detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 08 Oktober 2019, 12:03 WIB

Kolom

Ancaman di Balik Populisme

Sukmawan Denny - detikNews
Ancaman di Balik Populisme Aksi mahasiswa di berbagai daerah yang tak terprediksi (Foto: Rinto Heksantoro)
Jakarta -
Dari sekian gejala umum populisme: khawatir terhadap ancaman budaya, kritis kepada elite politik, dan kecewa dengan kondisi ekonomi. Gejala pertama dan kedua telah berhasil bertransformasi menjadi demonstrasi besar-besaran di Indonesia. Tiga tahun lalu kita melihat gerakan 212 berunjuk rasa di Monas menuntut Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dibui karena tuduhan penistaan agama.

Belum genap dua bulan kita membaca berita tentang pengepungan asrama Papua di Surabaya oleh oknum ormas dan aparat. Dan, beberapa pekan belakangan ini mahasiswa dan pelajar di seluruh Indonesia turun ke jalan untuk menolak pelemahan KPK dan pengesahan beberapa Rancangan Undang-Undang inisiatif DPR dan pemerintah.

Pemerintah tidak mampu memprediksi seluruh demonstrasi itu karena terjebak dalam fenomena gunung es. Terlihat aman dari luar, padahal berpotensi mengancam dari dalam. Jauh di dalam gunung es itu terakumulasi persoalan ketidakadilan yang merupakan salah satu benih populisme. Ahok kalah dalam Pilkada DKI bukan karena yang bersangkutan salah mengutip Al-Maidah, namun karena umat muslim di DKI merasa diperlakukan tidak adil oleh Ahok. Papua bisa bergejolak sampai hari ini bukan karena panggilan "monyet" dan "babi", melainkan perilaku rasis yang selama ini diterima masyarakatnya.

Dalam seluruh demonstrasi itu juga terkandung retorika pecah-belah. Isu yang berkembang mulai dari "pribumi versus non-pribumi", "papua versus non-papua", "TNI versus Polri" sampai yang paling baru "elite versus rakyat". Tulisan ini coba mengingatkan pemerintah atas kemungkinan terjadinya demonstrasi dan upaya memecah-belah yang lebih besar lagi karena gejala ketiga populisme: kecewa dengan kondisi ekonomi.

Sulit Diprediksi

Hari ini kondisi lingkungan strategis lebih sulit diprediksi. Belum lama Eropa melarang penggunaan minyak kelapa sawit yang notabene menjadi komoditas utama Indonesia. Perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok juga masih berlangsung. Bahkan ada kemungkinan harga minyak melambung tinggi apabila terjadi perang antara Arab Saudi dan Iran beberapa tahun ke depan.

Kalaupun ada yang bisa diprediksi, sejarah mencatat dua; pertama, populisme selalu berkembang pascakrisis ekonomi. Dalam konteks Indonesia, walaupun terakhir kali mengalami krisis ekonomi pada 1998. Dari beberapa indikator yang disebutkan Funke et al (2019) dalam Going to Extremes: Politics After Financial Crises 1870–2014, Indonesia memenuhi hampir semua. Kita telah melihat polarisasi dan fragmentasi sosial di masyarakat. Kita sering mendengar para pengusaha yang mengeluhkan ketidakpastian ekonomi. Terakhir di headline media-media arus utama banyak indikasi bahwa rezim makin kesulitan mengelola Negara.

Kedua, sejarah juga mencatat bahwa kebijakan ekonomi yang populis memiliki konsekuensi negatif di masa depan. Dalam Macroeconomics of Populism, Dornbusch dan Edwards (1991) memetakan pola ketika rezim mengambil kebijakan ekonomi yang populis.

Dalam tahap pertama, pertumbuhan ekonomi didasarkan pada konsumsi. Permintaan domestik memang meningkat, tetapi nilai impor juga meningkat karena masyarakat lebih konsumtif. Dalam tahap kedua, utang dan inflasi meningkat karena terpengaruh perubahan nilai tukar. Dalam tahap ini, defisit anggaran mulai terlihat.

Dalam tahap ketiga, utang dan inflasi makin meningkat, modal asing keluar dan penerimaan pajak berkurang. Terakhir, rezim mengurangi dan bahkan mencabut subsidi kepada masyarakat. Biasanya demonstrasi besar muncul setelah tahap ini.

Dalam konteks Indonesia, sepertinya kita sedang berada dalam tahap kedua atau ketiga. Kita harus mengakui kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah hari ini cenderung populis. Pembangunan infrastruktur, penguatan BUMN, nasionalisasi Freeport, pemindahan ibu kota, dan yang paling baru subsidi bagi pengangguran memang memiliki kesan pro-rakyat dan pemerataan ekonomi.

Tetapi seperti fenomena gunung es yang disampaikan di awal, jauh di balik segala kebijakan ekonomi yang populis itu tersimpan kepentingan elektoral. Pragmatisme ini memelihara hubungan patron-klien baru yang merusak dari dalam dan menyuburkan benih populisme yang lain: ketimpangan.

Lebih Kompleks

Jika dalam hubungan patron-klien klasik transaksi antara si patron dan si klien lebih berupa hal materi (uang, barang, jabatan, dan program), maka dalam hubungan yang baru transaksinya lebih kompleks karena berupa hal materi dan non-materi. Hal non-materi ini bisa dalam bentuk pengurangan dan pengampunan hukum kepada koruptor, perlakuan istimewa kepada individu dan entitas tertentu dan perlakuan diskriminatif kepada oposisi.

Dalam konteks pelemahan KPK, ada indikasi bahwa rezim memberikan "ruang abu-abu" kepada oknum-oknum aparat dan politisi agar dapat melakukan operasi senyap karena lembaga bersangkutan mengganggu hubungan patron-klien yang selama ini terpelihara.

Makin populis kebijakan ekonomi, makin kuat hubungan patron-klien ini, makin terpelihara juga korupsi di lingkaran kekuasaan. Korupsi tidak saja membuat eksistensi mafia pangan, energi, dan lain-lain sulit diberantas di Indonesia. Korupsi menjadi penyebab kurangnya investasi dan kaburnya modal asing di Indonesia. Maka anggapan bahwa OTT KPK membuat lesu ekonomi Indonesia tidaklah tepat. Justru lembaga bersangkutan coba memutus jejaring patron-klien yang korup tadi.

Hubungan patron-klien yang demikian juga membuat apa yang disebut ekonom Prancis, Thomas Piketty (2018) dalam Brahmin Left and Merchant Right sebagai "kebangkitan elitisme". Dampak elitisme yang paling berbahaya adalah makin lebarnya ketimpangan di masyarakat. Oleh karena akses ekonomi dan pendidikan dikuasai dan dinikmati segelintir orang yang berada dalam hubungan patron-klien tadi.

Elitisme juga menyebabkan masyarakat terbagi ke dalam kelas-kelas sosial dan ekonomi tertentu: "kelompok berpendidikan tinggi dan rendah" dan "kelompok berpenghasilan besar dan kecil". Tetapi dalam konteks Indonesia, pembagian ala Piketty ini tidak berlaku, namun lebih berupa "kelompok yang berada dalam hubungan patron-klien" dan "kelompok yang berada di luar". Pembagian ini terlihat jelas selama demonstrasi mahasiswa dan pelajar kemarin.

Kelompok dan elite mahasiswa yang dekat dengan lingkaran kekuasaan bukanlah representasinya. Melainkan kelompok-kelompok yang berada di luar lingkaran kekuasaan --meminjam istilah yang viral kemarin: BEM Universitas dan Fakultas, Wibu, K-Popers, Youtubers, Mahasiswa Apatis, Aktivis Lingkungan, Aktivis LGBT dan bahkan pelajar STM.

Pemerintah harus sadar, apabila kebijakan ekonomi yang populis terus diambil hubungan patron-klien dan elitisme akan terus berkembang. Jika di kemudian hari terjadi demonstrasi yang lebih besar, yang turun bukanlah segelintir klien dan elite yang diuntungkan. Sebaliknya, orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan dan ketimpangan mereka.

Denny Indra Sukmawan Direktur Lingkar Studi Strategis


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com