detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 22 Oktober 2019, 13:48 WIB

Kolom

Reformasi Pendidikan Pesantren dan Pertumbuhan Ekonomi

Syamsul Kurniawan - detikNews
Jakarta -

Posisi pendidikan pesantren dalam sistem pendidikan nasional sepertinya akan sangat menjanjikan, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Pesantren dalam Rapat Paripurna DPR, 24 September 2019 lalu. Ini adalah kado terindah dalam menyambut Hari Santri Nasional 2019.

Pesantren bisa diasumsikan sebagai lembaga pendidikan asli (indigenous) Indonesia. Sehingga, sudah sepantasnya pemerintah memberikan perhatian lebih untuk memajukan pesantren. Karena itu, siapapun yang didapuk sebagai menteri agama dalam kabinet di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin, pengembangan pendidikan pesantren sepatutnya dijadikan perhatian.

Salah satunya bagaimana pendidikan pesantren bisa mengeluarkan alumni-alumni yang kelak dalam kariernya di masyarakat mampu menjadi aktor-aktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pula, masyarakat jangan lagi terperangkap pada stigma bahwa pesantren merupakan tempat belajar ilmu agama an sich. Banyak pesantren saat ini sudah sangat modern, memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan di bidang ekonomi yang cukup pada santri-santri mereka.

Pertanyaannya, adakah relasi antara pendidikan pesantren dengan pertumbuhan ekonomi? Jawabnya, ada. Sebagaimana pendidikan pada umumnya, pesantren pun punya potensi dalam ranah ini. Banyak ahli mengungkapkan urgennya pengembangan SDM, khususnya melalui peranan pendidikan terutama dalam pertumbuhan ekonomi.

Menurut teori human capital, pendidikan memberi pengaruh pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas kerja. Theodore W. Schultz pada 1961 mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi dalam sumber daya manusia, selain kesehatan dan migrasi.

Demikian juga Robert M. Solow, pemenang Nobel Ekonomi 1987, menekankan peranan ilmu pengetahuan dan investasi sumber daya manusia dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Dari teori Solow yang kemudian dikembangkan menjadi teori baru pertumbuhan ekonomi (The New Growth Theory) tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan dasar pertumbuhan ekonomi.

Seperti yang diungkap Schutz dan Solow serta ahli-ahli ekonomi lainnya bahwa pendidikan dapat menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM. Negara Jepang misalnya, di mana kemajuan ekonomi yang didapatnya sekarang tak lepas dari peranan pendidikan.

Sistem pendidikan Jepang yang baik terbukti bisa menghasilkan manusia-manusia berkualitas, sehingga walaupun hancur setelah mengalami kekalahan pada Perang Dunia II, mereka dapat cepat bangkit maju dan bahkan bersaing dengan negara yang mengalahkannya dalam perang.

Negara Asia lainnya seperti Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura juga memperlihatkan fenomena yang tidak jauh berbeda dari Jepang, di mana kemajuan ekonomi yang mereka dapat adalah karena tingginya kualitas SDM-nya.

Agaknya keadaan di Indonesia berbeda jauh sekali dengan negara-negara tersebut. Sedikit pesimis kita harus mengakui, bagaimana kekayaan sumber daya alam yang relatif lebih banyak, tapi negara kita ternyata jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tersebut di atas. Oleh karena itu reformasi pendidikan perlu dilakukan sesegera mungkin walaupun hal itu terasa amat terlambat.

Pada ranah ini, sebagai lembaga pendidikan yang jelas punya akar sejarah sebagai pendidikan asli Indonesia, dan bagian dari sistem pendidikan nasional, pesantren perlu mengalami reformasi sehingga sehingga pesantren bisa ikut menjadi modal penting dalam menumbuhkan perekonomian bangsa ini.

Terprogram dan Sistemik

Tantangan bagi pemerintah saat ini, bagaimana melakukan reformasi pendidikan pesantren. Reformasi berarti memperbaiki, membetulkan, menyempurnakan dengan membuat sesuatu yang salah menjadi benar. Reformasi berimplikasi pada merubah sesuatu, menghilangkan yang tidak sempurna menjadi lebih sempurna seperti melalui perubahan kebijakan institusional.

Beberapa karakteristik reformasi dalam suatu bidang tertentu yaitu adanya keadaan yang tidak memuaskan pada masa yang lalu, keinginan untuk memperbaikinya pada masa yang akan datang, adanya perubahan besar-besaran, adanya orang yang melakukan, adanya pemikiran atau ide-ide baru, adanya sistem dalam suatu institusi tertentu baik dalam skala kecil seperti pesantren maupun skala besar seperti kebijakan negara yang menangani pesantren.

Reformasi pendidikan pesantren harusnya memiliki dua karakteristik dasar yaitu "terprogram" dan "sistemik". Reformasi pendidikan pesantren yang terprogram menunjuk pada kurikulum atau program suatu institusi pendidikan. Yang termasuk ke dalam reformasi terprogram ini adalah inovasi.

Inovasi adalah memperkenalkan ide baru, metode baru, atau sarana baru untuk meningkatkan beberapa aspek dalam proses pendidikan agar terjadi perubahan secara kontras dari sebelumnya dengan maksud-maksud tertentu yang ditetapkan. Seorang reformer terprogram memperkenalkan lebih dari satu inovasi dan mengembangkan perencanaan yang terorganisir dengan maksud adanya perubahan dan perbaikan untuk mencapai tujuan baru. Biasanya inovasi pendidikan terjadi terlebih dahulu sebelum terjadinya reformasi pendidikan.

Sementara itu reformasi sistemik pendidikan pesantren berkaitan dengan adanya relasi kuasa dan distribusi serta alokasi sumber daya yang mengontrol sistem pendidikan secara keseluruhan. Hal ini sering kali terjadi di luar pesantren dan berada pada kekuatan sosial dan politik. Karakteristik reformasi sistemik ini sering sulit sekali terwujud karena menyangkut relasi kuasa.

Diagendakan

Reformasi pendidikan pesantren bisa diibaratkan sebagai pohon yang terdiri dari empat bagian yaitu akar, batang, cabang, dan daunnya. Akar reformasi yang merupakan landasan filosofis yang tak lain bersumber dari cara hidup (way of life) masyarakatnya. Sebagai akarnya adalah masalah sentralisasi-desentralisasi, masalah pemerataan-mutu, dan siklus politik pemerintahan setempat. Sebagai batangnya adalah berupa mandat dari pemerintah dan standar-standarnya tentang struktur dan tujuannya.

Dalam hal ini isu-isu yang muncul adalah masalah akuntabilitas dan prestasi sebagai prioritas utama. Cabang-cabang reformasi pendidikan pesantren adalah manajemen lokal, pemberdayaan kiai atau ustaz-ustaz di pesantren, perhatian pada daerah setempat. Sedangkan daun-daun reformasi pendidikan pesantren adalah keterlibatan orangtua santri dan keterlibatan masyarakat untuk menentukan misi pesantren yang dapat diterima dan bernilai bagi masyarakat setempat.

Terdapat tiga kondisi untuk terjadinya reformasi pendidikan pesantren, yaitu adanya perubahan struktur organisasi, adanya mekanisme monitoring dari hasil yang diharapkan secara mudah yang biasa disebut akuntabilitas, dan terciptanya kekuatan untuk terjadinya reformasi.

Tantangan reformasi pendidikan pesantren untuk mendukung pertumbuhan perekonomian bangsa jangan direspons oleh pemerintah sebatas opini, melainkan perlu didiskusikan lebih lanjut bahkan diagendakan dalam program-program yang riil dalam pengembangan pesantren. Jangan sampai apa yang menjadi semangat Keppres Nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri dan UU Pesantren yang baru saja disahkan berlangsung "setengah hati".

Syamsul Kurniawan mahasiswa S3 Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com