detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Jumat 25 Oktober 2019, 15:41 WIB

Kolom

Intitusionalisasi Koalisi Partai

Galang Geraldy, M.IP - detikNews
Intitusionalisasi Koalisi Partai Prabowo dan Surya Paloh (Foto: Rengga Sancaya)
Jakarta -
Konstelasi politik pasca pelantikan presiden-wapres terpilih hasil Pemilu 2019 menjadi sangat dinamis ketika Presiden Jokowi memanggil dan melantik menteri di luar poros koalisinya yaitu Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo dari Partai Gerindra, yang notabene sebagai rival politik sejak Pemilu 2014. Momen ini sebenarnya telah terbaca sejak pertemuan Megawati dan Prabowo untuk kali pertama pasca pemilu (24/7) yang kemudian dilanjutkan pertemuan dengan Jokowi dua minggu setelahnya.

Selanjutnya, safari politik Prabowo ke partai-partai politik pendukung Jokowi-Maruf, yang secara bersamaan pula diikuti oleh partai-partai eks-koalisinya, yaitu PAN dan Partai Demokrat. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa rivalitas politik dua kubu koalisi politik sejak 2014 yang diwarnai isu-isu politik identitas, populisme, politik truth-claim, post-truth, dan telah memakan korban jiwa akibat serangkaian kerusuhan pada Mei 2019 telah usai.

Publik maupun elite yang pro kemudian memaknai bahwa inilah ejawantah dari mahakarya politik etis, yaitu politik rekonsiliasi atau pondasi politik kebangsaan. Di sisi lain, nalar kritis yang juga mencuat adalah potret ini gambaran secara nyata bahwa politik oligarki atau politik kartel begitu kuat pasca Reformasi. Lepas dari perdebatan tersebut, lalu bagaimana upaya rekonstruksi selanjutnya, utamanya dalam membangun kelembagaan koalisi yang kokoh?

Saya akan memulai dari salah satu tujuan politik amandemen UUD 1945 yaitu memperkuat sistem presidensial. Sistem ini memberi ruang politik yang tegas pada posisi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang tidak bisa dengan mudah di-impeach oleh parlemen. Konsekuensinya, calon presiden pemenang pemilu yang dipilih langsung oleh rakyat sejatinya tidak perlu membangun poros koalisi partai karena sudah berbasis pada politik legitimasi publik, sedangkan di sisi lain tidak pula ada bangunan poros oposisi di parlemen.

Namun narasi teori di atas rupanya tidak sepenuhnya berlaku pada konstelasi politik saat ini, terutama sejak era pilpres langsung pada 2004. Karena narasi presidensial tidak diterjemahkan secara tegak lurus (linier) dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada. Sebagai contoh, di setiap UU Pemilu selalu ada persyaratan ambang batas dalam mencalonkan presiden (presidential threshold), yang akhirnya memaksa partai untuk berkoalisi.

Lalu, di dalam konstitusi kita, termaktub beberapa kebijakan politik strategis yang mengharuskan adanya koalisi antara eksekutif-legislatif seperti merancang UU, APBN, mengangkat kapolri, panglima TNI, dubes dan lain-lain. Memang, jika dipaksakan presidensial secara utuh dengan konteks sosial-kultural yang heterogen yang kemudian diafirmasi oleh banyaknya partai politik di setiap pemilu, maka bisa menimbulkan ketidakstabilan yang berbahaya. Kebuntuan eksekutif-legislatif akan terjadi jika presiden yang terpilih cenderung tak memiliki dukungan mayoritas di legislatif.

Di sisi lain, fenomena politik yang menarik hari ini adalah keterpilihan Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin melalui jalur mekanisme koalisi antarpartai beragam yang kemudian membawa serta gerbong rival politiknya di panggung eksekutif, yaitu menempatkan kader Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo di dua pos kementerian Kabinet Indonesia Maju.

Tentu banyak asumsi yang kemudian berkembang, mulai dari upaya Jokowi untuk membangun politik stabilitas (dengan merangkul rival politik), kesamaan ide-ide politik PDIP dan Gerindra, sampai transaksi politik elitis. Agar lepas dari perdebatan di atas, maka harus dimaknai secara dialektik.

Rapuhnya Bangunan Koalisi

Salah satu pemantik begitu tidak menentunya kondisi politik hari ini adalah karena rapuhnya bangunan koalisi partai. Berangkat dari tesis pertama bahwa ini adalah upaya politik rekonsiliasi dan tesis kedua adanya politik oligarki dan kartel, salah satu yang harus segera dibangun adalah model kelembagaan koalisi partai.

Memang tidak seperti di parlementer murni, yang secara mudah membaca sistem check and balance. Sistem pemerintahan kita, seperti yang sudah dikupas di atas, mengacu pada pemahaman teks normatif di dalam konstitusi adalah semi-presidensial (non-presidential pure). Meskipun presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, namun beberapa kewenangannya dibatasi melalui mekanisme koalisi kebijakan dengan legislatif.

Lalu di sisi lain sistem kepartaian kita adalah pluralisme-moderat yang berbasis pada sistem proporsional. Artinya kuantitas partai yang banyak adalah sebuah keniscayaan di tengah heterogenitas sosio-kultural, yang hal ini lantas diakomodasi oleh UU Pemilu yang selalu menyertakan syarat bahwa adanya ambang batas dalam mengusung capres-cawapres , sehingga secara implisit membuka ruang bagi terbangunnya koalisi partai.

Merujuk pada norma-norma tersebut, maka tugas konstitusional selanjutnya adalah perlunya segera diatur mekanisme koalisi partai yang formil. Latar belakang koalisi bukan semata karena kalkulasi suara dan kursi, tapi yang vital adalah ide politik dan basis konstitusi. Sebagai kelanjutan dari perjuangan ide dan nilai politik, maka koalisi adalah konsolidasi dari ide-ide tersebut. Selain untuk memetakan kekuatan politik, juga sebagai guidance bagi publik di dalam menelaah ide politik yang ditawarkan.

Dengan begitu, pembangunan politik koalisi antarpartai seyogianya tidak selesai ketika pemilu telah usai. Koalisi yang terbangun atas dasar kesamaan ide dan rancangan kebijakan politik ke depan menjadi sangat fundamental dalam menentukan posisi partai (positioning) tatkala pemilu telah melahirkan konfigurasi kekuasaan politik. Inilah konsepsi koalisi yang harus terbangun dan terinstitusionalisasi secara matang.

Sebagai ilustrasi, akan ada dua-tiga bangunan koalisi berbasis keseragaman politik ide, narasi, dan basis konstitusi. Koalisi A adalah sekumpulan partai yang berhaluan nasionalis-sekuler, koalisi B adalah sekumpulan partai yang berhaluan agama-nasionalis, dan koalisi C adalah sekumpulan partai yang berhaluan liberal. Anggap saja, koalisi A sebagai The Ruling Party (partai-partai pemenang pemilu presiden), sisanya harus konsisten di luar eksekutif. Kultur politik yang kemudian dibangun adalah diskursus politik ide dan gagasan.

Kedua, bangunan koalisi permanen dan formil yang demikian tentu harus diawali dengan kelembagaan partai yang baik. Partai harus menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai organisasi politik yang mampu menginternalisasi nilai-nilai yang beragam di masyarakat. Sehingga partai politik menjadi instrumen legal-formal publik dalam mengajukan dukungan dan tuntutan politik.

Partai juga dituntut untuk membangun koherensi preferensi politik secara struktural dari tingkatan paling bawah (kecamatan) sampai atas (nasional). Dari sini, bangunan koalisi di atas akan terbentuk secara seragam di berbagai konteks politik, baik lokal maupun nasional. Saya kira, ini akan juga sangat penting dalam peradaban dialektika politik ide saat proyeksi pelaksanaan pilkada serentak.

Regulasi mengenai bangunan koalisi antarpartai yang berbasis ide, gagasan, dan narasi serta penguatan kelembagaan partai akan mengikis kemungkinan-kemungkinan mode politik pragmatis, oligarki, dan kartel seperti kondisi saat ini. Selain itu, mengembalikan esensi politik sebagai perjuangan orientasi yang jelas, rasional, dan nyata karena adanya ukuran atau parameter politik untuk diidentifikasi oleh siapapun, utamanya di alam demokrasi saat ini.

Dan terakhir, mekanisme check and balance akan berjalan sangat konstitusional dengan adanya ide-ide politik alternatif yang terlembaga dengan sangat baik melalui bangunan koalisi dan struktur kepartaian yang demikian.

Galang Geraldy, S.IP, M.IP dosen Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com