detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 30 Oktober 2019, 13:17 WIB

Kolom

Konsistensi Agenda Hukum di Periode Kedua

Petrus Richard Sianturi - detikNews
Konsistensi Agenda Hukum di Periode Kedua Jokowi-Maruf Amin (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom
Jakarta - Kita sudah mulai memasuki tahap kedua kepemimpinan Presiden Jokowi. Bahwa Presiden dengan semua pembantunya sudah bekerja keras pada periode pertama tidak bisa disangkal. Kita menikmati banyak perubahan. Meskipun banyak juga persoalan, tetapi apresiasi kepada mereka adalah hal yang wajar.

Pembangunan di bidang ekonomi tidak perlu diragukan. Pemerintah mendorong segala percepatan pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pembangunan infrastruktur merata di daerah-daerah, terutama yang selama ini tidak diperhatikan. Kinerja pemerintah di bidang ekonomi terus didorong dengan segala macam inovasi perekonomian untuk mengajak masuk investor. Belasan paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan pemerintah juga membuktikan bahwa Presiden Jokowi memang fokus sekali dalam pembangunan Indonesia yang dimulai dari bidang ekonomi.

Pertanyaannya adalah apakah kita bisa mengharapkan hal yang sama, bahwa di dalam bidang hukum, Jokowi-Maruf Amin juga melakukan usaha-usaha konkret yang berdampak besar? Apakah bidang hukum bisa mendapat perhatian yang sama besar dari agenda besar pemerintahan periode baru ini ke depan?

Korupsi dan HAM

Persoalan korupsi dah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) menjadi fokus tulisan ini, tanpa bermaksud mengatakan bahwa isu hukum yang lain --politik legislasi, narkoba, illegal fishing-- menjadi tidak penting. Dua isu ini menjadi isu sentral janji kampanye Jokowi-JK dalam prioritas penegakan hukum, begitu juga dalam kampanye Jokowi-Maruf.

Tidak ada yang jauh berbeda. Jokowi-Maruf menekankan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; melanjutkan penataan regulasi; melanjutkan reformasi sistem dan proses penegakan hukum; pencegahan dan pemberantasan korupsi; penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM; serta mengembangkan budaya sadar hukum. Poin-poin ini perlu diperhatikan.

Untuk menjawab tantangan kejahatan korupsi sendiri, ditekankan dengan tegas bahwa korupsi (termasuk kolusi, nepotisme, suap-menyuap, pungutan liar, dan pencucian uang) harus diberantas di segala lini. Untuk itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus diperkuat dan didukung tanpa kompromi. Bahkan ditekankan perlunya sinergi yang membangun antara KPK dengan lembaga penegak hukum lain di bawah Presiden, Kepolisian dan Kejaksaan,dalam pemberantasan korupsi yang makin mengerikan.

Sayangnya, baru beberapa waktu yang lalu, bangsa ini dikejutkan dengan akrobat berbentuk revisi UU KPK yang sekarang sudah sah menjadi UU No. 19 tahun 2019. Sejak usulan revisi itu sampaikan kepada publik, penolakan besar masyarakat muncul. Lapisan masyarakat sudah menolak sampai demo besar-besaran mahasiswa di berbagai daerah. Nyatanya, pemerintah dan DPR tetap pada pendiriannya untuk merevisi UU KPK. Jadi masih samakah komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi?

Belum lagi berbagai macam RUU yang mengundang polemik seperti RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, RUU Pertambangan, RUU Minerba, RUU Sumber Daya Air, RUU MD3 sampai RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Semua menimbulkan perdebatan panjang, dan meskipun diputuskan untuk ditunda, RUU itu memang menuntut sikap yang jelas dan tegas dari kepemimpinan Jokowi-Maruf di periode kedua ini. Basisnya haruslah demi kepentingan rakyat, dan bukan kepentingan pihak atau kelompok tertentu.

Selain itu, isu hukum yang juga penting adalah isu HAM, yang baik di kampanye pertama dan kedua menjadi bagian yang banyak dirinci. Ada dua hal yang perlu dibahas. Pertama, soal penyelesaian setiap pelanggaran HAM berat masa lalu, yang oleh Jokowi disebut sebagai beban sosial politik bangsa: Kerusuhan Mei, Tragedi Trisakti-Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965. Ditekankan bahwa Jokowi berkomitmen akan penyelesaian secara berkeadilan untuk semua beban-beban masa lalu itu, khususnya dengan menghapus segala bentuk impunitas dalam sistem hukum nasional.

Kenyataan yang ada, setelah periode pertama selesai belum kelihatan tanda-tanda adanya penyelesaian pelanggaran-pelanggaran HAM berat itu, bahkan satu pun tidak. Pemerintah belum melakukan usaha konkret dan berani (meski) tidak populer dalam usaha "penyelesaian yang berkeadilan" atas beban-beban berat masa lalu itu. Alih-alih sebagai awal penyelesaian pelanggaran HAM dalam Tragedi 65, Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 yang diadakan tahun lalu tidak mendorong usaha lanjutan yang konkret.

Kedua, terkait komitmen penegakan hak-hak dasar: jaminan hak beragama dan berkeyakinan dan hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan serta perlindungan hak adat. Hak-hak dasar ini meski sudah jelas dijamin dan harus dilindungi oleh negara sebagaimana dalam UUD 1945, masih minim usaha nyata. Soal ini, masih banyak pendiaman bagi kelompok-kelompok radikal dan fanatik religius tertentu yang sewenang-wenang memaksakan kehendak mereka. Tindakan-tindakan brutal, seperti pembubaran ibadah juga diskriminasi bagi keyakinan/agama asli masih terjadi.

Kasus intoleransi masih sangat besar jumlahnya dan diperparah masih rentannya masyarakat untuk terjangkit virus radikalisme yang makin menjalar ke seluruh bidang kehidupan. Belum lagi regulasi-regulasi "karet" yang kerap menjadi biang keladi munculnya ketegangan dalam hubungan antar-umat beragama, misalnya hukum penodaan agama, surat keputusan bersama tentang pendirian rumah ibadat, dan lain sebagainya. Meski ditujukan untuk melindungi hubungan harmonis umat beragama, nyatanya regulasi itu selalu menciptakan masalah baru.

Konsistensi

Banyaknya masalah dalam bidang (penegakan) hukum jelas mempengaruhi citra Indonesia sebagai negara hukum. Adriaan Bedner, profesor hukum dan masyarakat Universitas Leiden mengatakan, ada dua elemen yang harus dijaga dan pada waktu yang sama harus diwujudkan dalam sebuah negara hukum. Pertama, elemen prosedural, yakni pemerintahan dengan hukum, tindakan negara tunduk pada hukum, legalitas formal (hukum bagi semua sama), dan demokrasi (dalam hal musyawarah mufakat).

Elemen-elemen ini lebih menekankan kepada bagaimana sebuah negara (dalam hal ini pemerintah) menjalankan sistem yang taat berlandaskan hukum. Pengelolaan sebuah negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum harus sepenuhnya dilandaskan pada asas-asas hukum demi menjamin masyarakat yang tertib, adil, dan bermartabat. Hukum dijadikan landasan dan patokan.

Kedua, elemen substantif, yakni subordinasi semua hukum dan interpretasinya terhadap prinsip-prinsip fundamental dari keadilan, perlindungan HAM, dan kebebasan perorangan, pemajuan hak asasi sosial dan perlindungan hak kelompok. Yang perlu dicatat adalah bahwa hukum dimaknai bukan sekadar sebagai instrumen mati, melainkan sebagai landasan bernegara yang hidup dan dihidupi. Karenanya, seluruh politik legislasi harus berlandaskan semangat keadilan dan demi kepentingan umum.

Dua elemen ini harus menjadi rujukan ulang bagi pemerintahan Jokowi-Maruf untuk menjalankan periode pemerintahan lima tahun ke depan, guna benar-benar meletakkan konsentrasi yang besar kepada bidang hukum yang sejauh ini terasa diabaikan karena melulu fokus pada bidang politik dan ekonomi.

Perlu dicatat, komitmen pemerintah dalam bidang hukum akan terkait dua hal, yakni jaminan bahwa seluruh lini pembangunan nasional (baik ekonomi dan politik) tidak saling bertentangan dan menjamin integritas Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan, tetap diakui. Untuk menjaga komitmen kampanyenya, pemerintah harus menjaga konsistensinya.

Petrus Richard Sianturi kandidat Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universtas Gadjah Mada, Yogyakarta


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com