detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Jumat 11 Oktober 2019, 13:15 WIB

Kolom

Teror bagi Demokrasi

Umbu TW Pariangu - detikNews
Teror bagi Demokrasi Polisi jaga rumah kontrakan pelaku penusukan Menkopolhukam Wiranto (Foto: Bahtiar Rivai)
Jakarta - Jelang inaugurasi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019, kita sungguh dikejutkan oleh insiden penusukan terhadap Menkopolhukam Wiranto yang dilakukan oleh sepasang suami (SA)-istri (FA), Kamis (10/10) kemarin. Penusukan dengan menggunakan pisau kunai oleh pelaku yang merupakan anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bekasi tersebut terjadi Alun-Alun Menes Pandeglang, Banten, saat Wiranto baru saja menghadiri acara peresmian di Universitas Mathlaul Anwar. Wiranto mengalami luka tusuk cukup dalam di bagian perut dan telah menjalani operasi di RSPAD Jakarta.

Terkait dengan JAD Bekasi, beberapa waktu lalu seorang Polwan Maluku Bripda Nesti Ode Samili (NOS) ditangkap Densus 88 Antiteror di Yogyakarta (26/9). Ia diduga terafiliasi dengan JAD Bekasi. Bahkan tiga hari sebelumnya (23/9), Tim Densus 88 Antiteror menangkap sembilan terduga teroris yang tergabung dalam satu jaringan JAD Bekasi yang terkoneksi dengan JAD Bandung. Salah satunya adalah pimpinan JAD Bekasi, Abu Zee yang memiliki keterkaitan erat dengan dua penyerang Wiranto, sebagaimana diungkapkan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Penangkapan terhadap Abu Zee bermula saat ditemukannya bendera ISIS berukuran besar di kediamannya. Abu Zee juga pernah berkomunikasi dengan Polwan berinisial NOS tersebut.

Alarm

Peristiwa terkutuk yang menimpa Wiranto tersebut tentunya menjadi alarm bagi aparat pemerintah dan bangsa ini bahwa aksi radikalisme masih terus mengintai kapan dan di mana saja bagi para petinggi negeri yang dianggap sebagai penanggung jawab keamanan negara. Mereka akan mengerahkan segala cara untuk melancarkan teror terhadap masyarakat termasuk mengkapitalisasi situasi krusial politik sebagai arena untuk menajamkan dan memperluas atmosfer rivalitas maupun konflik sosial-politik. Dengan adanya situasi tersebut akan mudah bagi mereka untuk melancarkan aksi kekerasan yang mengarah pada chaos dan penggulingan kekuasaan.

Para pelaku teror dalam gerakannya selalu bermuara pada upaya yang bisa menimbulkan keresahan atau kekhawatiran masyarakat. Karena dengan kekhawatiran yang demikianlah resistensi masyarakat terhadap negara bisa menguat dalam wujud riil ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Ketika skeptisisme rakyat terhadap kekuasaan menebal, maka hal tersebut akan menjadi lahan empuk bagi para teroris untuk melakukan kooptasi terhadap negara.

Survei yang dilakukan pada 29 Juni-5 Juli 2018 oleh Lingkaran Survei Indonesia tentang tingkat kekhawatiran publik terhadap aksi terorisme yang semakin berkembang di Indonesia menunjukkan 82 persen masyarakat semakin khawatir terhadap perkembangan terorisme; 9,3 persen menganggap biasa saja; 0,3 persen semakin tidak khawatir, dan 8,4 persen menjawab tidak tahu. Ini fakta sosial yang ditunggu-tunggu oleh kaum radikalis.

Aksi teror yang menyasar pada markas polisi, atau simbol-simbol negara hingga aktor negara tentu bukanlah ilusi. Karenanya, terkesan menyepelekan masalah ketika statemen Wiranto dalam jumpa pers di Media Centre Kemenkopolhukam pada 28 Mei lalu, yang mengatakan ada ancaman pembunuhan oleh perusuh aksi 21-22 Mei 2019 terhadap empat pejabat yakni terhadap dirinya, Luhut B Pandjaitan (Menko Kemaritiman), Budi Gunawan (Kepala BIN), dan Gorie Mere (Kepala Staf Khusus Bidang Intelijen dan Keamanan), oleh sebagian pihak dianggap sebagai rekayasa belaka.

Kini, sinyalemen Wiranto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, sudah terbukti. Bahkan Kepala BIN Budi Gunawan pun menyatakan sudah mengendus rencana kelompok JAD menjelang pelantikan Jokowi-Maruf, namun menurutnya aparat agak kesulitan melacak kepastian rencana aksi dimaksud sebab JAD bergerak dalam bentuk sel-sel kecil. Artinya mereka terkoneksi satu sama lain karena kesamaan ide yang tersebar melalui media sosial sehingga para pelaku yang muncul selalu orang baru sehingga sulit terlacak oleh aparat.

Bahkan, meskipun mereka mengalami radikalisasi dalam grup maupun di luar grup, tetap dalam eksekusinya mereka bisa menggunakan pola tunggal: merencanakan dan melakukan sendiri (lone wolf) aksi terornya. Hal tersebut bisa dilihat dalam kasus bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya (13/5/2018), atau ketika terjadi penangkapan terhadap teroris Abu Hamzah di Sibolga, Sumatera Utara (12/3/2019) yang terpapar aliran JAD yang terafiliasi dengan ISIS.

Memutus Peluang

Kita berharap insiden yang menimpa pejabat sepenting Wiranto tersebut menjadi pertama dan yang terakhir kali terjadi di negeri ini. Polri harus mengungkap secara terang-benderang motif dan aktor intelektual di balik kasus penusukan tersebut, sehingga dengan begitu bisa memutus peluang amplifikasi insiden serupa di kemudian hari.

Harus diingat, penyerangan tersebut adalah bagian dari simbol bahwa ancaman radikalisme memiliki potensi besar untuk melampaui apa yang bisa dikalkulasi oleh alat-alat negara. Selain itu, insiden tersebut juga menjadi ancaman bagi bangunan politik dan demokrasi kita. Mengingat gerakan-gerakan seperti itu memiliki karakter dan potensi untuk selalu beririsan dengan kericuhan politik (aksi protes dan demonstrasi massa) baik secara sadar maupun direkayasa, yang mempermudah mereka melakukan gerakan people power yang memicu chaos (khususnya di Ibu Kota).

Maka tidak berlebihan juga jika teror terhadap elite negara tersebut kemudian dipersepsikan oleh sebagian orang sebagai manifestasi dari ekspresi konkret resistensi sekelompok anasir atau sekelompok orang terhadap proses dan hasil Pilpres 2019. Mereka tidak menghendaki kemenangan Jokowi-Maruf di pilpres karena menganggap dua sosok tersebut dipilih dari proses elektoral yang mencerminkan kepercayaan dan pilihan rakyat (yang masih percaya terhadap masa depan demokrasi). Karena itulah mereka mencoba menyasar orang-orang dan kekuatan sentrum di dekat Jokowi untuk mendelegitimasi pemerintahan baru ke depan, termasuk menggagalkan pelantikan pada 20 Oktober nanti.

Umbu TW Pariangu dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com