detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 09 Oktober 2019, 12:45 WIB

Mimbar Mahasiswa

(Minimnya) Dukungan Perempuan untuk Puan

Inayah Putri Wulandari - detikNews
(Minimnya) Dukungan Perempuan untuk Puan Puan Maharani (Ilustrasi: Luthfy Syahban/detikcom)
Jakarta -

Puan Maharani resmi dilantik menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 pada 1 Oktober 2019. Ia merupakan ketua DPR perempuan pertama dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Sosoknya sebagai seorang perempuan inilah yang membuat dirinya memperoleh banyak sorotan. Satu hal yang unik dari pencapaian yang diperoleh Puan, ia tidak mendapat banyak dukungan dari perempuan.

Karier Puan sebagai seorang politisi terbilang sangat mulus. Sebelumnya ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang kerjanya terbilang cukup sunyi. Tidak ada sosok perempuan tangguh dalam diri Puan. Meskipun terkesan minim kerja, ia selalu menjadi topik perbincangan akibat pengaruhnya yang besar di bidang politik.

Ketika terpilih sebagai Ketua DPR, banyak pihak meragukannya. Tidak ada euforia yang diberikan oleh kaum perempuan terhadap pelantikan Puan sebagai ketua DPR. Yang ada justru kritikan penuh keraguan yang ramai-ramai disuarakan secara bersamaan. Masyarakat telah lama menunggu hadirnya sosok wakil parlemen yang mampu menyuarakan aspirasi kaum perempuan di pemerintahan. Sayangnya, sosok itu belum mampu dihadirkan oleh Puan.

Terpilihnya perempuan sebagai ketua DPR pada dasarnya dimaknai sebagai bentuk pencapaian akan keadilan sosial dan kesetaraan gender. Tetapi saat ini yang menjadi titik perdebatan adalah apakah dengan hadirnya perempuan dalam proses pengambilan keputusan akan mampu benar-benar mempengaruhi kebijakan yang dibuat atau tidak. Saat ini, citra politikus perempuan yang duduk di kursi DPR tidak lebih baik daripada politikus laki-laki.

Selama ini perempuan lebih banyak melakukan partisipasi politik melalui new social movements atau berkumpul dengan kelompok kepentingan masing-masing. Tujuan utama gerakan ini adalah untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah agar lebih berpihak terhadap kaum perempuan. Ikatan aksi solidaritas antarperempuan adalah sebuah bentuk perlawanan terhadap pemerintah yang tidak peduli terhadap hak-hak perempuan.

Memiliki kedudukan politik akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pembuatan kebijakan politik. Gerakan yang selama ini dilakukan oleh kaum perempuan sering kali tidak memberikan hasil karena minimnya wakil perempuan yang berkompeten di DPR. Apakah dengan terpilihnya Puan sebagai ketua DPR merupakan momen bangkitnya nasib kaum perempuan yang sering terabaikan?

Hilangnya Kepercayaan

Minimnya dukungan perempuan kepada Puan disebabkan oleh hilangnya kepercayaan kaum perempuan terhadap sistem politik. Bagi perempuan yang telah berjuang cukup lama menuntut perlindungan hak dan kewajiban, sistem politik dipandang sebagai sebuah omong kosong tidak bertitik. Puan yang telah berada di sistem politik selama belasan tahun dianggap tidak memiliki pengaruh apapun terhadap perubahan nasib perempuan.

Arus balik perlawanan kaum perempuan akan terlihat pada disahkan atau tidaknya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) pada periode ini. Puan yang dilantik menjadi ketua DPR tidak mendapat sambutan yang baik karena ia tidak pernah bersuara terkait permasalahan perempuan. Sosoknya sebagai wakil tertinggi di parlemen tidak banyak menjadi tumpuan, tetapi tetap menjadi harapan.

Perlawanan kaum perempuan yang sering terabaikan harus mendapatkan perhatian khusus dari para anggota parlemen perempuan. Saat ini tercatat 118 anggota dari 575 anggota DPR merupakan sosok perempuan. Dengan kekuatan jumlah yang meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya 97 anggota perempuan, DPR periode 2019-2024 harus benar-benar mampu mengakomodasi segala kepentingan kaum perempuan yang sering terabaikan.

Puan harus melakukan manuver politik yang berani untuk mendapat kepercayaan dari kaum perempuan. Ia harus mampu memprioritaskan isu-isu mengenai permasalahan perempuan yang sering tidak diprioritaskan oleh politikus laki-laki. Puan harus menjadi harapan; ia tidak boleh menjadi ancaman. Sebagai seorang pimpinan, Puan harus berani mendorong anggotanya di parlemen untuk segera menyelesaikan undang-undang yang menyangkut segala hal mengenai hak perempuan.

Ini adalah kesempatan yang sangat bagus bagi kaum perempuan. Tentu saja akan banyak hambatan serta tantangan yang harus dihadapi oleh anggota parlemen perempuan. Hambatan tersebut harus mampu diperjuangkan bersama melalui organisir persaudaraan yang berani bersuara dengan lantang. Perempuan yang duduk di parlemen harus berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak dasar dasar perempuan seperti penghapusan kekerasan seksual, hak dalam perkawinan, maupun hak kesetaraan dalam politik.

Perempuan bukanlah simbol semata. Duduknya Puan sebagai ketua DPR tidak boleh dimaknai sebagai akhir perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan keadilan. Sebaliknya, duduknya Puan sebagai ketua DPR adalah awal perjuangan bagi seluruh kaum perempuan. Meragukan sosok Puan adalah pilihan masing-masing individu. Mengawasi serta mendorong sosok Puan agar berani memperjuangkan hak perempuan melalui perumusan undang-undang adalah sebuah kewajiban.

Inayah Putri Wulandari mahasiswa Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com