detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 30 Oktober 2019, 11:28 WIB

Kolom

Risiko Koalisi Obesitas

Siti Siamah - detikNews
Risiko Koalisi Obesitas Para petinggi partai koalisi di acara pelantikan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju (Foto: Andhika Prastya)
Jakarta - Seperti yang telah diduga banyak pihak, kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin 2019-2024 akan mencerminkan koalisi obesitas alias gendut, setelah Gerindra bergabung. Mungkin saja memang semakin kuat, tapi sangat mungkin akan semakin serba lambat dalam kinerja. Ibarat orang yang gendut, serba lambat dalam bergerak adalah ciri khasnya.

Risiko lain dari koalisi obesitas adalah sangat mungkin akan ada perombakan kabinet berulang kali untuk memacu kinerja sesuai dengan namanya: Kabinet Indonesia Maju. Jika hal ini terjadi, problem baru bisa muncul.

Logikanya, sehebat-sehebatnya menteri baru, pasti akan butuh waktu untuk bisa memahami sikap dan perilaku atasan serta bawahan, termasuk membangun harmoni sinergisitas yang menjadi tuntutan tugas kenegaraan.

Karena itu, perombakan kabinet yang dilakukan berulang kali bisa justru kontraproduktif dalam arti luas, yang ujung-ujungnya akan membuat bangsa dan negara semakin jauh tertinggal, meskipun stabilitas politik yang menguntungkan rezim yang berkuasa semakin mantap.

Maka wajar saja jika pemerintahan koalisi periode 2019-2024 sejak semula dicemaskan sejumlah pihak. Pasalnya, Jokowi dan sebagai Presiden memiliki hak prerogatif yang seharusnya tak bisa diganggu-gugat oleh siapa pun dalam meracik kabinetnya tidak betul-betul bebas dari tekanan. Selayaknya sejak awal hak prerogatif tersebut dimanfaatkan untuk menyusun kabinet yang kapabel dan profesional tanpa tekanan dari mana pun termasuk dari internal koalisi.

Memang terkesan wajar juga, kalau kemenangan Jokowi didukung sejumlah partai, ya merekalah yang selayaknya diberi jatah di kabinet. Sedangkan partai-partai yang nyata-nyata berseberangan tidak perlu direkrut untuk masuk kabinet meskipun belakangan bergabung menjadi anggota koalisi. Namun, jika hal ini terjadi, risikonya akan membuat koalisi mengalami obesitas.

Overdosis Parpol

Banyak pengamat sering menyatakan bahwa koalisi obesitas tidak cocok bagi pemerintah di era modern ini. Namun, sayangnya, koalisi obesitas harus diakui sebagai akibat overdosis parpol dalam sistem politik multipartai yang berlaku di negeri ini. Alih-alih mampu menyejahterakan bangsa dan negara, overdosis parpol justru menjadi beban berat yang membuat bangsa dan negara ini semakin tampak terseok-seok.

Konkretnya, overdosis parpol kemudian menimbulkan pemborosan dana politik secara besar-besaran seperti sekarang. Jika ditamsilkan, ibarat racikan obat, supaya khasiatnya mujarab maka sedapat mungkin serba komplet. Semua jenis obat-obatan dikumpulkan dan diaduk di dalam wadah besar yang bernama koalisi.

Sebagaimana racikan obat, semakin komplet akan dipercaya semakin cespleng. Atau bisa mengatasi semua gejala penyakit, selain dapat juga menyegarkan dan menjaga stamina agar tetap fit. Namun, karena obat-obatan yang diracik memiliki ciri khas masing-masing, rasa dan aromanya bisa menjadi tidak keruan. Atau bisa saja rasanya pahit, asin, manis dan kecut. Aromanya juga bisa jadi sengak-sengak wangi atau wangi-wangi sengak.

Overdosis parpol, di negara mana pun, memang akan menimbulkan efek samping yang sangat runyam. Misalnya, gara-gara overdosis parpol, pemerintahan koalisi juga akan menjadi terlalu gendut sehingga justru menjadi serba lambat.

Celakanya, sejauh ini belum ada resep baku yang bisa diandalkan untuk meracik koalisi agar tidak terlalu kegendutan dalam sistem politik yang overdosis parpol. Yang ada hanya tindakan eksperimental. Atau semuanya serba coba-coba. Dan namanya coba-coba, bisa saja keliru, tapi setiap kekeliruan baru disadari di kemudian hari alias sudah terlambat.

Padahal, keliru meracik koalisi yang terlalu kegendutan, jika terlambat disadari risikonya bisa sangat kompleks. Misalnya, pemerintahan bisa seperti orang yang menderita gangguan jantung koroner yang sering payah sehingga merepotkan banyak pihak. Risiko ini sudah pasti sangat merugikan bangsa dan negara. Alih-alih ingin mengejar ketertinggalan, justru semakin jauh terpuruk.

Pertanyaan yang layak diutarakan sekarang, sampai kapan overdosis parpol akan dipertahankan, jika efek sampingnya justru membuat pemerintahan seperti orang menderita jantung koroner? Pertanyaan berikutnya, apakah ke depan Jokowi berani mencoba lagi meracik ulang koalisi pemerintahannya sebagai koreksi politik?

Di balik dua pertanyaan tersebut, ada satu hal yang layak ditegaskan, bahwa overdosis parpol dan pemerintahan koalisi yang terlalu gendut tidak perlu dipertahankan lagi agar bangsa dan negara tidak terancam kolaps. Dalam hal ini, sejumlah parpol memang seharusnya menyatu membentuk dua kubu saja. Yakni kubu pemerintahan koalisi dan kubu oposisi kolektif.

Lebih konkretnya, parpol-parpol yang sekarang bergabung dalam pemerintahan koalisi rela dilebur menjadi satu parpol saja dengan nama baru. Sebaliknya, parpol-parpol yang menjadi oposisi juga rela melebur menjadi parpol oposisi dengan nama baru. Peleburan parpol demikian bukan hal yang mustahil.

Dilematis

Layak diingatkan, Jokowi jangan merasa gamang menghadapi dilema berat ketika mau meracik koalisi pemerintahan di periode kedua. Sebab, dilema apa saja bisa semakin berat jika dihadapi dengan gamang.

Cepat atau lambat, jika gamang menghadapi dilema tersebut tentu akan memperlemah pemerintahan koalisi yang dipimpinnya. Pada titik ini, rakyat hanya bisa menunggu dengan harap-harap cemas, setelah secara nyata memilih Jokowi sebagai Presiden yang seharusnya mampu memanfaatkan hak prerogatif dengan penuh ketegaran.

Kelak, rakyat tentu akan sangat kecewa jika Presiden yang dipilihnya ternyata tidak mampu membangun pemerintahan yang kuat dan serba cepat dan cermat kinerjanya untuk mengejar berbagai ketertinggalan, atau justru selalu makin gendut dan kerepotan menertibkan barisan parpol pendukung yang overdosis.

Siti Siamah peneliti Global Data Reform



(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com