detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 30 Oktober 2019, 14:09 WIB

Mimbar Mahasiswa

Perempuan Selebritis di Parlemen

Geraldi Ryan Wibinata - detikNews
Perempuan Selebritis di Parlemen Sejumlah perempuan selebritis di DPR (Foto: Rifkianto Nugroho)
Jakarta - Keterpilihan selebiriti perempuan dalam parlemen tidak mencerminkan keterwakilan perempuan dalam proses politik. Wajah-wajah yang biasanya tampil dalam infotainment dan layar kaca kini hadir sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengaspirasikan kepentingan masyarakat.

Tercatat bahwa terdapat 91 calon legislatif yang memiliki latar belakang selebriti dan 14 orang di antaranya berhasil mendapatkan kursi di parlemen. Beberapa nama seperti Rieke Diah Pitaloka dan Nurul Arifin sudah tidak asing bagi kita. Rieke, kader PDI-P yang berasal dari Dapil Jawa Barat VII memperoleh 169.729 suara sedangkan Nurul Arifin, kader Golkar dari Dapil Jawa Barat I memperoleh suara sebesar 35.713.

Masyarakat dikejutkan dengan hadirnya beberapa selebriti perempuan lainnya yang berhasil memperoleh kursi di parlemen. Krisdayanti misalnya, diusung oleh PDI-P dari Dapil Jatim V memperoleh 132.131 suara. Rachel Maryam Sayidina diusung oleh Gerindra di Dapil Jabar II memperoleh 145.636 suara. Pula yang sempat menimbulkan kontroversi karena masalah gugatan yaitu Mulan Jameela dari Gerindra terpilih di Dapil Jabar XI dengan perolehan suara 24.192.

Tidak Menjamin

Keterpilihan selebriti perempuan di kursi DPR tidak menjamin akan terakomodasinya kepentingan perempuan di parlemen. Walaupun, dalam periode sebelumnya beberapa anggota parlemen perempuan berlatar belakang selebriti seperti Rieke Diah Pitaloka cukup mendapatkan pujian karena kinerjanya. Keraguan dan rasa skeptis terhadap anggota parlemen perempuan selebritis masih sangat kuat.

Setidaknya keberadaan perempuan di parlemen, tanpa melihat latar belakang dan motifnya sudah cukup baik jika merujuk pada teori politics of presence yang ditawarkan oleh Anne Phillips. Teorinya menyatakan bahwa umumnya keterwakilan politik hanya diwujudkan dalam bentuk gagasan (politics of idea), namun pada akhirnya para wakil rakyat yang terpilih hanya akan mengutamakan gagasan yang lekat dengan identitas dirinya, seperti jenis kelamin dan gender.

Agar kepentingan kelompok marjinal, dalam konteks ini perempuan dapat disalurkan, politik harus menempatkan keterwakilan yang mewakili kelompok tersebut. Dengan kata lain, agar aspirasi kelompok perempuan ingin didengarkan harus ada perempuan di dalam parlemen.

Keberadaan perempuan sebagai representasi di parlemen setidaknya akan membawa dampak, antara lain membuat parlemen lebih gender-friendly, menjamin akses perempuan terhadap politik, melakukan "feminisasi legislasi", memberikan perspektif perempuan dalam bahasa parlementer, dan mendorong perubahan sikap publik terhadap perempuan.

Jika perempuan sungguh-sungguh terpilih atas dorongan keterwakilan perempuan, dengan membawa agenda feminisme masuk ke parlemen, diharapkan dapat memberi warna bagi badan legislatif maupun produk legislasi yang dihasilkan.

Menjadi sangat sulit untuk menggali motif dari pada selebriti perempuan yang masuk ke parlemen untuk dapat memastikan apakah mereka hadir untuk merepresentasikan kepentingan perempuan atau hanya alat partai politik dalam pemilu. Namun, analisis terhadap sistem pemilu dan sistem rekrutmen partai di Indonesia sedikit-banyak mampu menjawab wajah lembaga representasi kita saat ini.

Sistem pemilu proporsional terbuka yang digunakan dalam Pemilu 2019 memberikan celah bagi partai politik untuk memanfaatkan para selebriti perempuan sebagai vote getter. Ketika perhatian masyarakat pada Pemilu Serentak 2019 sangat terpusat pada pemilihan presiden dan wakil presiden, pengetahuan, dan kesadaran politik masyarakat terhadap pemilihan legislatif menurun bahkan cenderung abai.

Sekalipun masyarakat Indonesia sudah memiliki budaya politik partisipan, perilaku pemilihnya (voting behavior) masih cenderung pragmatis. Pragmatis berarti memilih bukan berdasarkan preferensi ideologi maupun visi misi melainkan pada aspek-aspek yang dalam indikator demokrasi kurang substansial seperti kekerabatan, popularitas semata, bahkan politik uang.

Tentu, perilaku pemilih yang demikian tidak sepenuhnya salah masyarakat; partai politik yang seharusnya menjadi agen sosialisasi politik turut bertanggung jawab.
Sistem kepartaian Indonesia yang sangat lemah secara ideologi, oportunistik, dan hanya berorientasi pada perolehan suara pada akhirnya melahirkan anggota-anggota parlemen yang hadir bukan untuk melayani masyarakat melainkan membawa kepentingan partai politik di parlemen.

Dengan demikian kita tidak bisa menyalahkan beberapa partai politik yang memang secara aktif merekrut selebriti baik perempuan maupun laki-laki dengan tujuan untuk mendulang suara. Sebut saja partai Nasional Demokrat (NasDem) yang merekrut sekurang-kurangnya 27 selebriti (13 di antaranya perempuan) di seluruh daerah di Indonesia untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya agar bisa melewati ambang batas parlemen.

Optimis atau Pesimis?

Kehadiran selebriti perempuan di parlemen bisa dipandang secara optimistik maupun pesimistik. Berpikir optimistik, bisa jadi para selebriti perempuan ini memang memiliki motif untuk mewakili kepentingan perempuan di parlemen.

Popularitas mereka bisa menjadi leverage dan modal yang kuat bagi mereka untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan di parlemen. Apalagi kecenderungannya, media akan lebih sering menyoroti aktivitas yang dilakukan politisi selebriti di bandingkan politisi pada umumnya. Dengan demikian, upaya mereka dapat mendapatkan exposure yang lebih luas di media dan memberikan tekanan bagi pihak-pihak yang terkait.

Kita bisa menarik napas lega jika kondisi di atas sungguh-sungguh terealisasi, setidaknya kelompok perempuan bisa menaruh harapan kepada para publik figur ini. Namun, pandangan yang pesimis juga sangat relevan apalagi didasarkan pada status quo sistem kepartaian yang telah dielaborasi sebelumnya.

Dikhawatirkan, keberadaan para selebriti perempuan di parlemen sesungguhnya hanya demi keuntungan partai politik dan mereka sendiri. Identitas mereka sebagai perempuan ditambah dengan popularitas yang mereka miliki hanya digunakan untuk mendulang suara dan mendapatkan kursi di parlemen. Pasca pemilu, partai politik menutup mata pada kinerja kader-kadernya dan meninggalkan masyarakat dengan wakil rakyat yang tidak kompeten.

Pandangan pesimistik ini yang melahirkan argumen bahwasanya keberadaan para selebriti perempuan tidak mencerminkan keterwakilan perempuan di DPR. Walaupun gagasan Anne Phillips mengenai politics of presence telah terealisasi, perjuangan untuk memberikan warna feminisme terhadap politik tampaknya masih belum substansial. Kehadiran para selebriti perempuan di parlemen tidak memberikan warna yang berbeda bagi proses pengambilan kebijakan.

Alhasil keterwakilan perempuan tidak memberikan dampak bagi kelompok perempuan di Indonesia. Nyatanya kita tidak bisa banyak berharap kepada para selebriti perempuan yang telah menjadi wakil rakyat kita untuk lima tahun ke depan. Pilihan untuk berpikir pesimistik tampaknya lebih relevan daripada berpikir optimistik.

Kelompok perempuan harus terus berusaha mencari jalur alternatif untuk mengakali sistem pemilu dan sistem kepartaian kita yang tidak substantif dan ramah gender. Agenda feminisme harus terus disisipkan dalam sendi-sendi perpolitikan bangsa jika kita ingin menciptakan tatanan sosial politik yang memperhatikan kelompok perempuan dan menciptakan kesetaraan gender.

Untuk mewujudkan hal itu, kelompok perempuan harus berhadapan langsung dengan sistem politik yang paternalistik dan sistem kepartaian yang tidak substantif. Kelompok perempuan tidak memiliki pilihan lain. Jika sungguh-sungguh ingin mendorong agenda perempuan di tingkat nasional, perempuan-perempuan yang cerdas harus menduduki posisi-posisi strategis di Indonesia.

Geraldi Ryan Wibinata mahasiswa Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, Kepala Departemen Keilmuan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik UI


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com