NPS)-lah paling tepat menerapkan prinsip-prinsip inovasi. NPS memberikan perhatian yang cukup besar terhadap inovasi dan bersifat integral serta komprehensif. Sebab, NPS merupakan pendekatan yang memberikan nilai tinggi pada kolaborasi antar pihak dan peningkatan kinerja semua elemen organisasi. Hal ini berbeda dengan paradigma lainnya yang cenderung memandang inovasi secara terbatas dan parsial (Handbook Inovasi Administrasi Negara, 2014).

Pada paradigma inilah menunjukkan kemajuan penggunaan istilah inovasi dalam bidang administrasi publik. Menpan RB kabinet sebelumnya, Syafruddin pernah mengatakan bahwa paradigma NPS di Indonesia lebih pada menjembatani harapan rakyat, membuka partisipasi sosial dalam pemerintahan, menyegarkan lagi birokrasi publik, membangkitkan legitimasi bagi pemerintahan, serta melakukan inovasi-inovasi baru.

Berdasarkan hal tersebut, paradigma NPS di Indonesia harus semakin berkembang melalui open government. Era digitalisasi dan virtualisasi menuntut para birokrat untuk membuat pelayanan yang efisien, efektif, tidak lama, dan memangkas biaya murah. Hal itu dapat terwujud dengan terobosan inovasi yang out of the box. Konsep pelayanan publik hari ini tidak harus melakukan pertemuan fisik, tetapi dapat menyentuh langsung harapan dan kepuasan publik. Itulah yang dibutuhkan masyarakat sekarang.

Bergabungnya beberapa menteri baru dari kalangan profesional memberi angin segar bagi birokrasi pemerintahan. Nadiem Makariem sebagai Mendikbud-Dikti diharapkan dapat memberikan terobosan baru di dunia pendidikan, sebagaimana yang dilakukan di Gojek. Erick Thohir menjadi Menteri BUMN berlatar belakang pebisnis hebat. Bahlil Lahadalia sebagai kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Nama lain, ada Wishnutama menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Nama-nama tersebut sudah identik dengan inovasi dan anti-birokrasi yang rumit. Terlihat jelas bahwa Presiden Jokowi menginginkan adanya terobosan baru yang positif. Dengan demikian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing SDM menuju Indonesia maju 2045.

Yogi Pratama mahasiswa Magister Kebijakan Publik Universitas Airlangga, Ketua Umum Badko HMI Jawa Timur 2018-2020


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com