detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Jumat 11 Oktober 2019, 15:03 WIB

Kolom

Ancaman Resesi dan PHK

Rolas Tampubolon - detikNews
Ancaman Resesi dan PHK Ilustrasi: Fauzan Kamil/Tim Infografis
Jakarta -

Negara seluruh dunia sekarang ini sedang mempersiapkan diri menghadapi resesi. Hal itu terjadi setelah Turki dinyatakan sah mengalami resesi pada awal September 2019 yang lalu. Ini menimbulkan pengaruh bagi perdagangan dunia, juga termasuk bagi Indonesia.

Meskipun Indonesia belum memasuki fase tersebut, karena tingkat pertumbuhan ekonomi masih 5%, tetapi kewaspadaan terhadap resesi harus menjadi perhatian utama.

Resesi menurut KBBI diartikan kelesuan dalam kegiatan dagang, industri, dan sebagainya. Jika ini terjadi, maka akan mempengaruhi iklim investasi di Indonesia, termasuk akan mempengaruhi masalah dunia ketenagakerjaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 14 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan 2015-2019, pada 2009-2014 Indonesia mengalami penambahan lapangan kerja daripada angkatan kerja. Namun, tidak diketahui untuk periode tahun 2015-2019. Namun, dalam Peraturan Menteri tersebut juga dinyatakan bahwa pemerintah bersedia memfasilitasi mengenai penciptaan lapangan kerja sebanyak 10 juta orang selama lima tahun.

Untuk menggenjot hal tersebut, pemerintah memiliki program andalan untuk mempermudah iklim investasi, yaitu Online Single Submission, yang konon dapat mempermudah izin berusaha, tidak sampai satu jam saja. Dan ini memang terbukti efektif, karena jalur birokrasi untuk memperoleh izin usaha dipersingkat dan tidak terlalu lama.

Kembali mengenai ancaman resesi, pemerintah perlu melakukan benchmarking terhadap penciptaan lapangan kerja sebanyak 10 juta orang selama lima tahun tersebut, karena ancaman resesi otomatis akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja sehubungan dengan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ancaman PHK ini tidak main-main karena menyangkut harkat hidup masyarakat, terutama dalam masalah ekonomi keluarga mereka.

Langkah Pemerintah

Terhadap masalah PHK, khususnya dalam kasus tertentu pemerintah telah memiliki kebijakan agar bagaimana pengusaha tidak melakukan PHK terhadap pekerjanya.

Di samping telah ada forum tripartit (pemerintah, pengusaha/asosiasi pengusaha, dan pekerja/serikat pekerja) sebagai forum komunikasi yang mengedepankan dialog mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, peranan pemerintah yang bersifat preventif yaitu pencegahan terjadinya PHK telah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya.

Hal itu tertuang dalam tiga Surat Edaran (SE) dari Kementerian Tenaga Kerja, yaitu SE-643/MEN/PHI-PPHI/IX/2 tanggal 26 September 2005, SE-907/MEN/PHI/-PPHI/X/2004, dan SE.03/MEN/III/2012 tentang Pencegahan PHK. Dalam ketiga SE itu dinyatakan, pemerintah melalui Gubernur/Bupati/Walikota agar mengambil langkah-langkah untuk menghindari PHK.

Langkah pemerintah tersebut di antaranya mengimbau pengusaha agar mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas misalnya manajer dan direktur, mengurangi shift, membatasi lembur, mengurangi jam kerja, meliburkan atau merumahkan pekerja secara bergilir untuk sementara waktu, tidak memperpanjang kontrak pekerja yang habis masanya, memberikan pensiun yang memenuhi syarat, meminta perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya produksi, termasuk overhead perusahaan, meminta agar setiap pengusaha mengefektifkan forum bipartit dan mengedepankan dialog antara pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan masing-masing.

Apabila dengan cara-cara di atas PHK tidak dapat dihindari dan pengusaha terpaksa untuk melakukan PHK, maka harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari kacamata saya sebagai praktisi di bidang hukum ketenagakerjaan, langkah pemerintah yang memberikan imbauan terkait pencegahan PHK di atas dirasa masih kurang cukup. Pemerintah juga harus mengimbau agar perusahaan memasukkan program pesangon bagi pekerjanya yang difasilitasi oleh pihak penyedia jasa seperti itu, misalnya dari asuransi selagi perusahaan tersebut masih beroperasi dan roda bisnis masih berjalan.

Hal itu penting, karena selama ini banyak perusahaan yang tidak beritikad baik, di mana pekerjanya tidak diberikan pesangon ketika terjadi PHK. Sehingga hal ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pekerja dan keluarganya. Dengan menyandang status pengangguran, uang pesangon tersebut akan sangat penting sekali untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama bagi keluarganya, hingga yang bersangkutan mendapat pekerjaan baru di tempat lain.

PHK Karena Resesi

Meskipun tidak diharapkan terjadi, namun jika akhirnya perusahaan tidak beroperasi karena kelesuan ekonomi akibat resesi tersebut dan memutuskan PHK, maka UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur mengenai hak-hak apa saja yang akan diterima oleh pekerja.

PHK karena resesi tidak diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi resesi bisa ditafsirkan sebagai bentuk efisiensi, sehingga bisa diterapkan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana aturan tersebut mengatur bahwa pekerja berhak atas dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4).

Mungkin perusahaan akan merasa berat untuk memenuhi kompensasi di atas, karena itu dalam RUU Ketenagakerjaan masalah pesangon diisukan akan dihapus. Inilah yang menjadi polemik karena Serikat Pekerja/Serikat Buruh menolak jika pasal penghapusan pesangon diberlakukan dalam RUU Ketenagakerjaan.

Persoalan lain, ketika perusahaan tidak mau memberikan hak-hak pekerja sebagai konsekuensi terjadinya PHK. Permasalahan disputes tersebut mengakibatkan pekerja harus menuntut hak-haknya melalui lembaga penyelesaian hubungan industrial yang dimulai dari perundingan bipartit, mediasi, dan kemudian pengadilan hubungan industrial.

Tidak hanya sampai di pengadilan hubungan industrial, tetapi sampai pada tingkat kasasi ke Mahkamah Agung (MA) hanya untuk mencari keadilan atas hak-hak pekerja tersebut. Tentu bukan waktu yang pendek, melainkan memakan waktu yang cukup lama. Karena itu untuk terciptanya penyelesaian hubungan industrial yang cepat, efisien, dan biaya murah, MA kemudian mengeluarkan SE Nomor 3 tahun 2018 yang pada intinya dalam perkara perselisihan hubungan industrial tidak ada Peninjauan Kembali ke MA.

Masalah lainnya terkait dengan eksekusi atas putusan pengadilan hubungan industrial. Jika pengusaha memang tidak ada uang atau aset yang bisa disita untuk memenuhi hak-hak pekerja, maka hal itu menjadi persoalan tersendiri, karena dianggap putusan hanya memenangkan pekerja di atas kertas, namun tidak memiliki implikasi apa-apa.

Karena itu dalam RUU Ketenagakerjaan diharapkan agar ada pengaturan khusus yang dapat mengamankan hak-hak pekerja yang menjadi korban PHK jika ada pengusaha yang tidak mau memenuhi hak-hak pekerja atas PHK yang dilakukan.

Meskipun Indonesia belum resesi karena tingkat pertumbuhan ekonomi masih 5%, namun tidak boleh merasa aman dengan kondisi tersebut. Harus ada langkah-langkah strategis agar kejadian di Turki tidak berimbas. Kondisi dalam negeri juga harus stabil karena para investor selalu melirik negara dengan kondisi yang stabil karena terkait dengan rasa aman dalam berinvestasi.

Rolas Tampubolon praktisi hubungan industrial dan hukum ketenagakerjaan


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com