detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 08 Oktober 2019, 11:20 WIB

Sentilan Iqbal Aji Daryono

Sudah Sewajarnya Senayan Direbut Pengusaha

Iqbal Aji Daryono - detikNews
Sudah Sewajarnya Senayan Direbut Pengusaha Iqbal Aji Daryono (Ilustrasi: Edi Wahyono)
Jakarta - Sewaktu masih mengontrak di dekat Bandara Jogja, kami punya tetangga. Bambang, namanya. Umurnya sekitar 30-an. Orangnya pendiam. Pekerjaannya wallahualam.

Dia memang pernah punya wartel, tapi kita tahu mainan itu nggak berguna lagi sejak wabah seluler. Lalu dia menjaga mesin fotokopi. Ya, saya bilang menjaga, bukan mengoperasikan, karena benda satu itu pun entah sebesar apa manfaatnya kalau mangkalnya bukan di depan kantor kelurahan, rumah sakit, atau samsat.

Kami yang pendatang ini nyaris nggak kenal Bambang, kecuali tahu sama tahu karena tiap saat kami lewat di depan warung fotokopiannya, dan menyapa meski sekadar "guk!".

Bambang yang paling sering terlihat dalam posisi duduk sendirian di depan warungnya, jarinya pegang rokok, dan tampak kadang melamun itu, juga selalu mengangguk, membalas sapaan kami. Tanpa senyum sama sekali.

Namun tiba-tiba, semua berubah drastis. Senyum itu akhirnya muncul mendadak di wajah Bambang. Setidaknya di spanduk yang melintang di atas jalan desa, juga di foto keren berjas-dasi yang bertengger di kaca belakang mobil Panther tua milik bapaknya.

Di bawah foto itu berjajar tiga kata yang gagah: Jujur, Santun, Amanah.

Tak cuma itu, Bambang juga mengasong senyumnya ke rapat-rapat RT, pengajian-pengajian, sambil mencoba abai dengan wajah heran orang-orang yang menggumam, "We lha orang ini tu siapa e? Kok tumben...."

Ya. Itu saat-saat menjelang Pemilu 2009.

Saya membayangkan, sebelum hari-hari itu tiba, bapaknya bilang ke Bambang, "Mbang, ketimbang kamu nganggur nggak jelas gitu, sana maju saja nyalon DPRD Sleman. Bapak bisa cari pinjaman sampai 50 juta. Itu mobil itu dipakai saja buat kampanye, Mbang."

Bambang (tentu bukan nama sesungguhnya, gila apa?) akhirnya memang gagal duduk manis di salah satu kursi dalam gedung DPRD Sleman. Tapi ia menjadi salah satu dari ribuan pelajaran berharga bagi para pencari kerja, dan bagi siapa pun yang ingin meningkatkan kadar pengaruh sosialnya.

Inti mutiara hikmahnya: jangan pernah berani-beraninya kamu nyebur ke bursa calon wakil rakyat kalau cuma punya duit 50 juta, dan mobil yang kamu pakai buat kampanye pun cuma mobil tua.

Itu kesimpulan yang sangat masuk akal, dan sudah mengalami pengujian di lapangan berkali-kali.

***

Menjadi "wakil rakyat" adalah mobilitas dahsyat. Posisi sosial seseorang meningkat, posisi strategisnya sebagai pihak yang mampu mempengaruhi kebijakan ini dan itu melejit pesat. Belum lagi, ini yang paling penting: akses atas anggaran.

Profesi (eh, benar ini profesi, kan?) anggota legislatif adalah kesempatan emas untuk melipatgandakan derajat sosial dan tentu saja derajat ekonomi.

Dengan posisi demikian, ia menimbulkan dampak pada kurva penawaran dan permintaan. Peminatnya banyak, persaingan untuk memperebutkan lapangan kerja yang satu itu pun sangat ketat. Dengan persaingan yang ketat, posisi konsumen menguat hebat.

Konsumen di sini setidaknya ada dua. Pertama, parpol yang akan menjadi kendaraan bagi si bakal calon legislatif. Kedua, para calon pemilih.

Dengan posisi tawar konsumen yang kuat tadi, mereka bisa bersikap semau-maunya. Parpol jelas menetapkan "mahar pendaftaran". Nilainya hanya Tuhan dan ketua partai yang tahu. Adapun para calon pemilih nantinya bisa berkata dengan enteng, "Mas, kalau di sini, pasarannya untuk kabupaten itu ya 200-an per kepala. Untuk provinsi minimal ya 100-an. Untuk pusat 50-an lah. Syukur-syukur 70."

Maka, bayangkan. Kalau Anda mau maju sebagai caleg pusat, untuk "bingkisan" ke warga saja sudah habis berapa. Di Dapil DIY pada pileg lalu, untuk meraih satu kursi di Senayan seorang caleg mesti mengumpulkan minimal 65 ribu suara. Artinya, kalikan saja angka itu dengan 50 ribu rupiah.

Sistem bitingan (biting: lidi) alias hitung per kepala sudah sangat jamak berjalan. Memang tidak harus semua calon pemilih dirayu dengan bitingan. Ada yang borongan per kampung, dengan transaksi pembangunan fasilitas publik tertentu. Tapi meski cuma separuh saja dari total suara yang digarap dengan model bitingan, silakan hitung berapa M yang mesti keluar untuk itu.

Itu baru ke warga calon pemilih. Belum gelaran acara kampanyenya, juga rapat-rapat timsesnya. Belum sumbangan rupa-rupa, mulai renovasi masjid sampai pengadaan mobil ambulans yang memajang wajah si caleg (tentu saja dengan mobil gres, bukan Panther tua macam punya bapaknya Si Bambang). Belum lagi biaya saksi-saksi. Ada ratusan TPS yang harus dikawal, dan saksi-saksi untuk tiap caleg, khususnya di daerah non-basis, harus disuplai oli yang cukup.

Belum lagi yang paling panas adalah ongkos pengamanan suara. Bukan rahasia lagi kalau di tingkat kecamatan alias PPK, sering terjadi jual beli suara. Para caleg yang sudah pasti gagal akan dibeli suaranya, agar si caleg yang hampir sukses bisa semakin memantapkan peluangnya. Beli suaranya ke siapa? Ya ke si caleg gagal, juga ke pihak-pihak lain yang bisa mengambil keputusan dalam transaksi-transaksi hitam seperti itu.

Pendek kata, ada M-M-an uang yang mesti disiapkan seseorang sebagai modal untuk maju sebagai caleg pusat. Ada juga sih yang benar-benar mengandalkan popularitas, tanpa pakai bitingan, tapi jumlahnya jauh dari dominan. Selebihnya, mekanisme-mekanisme transaksional yang berjalan.

***

Dari semua gambaran itu, muncul pertanyaan terpentingnya: siapa yang punya akses ke duit M-M-an? Apakah penjaga mesin fotokopi yang kekurangan pelanggan macam Si Bambang? Atau penulis kolom mingguan merangkap pengisi materi di kuliah-kuliah Whatsapp? Atau siapa?

Jangan ngelindur yang enggak-enggak. Satu-satunya golongan yang punya akses modal sebesar itu adalah kaum pengusaha! Siapa lagi? Cuma merekalah yang punya duit superjumbo, atau minimal bisa mengakses pinjaman duit yang jauh lebih jumbo.

Memang ada nama-nama yang sukses jadi caleg terpilih karena soal lain. Misalnya karena ia anak tokoh politik atau anak jendral. Tapi silakan periksa, ada berapa bisnis yang menjadi tambang uang milik si tokoh politik dan si jendral tadi. Dengan kata lain, pada hakikat paling mendasarnya, mereka itu ya pengusaha juga haha.

***

Melihat realitas politik berbiaya super-tinggi begini, saya malah jadi heran sendiri, kenapa kamu dan kamu, dan juga kamu, masih saja mengeluh melihat bahwa komposisi calon penghuni baru Senayan nanti nyaris didominasi para pengusaha?

Kabar terakhir memang menyatakan begitu. Sebanyak 262 dari 575 anggota DPR adalah para pengusaha. Hampir setengah isi Senayan adalah pengusaha. Mereka terafiliasi ke dalam 1.016 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor.

Banyak pihak berteriak. Mulai media, hingga para aktivis. Semua teriakan itu wajar. Toh peran sebagai pengusaha memang akan menimbulkan konflik kepentingan dalam kerja-kerja para anggota legislatif, dan dikhawatirkan si anggota legislatif akan lebih mendahulukan kepentingan pribadinya sebagai pengusaha.

Masalahnya, betulkah itu memang sesuatu yang "dikhawatirkan"?

Hehehe, nehi. Kita sudah cincay bahwa konflik kepentingan seperti itulah yang sengaja dicari, atau dicari-cari. Sebab dari situlah peluang konsesi politik terbuka lebar, juga peluang bagi anggota dewan untuk bertransaksi demi pengembalian modal kampanye yang terlalu tinggi.

Ujung-ujungnya, lagi-lagi publik berteriak kencang sekali: kenapa para pengusaha yang jadi penghuni Senayan? Kenapa?

***

Sayangnya, teriakan publik itu cuma dilemparkan ke hilir, saat semua caleg sudah kadung terpilih dengan manis dan dengan kedudukan yang tak mungkin tergoyahkan. Publik lupa bahwa mereka sendirilah yang memilih para caleg pengusaha. Dan, yang lebih mendasar di antara yang dasar: publik pula yang tidak pernah mempersoalkan sedari awal betapa sungguh tidak masuk akalnya nilai rupiah yang dihabiskan para caleg sebagai biaya.

Hilir dan hilir masalah melulu, tidak ada yang berteriak sampai ke hulu. Tidak ada yang menggugat bagaimana bisa terbentuk proses politik semahal ini, bagaimana mekanisme sebusuk ini terus bertahan hingga hari ini, juga bagaimana cara menghentikan semua ini.

Lalu mau sampai kapan terus dan terus begini?

Kalau kita tidak segera memutus mata rantainya, dengan mencari formula agar mekanisme perebutan kursi tidak memakan biaya dalam nilai yang luar biasa seramnya, maka tak usahlah sok-sokan mengeluh lagi jika kelak warga Senayan benar-benar 100% pengusaha semua.

Iqbal
Aji Daryono esais, tinggal di Bantul


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com