detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 08 Oktober 2019, 13:10 WIB

Kolom

Populisme dan Kebangkitan "Demokrasi Kosong"

Yayan Hidayat - detikNews
Populisme dan Kebangkitan Demokrasi Kosong Aksi mahasiswa di Gedung DPR (Foto: Grandyos Zafna)
Jakarta -

Belakangan demokrasi sedang tercekik secara perlahan. The Economist baru saja merilis video dokumenter berjudul "How bad is the crisis in democracy?" yang mengulas upaya pembajakan dan pelemahan demokrasi di dunia berlangsung secara sistemik.

Apakah demokrasi kita dalam bahaya? Itu pertanyaan yang tak pernah terbayangkan akan terlontar.

Selama Perang Dingin, kudeta menyebabkan hampir tiga dari empat negara mengalami kehancuran demokrasi. Demokrasi di Argentina, Brazil, Ghana, Guatemala, Nigeria, Pakistan, Peru, Republik Dominika, Thailand, Turki. Uruguay, dan Yunani mati dengan cara seperti itu. Kudeta militer menggulingkan Presiden Muhammad Mursi di Mesir pada 2013 dan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra di Thailand pada 2014.

Di semua kasus itu, demokrasi hancur secara spektakuler melalui kekuatan militer dan pemaksaan. Namun ada cara lain menghancurkan demokrasi. Kurang dramatis tapi sama destruktifnya. Demokrasi bisa mati bukan di tangan jenderal, melainkan di tangan pemimpin terpilih.

The Economist mengungkapkan dua hal utama yang membuat merosotnya kualitas demokrasi di berbagai negara. Pertama, kekecewaan masyarakat berkaitan dengan implementasi demokrasi di negara mereka. Kedua, terabaikannya hak asasi manusia dalam sebuah negara berpengaruh terhadap kualitas demokrasi.

Dari 167 negara, hanya 30 negara yang benar-benar menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Dikeluarkannya banyak aturan terkait pembatasan berekspresi, bahkan ragam peraturan membuat politisi seakan menjadi kebal hukum. Kekecewaan itu memicu gelombang demonstrasi yang hari ini tengah berlangsung di beberapa belahan dunia.

Demonstrasi rompi kuning terjadi di Prancis, untuk menyebut puluhan ribu warga yang turun ke jalan menentang kenaikan pajak bahan bakar, upah, kesetaraan dan partisipasi warga dalam pemerintahan. Gerakan itu telah mengungkap bagaimana jutaan masyarakat Prancis hidup di bawah ketimpangan. Mereka kecewa karena keputusan Macron menghapus pajak kesejahteraan bagi orang kaya, tak lama setelah memenangkan kursi kepresidenan tahun lalu.

Gerakan rompi kuning tidak memiliki pemimpin dan tidak selalu sepakat mengenai isu-isu tertentu. Meski begitu, gerakan ini meluas menjadi politis. Pemimpin fraksi sayap kanan hingga sayap kiri memanfaatkan gerakan ini untuk melawan Macron.

Gelombang demonstrasi pun gencar terjadi di belahan dunia bagian Asia, dari Hong Kong hingga Indonesia. Sudah empat bulan belakangan unjuk rasa pro-demokrasi dilakukan di Hong Kong, protes tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Pada mulanya gerakan ini muncul untuk menentang rancangan undang-undang ekstradisi. RUU ini belakangan "telah mati". Tetapi sekarang aksi telah meluas menjadi tuntutan reformasi demokrasi.

Hal yang hampir sama terjadi di Indonesia, ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk menuntut pembatalan RUU Pertanahan, RKUHP, UU KPK dan UU lainnya. Unjuk rasa merebak di sejumlah kota, pemicunya adalah cedera janji pemerintah dan DPR. Kegairahan pemerintah dan DPR mengesahkan ragam rancangan undang-undang yang dianggap semakin memberi ruang untuk tindakan korupsi dan membuat politisi seakan kebal hukum. Lebih buruk, Indonesia dilanda problem pelumpuhan deliberasi yang diidap oleh ketertutupan proses legislasi.

Gerakan mahasiswa muncul secara organik, berlangsung tanpa pemimpin gerakan. Meski, ragam elite menuding gerakan ini telah ditunggangi oleh kelompok populis yang tujuan akhirnya adalah menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

Besarnya protes mahasiswa nyaris tidak mempunyai relasi sebab-akibat, dan korelasi apapun dengan penunggangan oleh kekuatan politik partisan. Aksi ini adalah sebuah kesadaran politik untuk merespons serangan mematikan elite terhadap jalannya Reformasi.

Dari rentetan gerakan yang tengah berlangsung, menandakan bahwa liberal democracy perlahan mulai runtuh dan terjerembab ke dalam fenomena illiberal democracy atau yang biasa kita sebut dengan 'demokrasi kosong'. Situasi dimana sistem pemerintahan tetap melaksanakan pemilu, namun mengekang dan represif terhadap kebebasan sipil, sehingga warga tidak mengetahui aktivitas pemegang kekuasaan yang sesungguhnya.

Dari situasi itu kita juga dapat melihat upaya kelompok populis untuk membajak demokrasi melalui ragam gerakan sosial yang terjadi.

Anti-Politik

Populisme tidak pernah memperkuat demokrasi. Kerumunan itu bersuara atas nama demokrasi, tetapi sesungguhnya tidak pernah demokratis. Populisme adalah sebuah anti-politik dengan dua alasan. Pertama, gerakan populis naik ke panggung politik bukan dengan argumentasi yang rasional, melainkan dengan slogan-slogan dan alasan sentimental untuk memancing emosi kerumunan.

Kedua, dalam populisme politik disempitkan pada figur pemimpin, sehingga politik tidak lebih daripada gerakan yang terkait figur bersangkutan. Politisasi sentimen yang berujung pada privatisasi politik membuat gerakan itu berbahaya bagi pertumbuhan rasionalitas publik.

Di sini, perlu ditarik garis pembeda antara gerakan populis dan gerakan demokratis masyarakat. Gerakan masyarakat muncul secara organik berdasarkan inisiatif para individu sebagai warga negara, gerakan populis digerakkan dari luar oleh pemimpin beserta para provokator aksi.

Gerakan mahasiswa di Indonesia misalnya, kelompok populis berusaha memanipulasi substansi dan memanfaatkan gerakan ini untuk menggulingkan pemerintahan Jokowi. Padahal, gerakan tersebut adalah sebuah kesadaran kolektif untuk merespons pelumpuhan deliberasi dan serangan elite terhadap jalannya reformasi di Indonesia.

Hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan bahwa sebanyak 46.8 persen publik percaya bahwa dalam demonstrasi yang berlangsung, terdapat dua kelompok yang berbeda yakni demonstrasi mahasiswa dan demonstrasi kelompok anti Jokowi dan keduanya terpisah. Dapat kita lihat bagaimana gerakan populis bekerja. Mereka membajak proses demokrasi dengan mengerdilkan substansi gerakan yang hanya terkait figur pemimpin.

Mereka meracuni ruang publik dengan manipulasi dan resentiment. Memanfaatkan jejaring digital untuk terus memproduksi sentimental dan merongrong kewibawaan demokrasi. Kondisi ini yang memicu kebangkitan demokrasi illiberal.

Meredam Populisme

Salah satu cara untuk menyelamatkan demokrasi di belahan dunia mana pun adalah dengan meredam potensi kemunculan gerakan populis, bukan membungkam gerakan masyarakat. Tindakan pemerintah yang reaksioner dan represif terhadap gerakan masyarakat justru semakin memproduksi gerakan populis.

Pemerintah harus memperbaiki kanal-kanal komunikasi dengan kelompok-kelompok masyarakat untuk membangun konsolidasi nasional. Ini adalah cara untuk terus mereproduksi kekuatan politis pemerintahan demokratis yang dapat berhasil hanya jika didukung oleh berbagai elemen masyarakat.

Tanpa dukungan itu dan jika loyalitas kepada pemerintah melemah, gerakan populis justru akan meraih peluang untuk mendelegitimasi pemerintah. Akibatnya, badai sentimen yang diembuskan para populis justru akan merongrong demokrasi dari dalam, yaitu merusak sampai ke institusi politis dan militer, sehingga terbuka celah untuk menjatuhkan pemerintahan.

Demokrasi bisa mati di tangan pemimpin terpilih, namun patut kita akui bahwa melalui tangan pemimpin terpilih kita dapat terselamatkan dari ambang runtuhnya demokrasi.

Yayan Hidayat Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com