Kolom

Kabinet Baru, Nobel Ekonomi, dan SDM Kita

Arif Rahman - detikNews
Kamis, 24 Okt 2019 12:57 WIB
Kabinet Indonesia Maju (Foto: BPMI Setpres)
Kabinet Indonesia Maju (Foto: BPMI Setpres)
Jakarta -

Beberapa waktu lalu Hadiah Nobel Ekonomi dianugerahkan kepada tiga pendekar pioner pengentasan kemiskinan global, yakni pasangan suami istri Abhijit Banerjee dan Esther Duflo dari the Massachusetts Institute of Technology, serta Michael Kremer dari Harvard University. Mereka dinilai berjasa dengan memperkenalkan pendekatan baru dalam ilmu ekonomi, yakni eksperimen lapangan.

Pendekatan ini menjiplak metode penelitian yang lazim dipraktikkan dalam aneka percobaan di gedung laboratorium sains ke dunia nyata, yakni masyarakat. Dengan metode ini, dampak suatu kebijakan bisa diukur lebih saksama karena memungkinkan sang peneliti bertemu langsung dan merasakan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Melalui metode penelitian lapangan seperti ini, pemerintah juga diuntungkan karena setiap kebijakan yang dibikin berlandaskan hasil riset yang valid (research based policy).

Kedekatan

Esther Duflo tercatat sebagai penerima Nobel Ekonomi termuda dalam usia 46 tahun, memiliki kedekatan dengan Indonesia karena beberapa risetnya dilakukan di sini. Salah satu yang cukup fenomenal adalah penelitian tentang pengaruh program SD Inpres terhadap tingkat penghasilan. Disimpulkan, setiap peningkatan 10 persen proporsi lulusan sekolah dasar dalam angkatan kerja akan mengurangi upah generasi lebih tua yang tidak menikmati SD Inpres sebesar 3,8-10% dan ada peningkatan partisipasi angkatan kerja formal sebesar 4–7%.

Menengok ke belakang, pada 1973 pemerintah Indonesia memprakarsai program Sekolah Dasar Inpres yang bertujuan meningkatkan akses ke sekolah dengan membangun dua SD per seribu anak atau minimal satu SD di setiap desa. SD tersebut juga dilengkapi dengan staf sekolah, guru, peralatan, dan sanitasi yang memadai. Program ini didanai dari bonanza minyak.

Melambungnya harga minyak pada 1970-an merupakan berkah bagi negara eksportir minyak seperti Indonesia sehingga dapat memobilisasi dana untuk membiayai program pembangunan tersebut. Hanya dalam waktu lima tahun, 61.800 sekolah dasar dibangun dan mampu meningkatkan jumlah anak didik (mereka yang berusia 7 hingga 12) dari 69 persen pada 1973 menjadi 83 persen pada 1978. Bank Dunia menobatkan proyek tersebut sebagai salah satu program pembangunan sekolah dasar tercepat sejagat.

Hasil penelitian Duflo ini kemudian banyak diadopsi dan diikuti oleh beberapa peneliti lain dengan tema beragam. Misalnya Monica Martinez-Bravo (2016) meneliti dampak pembangunan SD terhadap layanan masyarakat terutama terkait dengan peningkatan pendidikan kepala desa. Studi ini menunjukkan bahwa kenaikan tingkat pendidikan kepala desa dapat meningkatkan akses warga ke layanan publik. Jadi, peningkatan SDM pegawai pemerintah berkorelasi positif dengan kapasitas dan kualitas layanan serta pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang.

Peneliti lain, Nava Ashraf dan kolega (2015) melihat dampak pembangunan SD Inpres di Indonesia terhadap tingkat pendidikan perempuan yang pada gilirannya berpengaruh terhadap nilai pembayaran mahar. Ternyata di beberapa daerah yang memiliki tradisi pembayaran mahar, pendidikan wanita yang lebih tinggi mendongkrak nilai mahar pengantin menjadi lebih mahal. Hal tersebut juga mendorong para orangtua untuk berinvestasi pada pendidikan dengan menyekolahkan anak perempuan mereka.

Modal Manusia

Diyakini bahwa investasi dalam pendidikan anak dan SDM adalah cara paling efektif memutus lingkaran setan kemiskinan. Secara teoritis, modal manusia didefinisikan sebagai kualitas pendidikan dan kesehatan seseorang yang dapat meningkatkan produktivitas. Ada konsensus luas bahwa pendidikan, khususnya pengembangan keterampilan dan pendidikan vokasi berpotensi mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Tidak mengherankan kemudian jika Kabinet Indonesia Maju yang baru saja dilantik memprioritaskan pada pengembangan kualitas SDM dalam lima tahun pemerintahan 2019-2024.

Harus diakui, kualitas SDM kita memang masih payah. Padahal untuk menuju Indonesia Emas 2045 agar dapat melompat dari jebakan negara penghasilan menengah (middle income trap) kualitas SDM merupakan pilar utama. Laporan IMF-World Bank tentang Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) yang dirilis berbarengan dengan sidang tahunan di Bali tahun lalu hanya menempatkan Indonesia di posisi ke-87 dari 157 negara yang disurvei.

Indeks tersebut merupakan indikator kualitas modal manusia berdasarkan kondisi kesehatan dan kualitas pendidikan anak-anak yang dilahirkan saat ini dengan tingkat produktivitas mereka ketika berusia 18 tahun. Skor Indeks Indonesia adalah 0,53. Artinya, seorang anak yang dilahirkan hari ini hanya akan memiliki potensi produktivitas setengah dari yang seharusnya, yakni sebesar 53%. Dengan kata lain, akan ada potensi produktivitas yang hilang sebesar 47%. Di antara negara-negara anggota ASEAN saja, skor Indonesia masih di bawah rata-rata. Singapura berada di peringkat pertama, diikuti Vietnam di posisi ke-48, Malaysia (57), Thailand (68), dan Filipina (82).

Dampak rendahnya kualitas SDM adalah daya saing yang terseok-seok. Sebagaimana tampak dari skor daya saing global Indonesia dalam Global Competitiveness Index 2019 yang menduduki peringkat ke-50 dunia. Posisi ini justru turun lima peringkat dari tahun sebelumnya. Jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura yang menduduki peringkat pertama, sementara Malaysia di posisi ke-27 dan Thailand di posisi ke-40. Namun kita masih di atas Filipina yang berada di posisi ke-64.

Pekerjaan rumah besar yang harus segera dibenahi adalah kualitas pendidikan dan kesehatan. Program penurunan stunting dan mendongkrak keterampilan dasar anak didik dalam sains, matematika, dan membaca menjadi urgen. Data OECD (2019) menunjukkan skor PISA yakni program penilaian siswa internasional (Programme for International Student Assessment) 2015 dan Ujian Nasional 2016, tiga perempat siswa berusia 15 tahun kurang memiliki keterampilan dasar tersebut. Tidak kalah penting, memadukan pendidikan dengan kebutuhan industri juga perlu menjadi aksentuasi para menteri (baru) dan praktisi.

Arif Rahman alumni Curtin University Sustainability Policy Institute, Perth, Australia

(mmu/mmu)