detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Jumat 04 Oktober 2019, 14:21 WIB

Kolom

Membangunkan Maluku dari Tidur Panjang

Ulul Azmi Afrizal Rizqi - detikNews
Membangunkan Maluku dari Tidur Panjang Pembangunan jalan di Pulau Seram, Maluku (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Jakarta -

Alam kurang adil yang seperti apa? Birunya samudera beserta jutaan potensi di bawahnya telah ia sediakan. Ribuan gugusan pulau membentang dari Tanah Seram hingga Tanimbar. Belum lagi, keragaman budaya serta peninggalan kekayaan alam nan melimpah. Hingga, potensi dan harapan kemajuan bangsa pada pundak 1,7 juta penduduk Negeri Seribu Raja, Maluku.

Ironisnya, dengan segala kekayaan yang dimiliki, seolah Maluku sedang "tertidur dalam gelap". Apa yang disediakan alam belum sepenuhnya mampu dioptimalkan. Tak heran jika Maluku masih menjadi penghuni empat besar provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Meski mengalami penurunan, namun angka 17,69 persen pada periode Maret 2019 masih terlampau tinggi jika dibandingkan angka kemiskinan nasional yang hanya sebesar 9,41 persen.

Dari sisi kualitas pembangunan sumber daya manusia, capaian Maluku juga masih dibawah angka nasional. Tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku berada pada titik 68,87 poin yang berkategori sedang. Sementara IPM Indonesia pada waktu yang sama sebesar 71,39 yang berkategori tinggi.

Kedua indikator tersebut seakan menegaskan kalimat pembuka, alam kurang adil seperti apa? Dengan begitu banyak potensi, data justru berkata lain. Apa kita sebagai generasi muda akan tinggal diam? Membiarkan Maluku berjalan dalam kegelapan tanpa pijar nyala benih-benih harapan?

Menemukan Solusi

Memang bukan pekerjaan mudah untuk mengubah itu semua. Perlu ditemukan solusi mengapa Maluku masih menjadi penghuni the big four wilayah miskin di Indonesia. Jika melihat hasil pendataan Susenas Maret 2019, kemiskinan di Maluku masih didominasi wilayah perdesaan. Bahkan kemiskinan di perdesaan lima kali lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan.

Menurut BPS, persentase penduduk miskin di perdesaan Maluku pada Maret 2019 adalah sebesar 26,83 persen. Sementara di perkotaan hanya 5,84 persen. Secara sekilas perbedaan kemiskinan antara di desa dan kota tampak begitu mencolok. Sepertinya terdapat masalah yang cukup serius pada wilayah perdesaan di Maluku sehingga masih mencatatkan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Padahal program pemerintah pusat dalam balutan Nawacita begitu jelas memprioritaskan permasalahan di perdesaan. Salah satu poin Nawacita berbunyi, "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan." Kalimat tersebut begitu jelas mengatakan pentingnya membangun negara yang dimulai dengan membangun desa.

Di Maluku sendiri berdasarkan pendataan Potensi Desa (Podes) 2018, masih terdapat 558 (46,42 persen) desa yang berstatus desa tertinggal. Sementara sebanyak 613 (51 persen) desa berstatus berkembang dan hanya 31 (2,58 persen) desa yang berkategori mandiri.

Jika pemerintah mau berkaca pada data yang ada, semestinya cukup jelas permasalahan mana dulu yang perlu mendapat perhatian lebih. Membangun desa merupakan salah satu solusi yang dapat diandalkan. Program dana desa dengan gelontoran ratusan juta hingga miliaran rupiah setiap tahun harus benar-benar diawasi dan dikawal penggunaannya agar tepat sasaran serta menuai hasil yang maksimal.

Alangkah baiknya program dana desa tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dan berskala infrastruktur penunjang perekonomian masyarakat desa. Karena infrastruktur yang memadai akan mendongkrak perekonomian. Imbasnya kualitas kehidupan manusia dapat terangkat, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain peningkatan infrastruktur di desa, pembangunan kualitas hidup manusia juga patut mendapat perhatian lebih. Seberapa besar keberhasilan pembangunan manusia diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ketersediaan data IPM yang dikeluarkan BPS setiap tahunnya seharusnya menjadi cermin bagi pemerintah untuk mengevaluasi kinerjanya selama ini.

Pemerintah perlu menindaklanjuti capaian dari masing-masing komponen penyusun IPM, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Pendidikan memang sudah menjadi harga mati bagi peningkatan kualitas hidup manusia. Melalui pendidikan, gerbang menuju kesejahteraan di masa mendatang akan semakin terbuka. Bukan bualan semata, data berbicara keterkaitan pendidikan dengan tingkat kesejahteraan.

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2019, lulusan universitas dengan jam kerja selama 38 jam per minggu memiliki rata-rata upah sebulan sebesar Rp 4.363.717,00. Hal ini sangat timpang dengan lulusan SD yang hanya diberi rata-rata upah sebulan sebesar Rp 1.814.543,00 dengan rata-rata jam kerja selama 43 jam seminggu. Data tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar pula peluang untuk memperoleh penghasilan yang memadai.

Selain pendidikan, hal yang tak kalah penting adalah kondisi kesehatan masyarakat. Pembangunan sarana kesehatan hingga ke wilayah pelosok sudah semestinya dilakukan. Jangan sampai masih terdengar adanya masyarakat yang mengalami kesulitan berobat hanya karena kesulitan mencapai sarana kesehatan, atau bahkan belum tersedianya fasilitas kesehatan di sekitar masyarakat.

Penggunaan Data

Jika pemerintah jeli dan sadar akan data, bukanlah hal sulit mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Maluku bahkan nasional. Data dapat digunakan sebagai pijakan dalam merumuskan suatu kebijakan. Penggunaan data yang tidak tepat akan menghasilkan kebijakan yang salah arah.

Perhatian dan apresiasi sudah semestinya diberikan kepada para pahlawan data. Bukan apa-apa, mereka turut serta membangun negara dalam "senyap", mengumpulkan data yang akurat untuk kepentingan pembangunan. Di era saat ini, bukan hanya kekayaan alam saja yang menjadi komoditas pemenuhan kebutuhan manusia. Di sisi lain, data telah menjelma menjadi komoditas baru untuk menyongsong era industri dan teknologi.

BPS sebagai instansi penyedia data sudah semestinya dan wajib menyediakan data yang berkualitas. Anggaran negara untuk kegiatan pengumpulan data juga harus ditingkatkan. Memang mengumpulkan data itu bukan suatu perkara mudah dan murah. Namun perlu diingat, membangun tanpa data justru akan lebih mahal. Kerugian negara apabila melangkah tanpa berpijak pada data tak akan ternilai harganya.

Ulul Azmi Afrizal Rizqi Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Maluku


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com