.webp)
Mengatakan satu pos kementerian atau lembaga pemerintahan lebih baik dan strategis dibanding yang lain tentu saja tidak tepat. Antara satu kementerian dengan kementerian yang lain memiliki peran dan fungsi masing-masing yang sama besar dan bersifat saling melengkapi.
Hanya saja, jika mengacu pada pidato Presiden Joko Widodo pada pelantikannya tempo hari (20/10), rasanya menempatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbud Dikti) sebagai ujung tombak pada Kabinet Kerja Jilid II (Kabinet Indonesia Maju) pemerintahan Jokowi-Maruf Amin rasanya tak berlebihan. Dalam pidato pertamanya usai dilantik, Presiden menyampaikan komitmennya menjadikan pembangunan SDM yang unggul sebagai prioritas.
Jika memegang teguh komitmen tersebut, bisa dipastikan Kemendikbud-Dikti akan menjadi kementerian yang paling sibuk di pemerintahan Jokowi pada periode kedua ini. Pembangunan sumber daya manusia yang unggul adalah domain kerja Kemendikbud–Dikti, tentu saja tanpa bermaksud mengesampingkan peran Kemenko PMK, Kemenristek, dan kementerian yang lain.
Jika pada periode sebelumnya pembantu Jokowi yang mendapat panggung paling banyak adalah Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR, seharusnya pada periode ini Nadiem Makarim adalah penguasa panggung. Nadiem adalah striker yang diharapkan mencetak banyak gol dan membawa Indonesia unggul atas lawan-lawannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mudah sekali menyebut pencapaian pemerintahan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur ketimbang pencapaian pemerintahan dalam bidang pembangunan manusia. Dalam 5 tahun pemerintahannya, ada 980 KM jalan tol, 3.793 KM jalan nasional, 2.778 jalan perbatasan, 15 bandara baru, 65 bendungan, LRT dan MRT, dan masih banyak lagi capaian dalam bidang infrastruktur.
Lalu apa capaian pemerintahan Jokowi dalam pembangunan SDM? Meski sulit untuk melakukan pengukuran capaian dalam bidang pembangunan manusia, kita semua tahu bahwa kualitas SDM tak banyak berubah.
Penguasaan Teknologi
Jika pada periode sebelumnya terjadi pemisahan antara pendidikan dasar-menengah dengan pendidikan tinggi, maka pada periode kedua kali ini Jokowi kembali menggabungkan keduanya dalam nomenklatur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbud-Dikti). Hal ini tentu saja bukan hal baru, karena pada periode Presiden SBY hal ini pernah terjadi.
Konon, alasan Jokowi memisahkan pendidikan tinggi dari Kemendikbud pada periode sebelumnya adalah karena Anies Baswedan. Sebagai seseorang yang oleh Jokowi dipersiapkan menjadi Menteri Pendidikan yang harus mengurusi pendidikan tingkat dasar hingga pendidikan tinggi, Anies Baswedan belum bergelar profesor.
Ada kekhawatiran jika nantinya terjadi penolakan dari para pimpinan perguruan tinggi yang sebagian besar bergelar profesor sedangkan Anies Baswedan yang menjadi komandannya belum. Maka diambillah keputusan untuk memisahkan urusan pendidikan tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan beralih menjadi bagian dari Kementerian Riset dan Teknologi yang dikomandoi oleh Profesor Mohamad Nasir, Ph.D.
Menariknya, Nadiem Makarim Sang Mendikbud-Dikti yang baru adalah lulusan S2. Selain itu, pendidikan bukanlah bidang yang menjadi keahlian Nadiem; dia adalah master dalam bidang administrasi bisnis. Kesuksesan Nadiem Makarim menjadikan Gojek sebagai start-up Indonesia pertama yang mencapai level decacorn jelas tidak cukup untuk menjadi alasan penunjukan dia sebagai Menteri Pendidikan. Cukup beralasan jika banyak pihak yang terkejut dengan respons Nadiem ketika dia dengan tegas berkata siap dan justru merasa akan menjalani hari-hari luar biasa ketika dipanggil Jokowi ke Istana dua hari sebelum penunjukan.
Meski begitu, berkesimpulan bahwa Nadiem Makarim tidak akan lebih baik dari para pendahulunya adalah sebuah kesimpulan yang tergesa-gesa. Nadiem punya banyak hal yang tidak dimiliki oleh para pendahulunya sebagai Menteri Pendidikan, salah satunya adalah penguasaan teknologi. Barangkali Nadiem adalah jawaban atas buruknya administrasi pendidikan dan rumitnya birokrasi pendidikan. Semoga Nadiem punya solusi agar para guru dan dosen tidak lagi direpotkan pada perkara administratif, sehingga para guru lebih punya banyak waktu untuk meningkatkan kapasitas dan mempersiapkan pembelajaran dengan lebih baik.
Miskonsepsi
Pemerintah dan terutama Menteri Pendidikan kerap melakukan simplifikasi dan miskonsepsi tentang pendidikan. Salah satu contoh simplifikasi yang dilakukan pemerintah dalam dunia pendidikan adalah berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemerintah berkeyakinan bahwa dengan meningkatkan kesejahteraan para tenaga pendidik, maka secara otomatis kualitas pendidikan akan juga meningkat.
Pada kenyataannya kebijakan memberikan sertifikasi pada guru dan dosen tidak pernah benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan secara signifikan. Maka ketika anggaran pendidikan telah sedemikian besar tapi kualitas pendidikan tak kunjung meningkat secara signifikan bisa dimaklumi.
Benar bahwa peningkatan kualitas tenaga pendidik adalah harga mati untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, tapi hal itu tidak bisa dilakukan hanya dengan memberi mereka iming-iming kesejahteraan dan memaksa mereka ikut pelatihan. Lebih dari itu yang sebenarnya lebih perlu ditingkatkan dari para guru dan dosen adalah mentalitasnya. Mentalitas untuk tidak berhenti belajar. Banyak guru dan dosen yang sudah berhenti belajar setelah mereka lulus. Hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah adalah menciptakan iklim akademik yang kondusif agar hanya guru yang terus belajarlah yang boleh mengajar.
Sedangkan salah satu bentuk miskonsepsi pemerintah dan juga sebagian besar masyarakat tentang dunia pendidikan adalah fungsi pendidikan itu sendiri. Baik Jokowi-Maruf Amin maupun Prabowo-Sandi kompak mengusung program "link and match" pada debat kandidat calon presiden yang lalu. Paradigma ini mensyaratkan lembaga pendidikan untuk melakukan penyesuaian dengan industri. Lembaga-lembaga pendidikan harus mendesain agar para lulusannya memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Dengan kata lain, paradigma ini menganggap sekolah adalah sarana untuk mencari kerja, dan lembaga pendidikan adalah produsen tenaga kerja.
Setidaknya hal itulah yang disampaikan Jokowi pada saat memperkenalkan Nadiem Makarim kepada publik sebagai Mendikbud. Kita akan membuat terobosan yang signifikan dalam pengembangan SDM yang menyiapkan SDM siap kerja, siap usaha yang link and match antara pendidikan dan industri ada di wilayah Mas Nidiem. Dari sini jelas akan dibawa ke mana pendidikan Indonesia.
Jika mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional Indonesia harusnya adalah mengembangkan potensi para peserta didik agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan berbagai ketrampilan lain yang dibutuhkan diri dan lingkungannya.
Jika ada hal yang urgen untuk diperbaiki dari dunia pendidikan di Indonesia, maka hal itu adalah cara pandang kita terhadap pendidikan. Pendidikan tidak seharusnya diposisikan seperti lembaga pelatihan yang mencetak tenaga-tenaga terampil sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pendidikan harus didudukkan sebagai tempat membahagiakan di mana setiap anak bisa mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan harus dijadikan sebagai sarana optimalisasi nilai-nilai kebaikan dalam diri setiap individu.
Terakhir, saya ucapkan selamat bekerja dan semoga sukses kepada Nadiem Makarim. Izinkan saya mengutip pernyataan Nelson Mandela untuk Anda jadikan pegangan. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Segala permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini, baik itu korupsi, narkotika, kemiskinan, intoleransi-radikalisme, dan berbagai masalah lainnya solusinya adalah pendidikan.
