detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 07 Oktober 2019, 15:14 WIB

Kolom

Politisi Menyandera Demokrasi

Hemi Lavour Febrinandez - detikNews
Politisi Menyandera Demokrasi Sejumlah tokoh berkumpul membahas perlunya Perppu KPK (Foto: Rolando)
Jakarta - Keras hati Presiden Joko Widodo untuk tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) perlahan melunak. Presiden menyatakan bahwa akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan Perppu tentang KPK. Sikap tersebut muncul setelah pertemuan yang dilakukan oleh Presiden dengan beberapa orang cendekiawan, akademisi, ahli hukum, sastrawan, hingga seniman pada Kamis (26/9/2019) di Istana Kepresidenan.

Pertemuan tersebut merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Presiden untuk berkompromi. Menampung dan mempertimbangkan setiap masukan yang diberikan kepada Presiden harus dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan arah penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Tersandung Politisi

Namun, pilihan Presiden untuk mengeluarkan Perppu tentang KPK tersandung oleh sikap politisi di Senayan. Bahkan penolakan juga datang dari partai yang telah mengusung Presiden Jokowi dari Pemilihan Presiden pada 2014 dan 2019, yaitu PDI-P. DPR menganggap bahwa kondisi yang terjadi saat ini belum memenuhi klausul untuk dapat mengeluarkan Perppu tentang KPK.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 22 ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa Perppu hanya dapat ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Frasa dalam pasal tersebut mengisyaratkan bahwa untuk menafsirkan suatu hal sebagai sebuah kegentingan yang memaksa tersebut merupakan subjektivitas Presiden. Sehingga atas pertimbangan pribadi serta memperhatikan masukan masyarakat seharusnya Presiden tanpa ragu mengeluarkan Perppu tentang KPK.

Namun Presiden Jokowi tersandera oleh sikap partai politik yang menyatakan bahwa dengan mengeluarkan Perppu, maka Presiden tidak menghormati DPR, yang bersama pemerintah telah membahas revisi Undang-Undang tentang KPK. Perbedaan pandangan juga terdapat pada penafsiran syarat untuk dapat Presiden mengeluarkan Perppu.

DPR menganggap bahwa arus demonstrasi yang terjadi untuk menolak pengesahan beberapa Rancangan Undang-undang (RUU) belum dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan Perppu. Pada titik ketidaksepakatan ini membuat Presiden Jokowi menjadi sulit untuk menentukan pilihan. Pada satu sisi Presiden tertahan oleh sikap negatif parlemen yang tidak memberikan dukungan untuk mengeluarkan Perppu tentang KPK serta di sisi lain demonstran kian berdatangan menuntut untuk melakukan pembatalan terhadap beberapa RUU bermasalah serta segera menyelamatkan KPK melalui Perppu. Presiden Joko Widodo tersudut.

Demonstrasi besar yang terjadi pada 23 dan 24 September membuktikan bahwa generasi milenial yang dianggap apolitis dapat mengorganisasi massa untuk melakukan gerakan bersama. Cara-cara baru dilakukan untuk menyuarakan aspirasi. Melalui sosial media undangan konsolidasi, aksi demonstrasi, hingga berbagai propaganda digalang oleh generasi ini. Walaupun siklus dialektika dalam menggerakkan massa masih berada di tangan mahasiswa, tetapi pada akhirnya masyarakat sipil hingga pelajar pun ikut ambil bagian dalam melakukan protes.

Tekanan dari lima belas ribu massa yang memadati luar pagar Gedung DPR/MPR membuat DPR serta pemerintah sepakat untuk menunda beberapa RUU. Seperti RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Perkoperasian. Pembahasan RUU yang ditangguhkan tersebut akan dilakukan oleh anggota DPR Periode 2019-2024.

Massa aksi belum merasa puas. Salah satu tuntutan utama mahasiswa dan masyarakat sipil untuk menyelamatkan KPK melalui Perppu belum dikabulkan. Gelombang demonstrasi tetap menerjang lembaga legislatif, tidak hanya di pusat namun juga di daerah. Beberapa aksi dilakukan dengan damai dan mendapatkan empati dari masyarakat seperti gerakan #GejayanMemanggil di Yogyakarta.

Namun tidak sedikit pula aksi yang menyisakan duka seperti yang terjadi di Sulawesi Tenggara, di mana terjadi benturan antara massa aksi dengan aparat yang akhirnya merenggut dan menyisakan tubuh Randi, mahasiswa Universitas Haluoleo, terkapar karena terjangan peluru.

Randi tidak sendiri, terdapat kawan lainnya dari kampus yang sama, Yusuf Kardawi yang juga mengikuti demonstrasi di depan DPRD Sulawesi Tenggara. Berakhir dengan meninggal dunia setelah sempat kritis di Rumah Sakit Bahteramas. Dua orang korban tewas akibat demonstrasi yang direpresi oleh aparat keamanan menjadi tamparan bagi demokrasi di Indonesia.

Cara pemerintah untuk membubarkan massa aksi di beberapa daerah melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan merupakan sebuah kesalahan. Hal tersebut hanya akan memperburuk tensi dan pandangan masyarakat atas situasi yang terjadi.

Selain pembubaran massa di lapangan, upaya pemerintah untuk meredam gerakan mahasiswa dengan melalui Menristekdikti berupa ancaman sanksi bagi rektor dan dosen yang menggerakkan mahasiswa untuk melakukan demonstrasi. Kebijakan tersebut hanya akan mengingatkan masyarakat pada kebijakan NKK/BKK yang berlaku di Orde Baru.

Memenuhi Klausul

Tidak stabilnya situasi negara dan pemerintahan akibat arus demonstrasi seharusnya telah memenuhi klausul bagi Presiden untuk mengeluarkan Perppu tentang KPK. Selain bertujuan menjaga stabilitas negara, Perppu tentang KPK juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi di periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi.

Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk melepaskan diri dari sandera politisi partai politik dan DPR. Pertama, melakukan dialog terbuka dengan mahasiswa dan masyarakat sipil yang menjadi representasi dalam gerakan penolakan terhadap pelemahan KPK.

Dialog bukan dilakukan untuk menambah komponen pertimbangan presiden untuk mengeluarkan perppu, namun secara strategis membangun komitmen bersama untuk memperkuat KPK dan gerakan anti korupsi. Di mana Perppu tentang KPK menjadi kunci untuk membuka ruang dialog tersebut.

Kedua, bersama DPR melibatkan mahasiswa dan masyarakat untuk merumuskan kembali RUU yang muatan isinya dianggap bermasalah. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengkritisi proses legislasi yang sedang berlangsung harus ditanggapi positif oleh pemerintah. Pasalnya masyarakat telah memiliki kesadaran organik tentang pentingnya mengawal pembahasan suatu peraturan perundang-undangan.

Hemi Lavour Febrinandez peneliti di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com