detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 08 Oktober 2019, 16:13 WIB

Kolom

Demonstrasi di Hong Kong dan Indonesia

Arifki Chaniago - detikNews
Demonstrasi di Hong Kong dan Indonesia Ilustrasi: iStock
Jakarta -

Gelombang demonstrasi di Hong Kong dan Indonesia menjadi perhatian dunia. Isu yang disampaikan demonstran relatif sama yakni menolak kebijakan disahkannya RUU dan UU lainnya. Hongkong terkait dengan RUU Ekstradisi, sedangkan Indonesia berhubungan dengan UU KPK, UU SDA, RUU KUHAP, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertambangan-Minerba, RUU Ketenagakerjaan, RUU PKS, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan lainnya.

RUU Ekstrasidisi, lengkapnya disebut The Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amendment) Bill 2019. Pelanggar hukum akan dikirim ke China daratan untuk menjalan proses peradilan, Hong Kong menganggab hukum di Tiongkok korup dan buruk—makanya RUU ini tidak mendapatkan dukungan. Mereka meyakini akan mendapatkan hukuman yang tidak sesuai apabila pelanggar hukum harus di esktradisi di peradilan China daratan.

Sebagai bekas jajahan Inggris, Hong Kong, beranggapan mereka tidak ingin dicampuri oleh China dalam politik dalam negerinya. Meskipun, pada 1 Juli 1997 Inggris sudah menyerahkan Hong Kong kepada China, dalam penerapannya mengunakan konsep dua China. Hong Kong diperbolehkan menjalankan sistem sosial, ekonomi dan politiknya sendiri. Tapi, akhir-akhir ini China berangsur-angsur ingin mendominasi di Hong Kong.

Sedangkan Indonesia, demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada 23 dan 24 September 2019 di berbagai daerah dimulai dengan adanya upaya DPR dan Pemerintah merevisi UU KPK. Berhasilnya DPR dan pemerintah mengesahkan revisi UU KPK. Gerakan tersebut terus berlanjut, ketika DPR berupaya lagi untuk mengesahkan RUU lainnya. Gelombang demonstrasi serentak 24 September 2019 di seluruh daerah Indonesia dan berpusat di Gedung DPR, Jakarta.

Upaya DPR periode 2014-2019 melakukan revisi UU KPK dan mengesahkan RUU lainnya dinilai oleh demonstran tergesa-gesa. Padahal, revisi dan pengesahan RUU tersebut tidak bisa dilakukan secara cepat, karena ini terkait dengan kepentingan orang banyak. Tugas ini seharusnya masuk jadi pekerjaan anggota DPR periode 2019-2024, yang butuh pertimbangan cermat dan tepat.

Selain itu, hal menarik yang perlu kita lihat persamaan dan perbedaan pola demonstrasi Hong Kong dan Indonesia; pertama, demonstrasi yang disampaikan demonstran sama-sama menolak kebijakan yang dibuat pemerintah. Kedua, perjuangan terhadap penolakan pengesahan RUU sama-sama ditunda. RUU Ekstradisi yang ingin disahkan untuk sementara waktu ditunda oleh Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam. Begitu pun Indonesia, gelombang besar demonstrasi menyebabkan Jokowi meminta DPR untuk menunda pembahasan tentang RUU KUHP dan lainnya.

Ketiga, gerakan ini sama-sama diikuti oleh pelajar dan mahasiswa. Di Hong Kong masyarakat pro-demokrasi yang didalamnya ramai dengan pelajar dan mahasiswa ikut berpartisipasi dalam demonstrasi. Di Indonesia, pada 25 September 2019, pelajar yang didominasi oleh siswa STM pun ikut melakukan demontrasi, alasannya membantu kakak mereka (mahasiswa), sehingga munculnya slogan lucu: mahasiswa yang orasi dan STM yang eksekusi. Dan keempat, demonstrasi ini sama-sama menghasilkan bentrokan antara pengunjuk rasa dengan aparat keamanan, yang pada akhirnya di Hong Kong dan Indonesia ada demonstran yang terkena tembakan.

Perbedaannya; pertama, demonstran di Hong Kong mengunakan simbol yang sama: pakaian serba hitam, payung, dan lainnya. Demonstran Indonesia tampil dengan berbagai almamater, bendera organisasi dan komunitas. Kedua, demonstrasi di Hong Kong terus berlanjut, apalagi 1 Oktober lalu ulang tahun Republik Rakyat Tiongkok yang ke-70. Sedangkan di Indonesia, demonstrasi terhenti. Penyebabnya, bisa saja demonstran punya harapan kepada anggota DPR periode 2019-2024 untuk melihat RUU yang dianggab bermasalah secara jernih atau menunggu Perpu dari Jokowi.

Demonstrasi di Hong Kong dan Indonesia adalah "alarm" untuk negara. Keberadaan internet menjadikan negara tidak boleh menutup ruang demokrasi kepada rakyatnya. Negara dalam posisi ini harus hadir, tanpa memberikan ruang yang sempit terhadap penyampaian aspirasi. Tindakan represif negara harus dihindari terhadap demonstrasi, karena ini tidak hanya soal kemanusiaan—gerakakan sosial (demonstrasi) itu pada era digital lebih mudah mendapatkan perlawanan.

Pippa Noris (2010) mengatakan, pada era digital negara tidak boleh semena-mena, karena apapun tindakan yang dilakukan oleh negara akan lebih mudah dilihat media secara domestik dan internasional. Negara akan kewalahan menerima tekanan yang silih berganti. Secara digital dan langsung, demonstran Hong Kong Joshua Wong (22 tahun) bergerak bersama pelajar dan mahasiswa menuntut agar Hong Kong jangan sampai diintervensi oleh China.

Hong Kong sebagai daerah otonomi khusus punya cara sendiri dalam pengelolaan wilayahnya. Secara politik, demokratis dibandingkan China—pemilihan eksektutif dan legislatifnya dipilih langsung masyarakat Hong Kong. Wong beserta teman-teman pelajar lainnya khawatir Hong Kong ke depannya akan sama dengan sistem yang diterapkan China apabila RUU tersebut disahkan.

Begitu pun di Indonesia, misalnya, ditangkapnya Ananda Badudu yang melakukan penggalangan dana publik secara partisipatif untuk membantu demonstrasi. Pola digital gerakan sosial era milenial yang menggabungkan pendekatan online dan offline. Penyebaran poster aksi dan penggalangan dana publik lewat media digital (online) berefek langsung dengan gerakan partisipatif dengan aksi unjuk rasa (offline).

Aksi digital dan konvensional untuk melakukan kritikan terhadap pemerintah mempercepat penyebaran informasi ke tiap-tiap individu untuk memperhatikan revisi UU KPK dan RUU lainnya. Oleh karena itu, wajar Pippa Noris sudah mengingatkan pada era digital negara tidak boleh semena-semena.

Arifki Chaniago mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com