Beberapa tahun ke belakang, Indonesia hanya mampu menorehkan angka pertumbuhan PDB sekira 5 persenan per tahun. Padahal peluang internasional terbilang cukup besar untuk bangkit dari jebakan lima persen. Misalnya, dengan konstelasi perdagangan dunia saat ini, terutama sejak 2014, di mana perlahan dominasi ekspor barang jadi dari Tiongkok mulai melandai, Indonesia justru gagal mengambil alih sebagian besar pasar dari produksi padat karya Tiongkok yang berakibat hilangnya kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan di atas 5 persen di tahun-tahun mendatang. Celakanya, peluang semacam itu perlahan menghilang karena Tiongkok sudah mulai melakukan penyesuaian di satu sisi dan dimulainya perang dagang di sisi lain yang mengharuskan Tiongkok memaksimalisasi pasar selain Amerika.
Kemudian, jika tetap bertahan di angka lima persen, risiko lain yang menanti adalah terbengkalainya periode bonus demografi. Kegagalan dalam menorehkan angka pertumbuhan yang progresif, katakan saja sekira 8-10 persen, akan menutup peluang Indonesia untuk memaksimalisasi lonjakan tenaga kerja demi meningkatkan output nasional. Hampir 10 juta tenaga kerja yang bergabung dengan angkatan kerja sejak awal sampai akhir lima tahun pemerintahan Jokowi-JK tidak akan mampu menemukan pekerjaan yang layak dan produktif. Sepuluh juta angkatan kerja baru tersebut akan bergabung dengan sekitar 12 juta yang menjadi "surplus" dalam periode 1997 sampai 2013 alias pekerja yang hanya berkontribusi sedikit atas pendapatan nasional karena tidak dapat menemukan pekerjaan yang layak dan produktif.
Mau tak mau, yang dibutuhkan dari kepemimpinan baru Jokowi ketika itu adalah terobosan yang berani yang tidak hanya berhenti di zona gembar-gembor infrastruktur. Tapi lima tahun nyaris berlalu, angkanya tercatat jelas sekira "lima persen saja". Walau semua pihak di dalam pemerintahan memahami bahwa faktanya, Jokowi-JK tidak lagi kebagian sesi booming komoditas sebagaimana era SBY-JK dan SBY-Boediono. Karena booming komoditas yang diprogresifkan oleh lonjakan harga komoditas dunia tersebut menggenapkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di era SBY menjadi tercatat lebih baik. Jika tidak, maka rata-rata pertumbuhan ekonomi sejak 1997 akan tergerus sekira 1,5 persen per tahun.
Rata-rata pertumbuhan PDB Indonesia dari 1997 sampai 2013 hanyalah 3,8 persen. Jika kita tidak memasukkan krisis keuangan Asia alias memulai analisis dari tahun 2000, rata-rata pertumbuhan PDB Indonesia hanyalah 4,5 sampai 2006. Nah, peningkatan harga komoditas (commodity boom) menambah 1,5 terhadap pertumbuhan PDB Nasional. Setelah peningkatan harga komoditas menggandakan nilai ekspor Indonesia alias peningkatan sekira 100 miliar dolar AS, barulah rata-rata pertumbuhan PDB Indonesia menjadi 6 persen. Jadi sebagaimana dicatat oleh Gustav Papanek (2014), sebagian peningkatan tersebut terjadi karena peningkatan harga-harga barang yang secara tak terduga mewakili sekitar 5 persen pertumbuhan PDB.
Meskipun sebagian dari harga yang tak terduga tersebut terdiri dari keuntungan yang dikirimkan ke luar negeri, sebagian lagi masih berada di dalam negeri dan dianggap telah berhasil memberikan efek pengganda. Jadi pendeknya adalah bahwa ledakan harga komoditas menambah 1,5 persen per tahun kepada pertumbuhan PDB Nasional dari 2006 hingga 2011. Tanpa itu, pertumbuhan ekonomi hanya akan mampu mencatatkan angka sekira di bawah 5 persen. Dan celakanya, kemungkinan terjadinya lonjakan harga komoditas seperti itu lagi akan sangat kecil, bahkan sangat mustahil dalam rentang beberapa tahun mendatang.
Jika tetap berharap agar peningkatan yang sama bisa terjadi lagi, syaratnya juga tidak mudah karena dibutuhkan lonjakan besar-besaran dalam hal permintaan dunia. Nyatanya, pertumbuhan Tiongkok sudah mulai melambat. Boleh jadi pertumbuhan India mulai menggeliat, tapi bagaimanapun India tetap membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk mencapai tingkatan pertumbuhan dua digit. Lalu boleh jadi perluasan kredit akan terjadi lagi, tapi nampaknya tidak dalam waktu yang cepat mengingat prospek lonjakan permintaan komoditas yang akan mendongkrak perluasan kredit sangat sulit diproyeksikan untuk terjadi segera.
Lalu apa hasilnya? Dengan kemandekan permintaan yang membuat susutnya harga-harga, semakin merosotnya kinerja industri kita, dan ekspansi efek negatif perang dagang AS-China, otomatis ekspor produk-produk padat karya akan terbawa melandai. Mungkin akan terjadi sedikit peningkatan di sektor pertambangan akibat kebijakan pelarangan ekspor untuk mineral mentah, tapi nyatanya regulasi baru tersebut juga akan menyusutkan angka investasi di sektor yang sama sebagai risikonya.
Logikanya, saat peluang investasi meningkat di India, Amerika, Jepang, Eropa, lalu Vietnam, Thailand, dan Malaysia otomatis aliran dana ke Indonesia akan ikut melambat. Apalagi jika Indonesia gagal memanfaatkan status layak investasi yang disematkan oleh lembaga-lembaga pemeringkat internasional, yang terbukti baru sekedar pajangan penghias nama baik di tingkat dunia.
Lambatnya pertumbuhan ekonomi sejak 1997, yang terus berlanjut di setiap kepemimpinan baru, mengakibatkan disparitas antara lapangan pekerjaan yang layak dengan angkatan kerja produktif semakin melebar. Dengan kata lain, pertumbuhan yang lambat akan mengakumulasi surplus tenaga kerja produktif dan menyia-nyiakan kesempatan dibalik potensi bonus demografi. Dari catatan yang ada sejak reformasi, Indonesia tergolong negara yang menyia-nyiakannya alias tidak pernah memanfaatkan secara penuh aset terbesar negeri ini, yakni tenaga kerja produktif.
Dua sampai tiga juta pekerja baru mencari pekerjaan setiap tahunnya sejak 1980. Namun sejak 1997, Indonesia hanya mampu menciptakan sekitar satu juta lapangan pekerjaan layak dan produktif setiap tahunnya. Catatan menariknya, dari 1988 sampai 1994, saat ekspor sektor padat karya meledak, sektor manufaktur "single fighter" menambahkan hampir setengah juta pekerjaan layak setiap tahun, yang mewakili 15 persen tingkat pertumbuhan saat itu. Bahkan jika performance sektor manufaktur seperti itu bisa dipertahankan, berarti lebih dari 1,5 juta pekerjaan layak dan produktif bisa diadakan hanya oleh sektor manufaktur.
Padahal jika kita melirik ke belakang, terutama rentang tahun 1986-1992, Indonesia semestinya bisa semakin optimis karena pernah mengalami pertumbuhan sektor manufaktur yang sangat progresif ketika ekspor barang jadi meningkat 40 persen per tahun alias meningkat dua kali lipat dalam waktu sekira dua tahun. Angka tersebut jauh lebih cepat dibanding tiga eksportir Asia lainnya ketika itu, yakni Tiongkok, India, dan Bangladesh. Bahkan, untuk ekspor padat karya seperti tekstil dan garmen, tercatat jauh lebih dominan, yakni meningkat sekitar 40 persen per tahun dibanding dengan 20 persen kurang untuk ketiga negara tadi ketika itu.
Setidaknya dengan torehan yang demikian, semestinya ada secercah harapan dan keberanian dari pemerintah untuk meningkatkan ekspor produk padat karya dan meningkatkan kontribusinya pada pertumbuhan PDB nasional dengan kebijakan-kebijakan yang pro pada industri padat karya dan pro pada ekspor. Tapi apa daya, alih-alih introspeksi secara menyeluruh, justru pada 1993 sampai 2012, Indonesia tertinggal paling belakang dari tiga negara tersebut.
Pertumbuhan ekspor barang jadi hanya tercatat sekira 9 persen per tahun, sedikit lebih dari setengah angka yang ditorehkan oleh tiga negara pembanding itu. Bahkan sektor utamanya, tekstil dan garmen, hanya tumbuh 5 persenan per tahun alias satu pertiga dari pertumbuhan yang berhasil ditorehkan ketiga negara tadi. Tren negatif semacam itu terus berlanjut, bahkan semakin mengkhawatirkan, sampai pada beberapa tahun pemerintahan Jokowi-JK. Pertumbuhan ekspor barang jadi dari ketiga negara tersebut melaju di atas 13 persen setiap tahun, sementara ekspor barang jadi Indonesia kian tergilas dan merosot.
Memang pertumbuhan garmen dan tekstil dunia mengalami tren yang buruk sejak beberapa tahun lalu. Namun sayangnya, pertumbuhan dua sektor yang bisa diraih oleh tiga negara pembanding tersebut nyatanya enam kali lipat dibanding dengan yang ditorehkan Indonesia. Indonesia menjadi juara bertahan dengan status sebagai negara berkinerja terburuk di antara negara-negara Asia di sektor industri barang jadi, terutama tekstil dan garmen. Dan terakhir adalah risiko melambatnya pendapatan masyarakat. Jika tidak ada perubahan strategi dan kebijakan ekonomi, maka pergerakan ekonomi akan berjalan lambat.
Dengan asumsi tingkat pertumbuhan penduduk sekira 1,5 persen per tahun, lantas pertumbuhan ekonomi hanya di kisaran lima persen, maka diperkirakan penghasilan rata-rata keluarga Indonesia hanya 19-20 persen lebih besar pada 2019 dibandingkan dengan 2014, begitu pula dengan 2024 dibandingkan 2019. Hasilnya akan berbeda jika pemerintah berjibaku menguatkan sektor industri barang jadi untuk ekspor dan membenahi sektor manufaktur, dengan tingkat penciptaan lapangan pekerjaan yang layak dan produktif lebih banyak, diperkirakan penghasilan per kapita masyarakat Indonesia akan melonjak progresif sekira 35-39 persen di tahun 2019 ini dibanding dengan tahun 2014.
Dan ternyata itu tak terjadi sama sekali saat pemerintahan Jokowi-JK telah berjibaku habis-habisan memeras sektor infrastruktur sebagai jualan politik. Jika irama, ritme, dan fokus yang sama dilakukan pula oleh Jokowi-Maruf, maka hasil yang sama akan kembali dituai pada 2024.
Ronny P Sasmita Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia/EconAct
