detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 29 Oktober 2019, 13:07 WIB

Kolom

Pariwisata: "Privilege" dan Hasil

Jones Sirait - detikNews
Pariwisata: Privilege dan Hasil Danau Toba (Foto: Feni Novida/d'Traveler)
Jakarta -

Pariwisata Indonesia mendapat banyak privilege dari Presiden Joko Widodo selama 5 tahun belakangan. Kebijakan bebas visa kunjungan, pengembangan lima destinasi superprioritas (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang), peningkatan anggaran pariwisata yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya, pembangunan infrastruktur yang bukan main gencarnya, adanya alokasi Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), dan lainnya.

Semua privilege yang diberikan Presiden Jokowi ini harusnya bisa membuat pariwisata Indonesia berlari kencang untuk meraih lebih banyak wisman dan devisa negara, meningkatkan investasi sektor pariwisata, meningkatkan penciptaan lapangan kerja pariwisata, lahirnya destinasi wisata baru yang mampu mengimbangi destinasi wisata Bali, dan lainnya.

Sayangnya, Kementerian Pariwisata terakhir ini semakin terlihat tidak "pede" lagi. Mereka lebih sibuk untuk meralat atau merevisi target daripada berpikir lebih keras untuk mencapai target itu. Target kunjungan wisman pada 2020 tiba-tiba diubah menjadi 18,5 juta kunjungan, dan target 2019 hanya menjadi 18 juta. Alasannya karena tahun 2018 lalu, pencapaiannya hanya 15,8 juta. Ini jauh berbeda dari target awal pemerintahan Jokowi yang menetapkan akhir 2019 akan meraih 20 juta wisman.

Betul bahwa laju pertumbuhan wisman kita lebih meningkat 12,58 persen lebih besar dari pertumbuhan di ASEAN yang tumbuh 7,4 persen pada 2018. Bahkan lebih besar dari pertumbuhan dunia yang hanya 5,6 persen. Tapi, jangan lupa Vietnam yang naik tajam di atas 15 persen, Thailand 7,5 persen, dan Kamboja 11persen, Singapura 6,2 persen. Angka yang tidak bisa dikatakan mengecewakan.

Vietnam ini menarik karena bisa bertumbuh dengan cepat dan besar meskipun tidak terlalu longgar seperti Indonesia dalam pemberian fasilitas bebas visa kunjungan. Makin menarik lagi ketika kita mengetahui anggaran tahunan Vietnam untuk kegiatan promosi pariwisata adalah 2 juta dolar AS atau sekitar Rp 28 miliar, jauh lebih rendah daripada Thailand 69 juta dolar AS atau Rp 1,1 triliun. Bandingkan dengan Indonesia yang pada 2018 lalu menghabiskan anggaran promosi Rp 2,5 triliun

Menariknya lagi, meskipun kita gegap gempita untuk menarik lebih banyak wisman ke dalam negeri atau inbound, tapi yang terjadi kita malah lebih banyak mengirimkan wisatawan ke luar negeri. Tidak percaya? Lihat saja pada 2018 kita kedatangan 122.252 wisatawan asal Thailand, tapi wisatawan asal Indonesia ke negeri Gajah Putih itu 644.043 wisman alias defisit 400 ribu wisman lebih. Wisman kita ke Singapura lebih dari 3 juta orang, sedangkan wisman Singapura ke Indonesia haya sekitar 1,7 juta. Wisatawan kita ke Malaysia itu 3,3 juta, sedangkan wisatawan Malaysia ke Indonesia hanya 2,5 juta.

Maka tidak heran jika ada praktisi pariwisata dengan mengatakan bahwa jumlah kunjungan wisman ke Indonesia seperti itu sebenarnya tanpa adanya upaya promosi yang menghabiskan anggaran pun akan tetap seperti itu. Betulkah?

Kalau mau ditelisik, persoalan kita sebenarnya tidak jauh-jauh dari lima persoalan berikut. Pertama, soal bagaimana kita memacu lebih kuat arus inbound. Sebab ada tendensi justru devisa kita banyak keluar karena outbound dan dengan kegemaran masyarakat kita kalau berwisata ke luar negeri untuk berbelanja. Sementara meskipun kita bisa meningkatkan jumlah kunjungan ke dalam negeri, namun selain pertumbuhannya tidak lebih besar dari harapan target, juga "kurang berkualitas" dari sisi spending of money-nya.

Itu juga sebabnya, saya termasuk orang yang sepakat untuk destinasi wisata di Indonesia bagian Timur yang terkenal sangat nature dan lebih adventure dibuatkan paket-paket yang lebih mahal. Seperti Komodo, Raja Ampat, hingga wisata seni budaya di Papua dan lainnya. Selain untuk menjaga agar jumlah pengunjung dapat dibatasi (mengingat daya dukung lingkungan yang terbatas), juga agar devisa ke kita bisa lebih besar, serta peningkatan kontribusi yang signifikan bagi daerah.

Persoalan kedua, pengembangan destinasi yang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Presiden Jokowi adalah sosok yang paham dengan pariwisata. Jokowi sudah menunjukkannya gebrakannya sejak menjadi wali kota Solo. Tapi pengembangan 10 destinasi baru di luar Bali atau yang dikerucutkan menjadi superprioritas terhadap lima destinasi belum berdampak signifikan saat ini.

Bahkan, meskipun sudah ada badan otonomi pariwisata, ternyata belum berhasil untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang dihadapi di destinasi. Misalnya, masalah pertanahan yang terjadi di Danau Toba. Peningkatan dana alokasi khusus (DAK) hanya terkesan "bagi-bagi anggaran" daripada upaya kontribusi bagi peningkatan kunjungan wisatawan khususnya wisman.

Dengan demikian, menurut saya, masih sangat sulit mengharapkan perbaikan destinasi ini akan berkontribusi bagi peningkatan kunjungan secara signifikan ke Indonesia. Sejauh ini, kita masih tetap mengandalkan tiga besar destinasi: Bali, Jakarta, Batam (Kepri), dan menurut saya akan tetap begitu hingga 10 tahun ke depan, sebelum lahirnya destinasi yang cocok untuk mass tourism baru di luar tiga destinasi utama tadi. Yang paling memungkinkan di sini adalah Danau Toba, namun selama masalah lahan masih belum bisa terselesaikan, sepertinya harus ada terobosan baru dengan model atau skema baru dalam pengelolaan destinasi.

Ketiga, pemasaran. Pemasaran tradisional dengan pendekatan periklanan dan target pasar yang tidak jelas kaitannya dengan potensi kunjungan harus diubah. Termasuk dengan kebiasaan kunjungan-kunjungan yang tidak jelas targetnya. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk promosi atau pemasaran bukan hanya diukur dengan transparansinya, tapi juga berapa target kunjungan wisman yang bisa diperoleh.

Keempat, cermat dalam mengembangkan jenis wisata. Di samping jenis leisure, Indonesia harus memacu segmen Meeting, Incentive, Conference, Exhibition (MICE) dan special event seperti mega-sport event, mega-music event, dan lainnya.

Kelima, pejabat yang punya daya terobos, memiliki daya inovasi yang tinggi, dan punya hubungan yang kuat dengan industri. Semoga Menteri Pariwisata yang baru yang telah dipilih oleh Presiden Jokowi memiliki kemampuan lebih seperti ini. Pariwisata ini adalah 100 persen digerakkan oleh industri di lapangan. Melepaskan diri dari industri jelas omong kosong saja.

Jones Sirait peminat geografi dan pariwisata, mantan wartawan, tinggal di Jakarta




(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com