detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 03 Oktober 2019, 11:26 WIB

Kolom

Pecut Udara Buruk

Abdurrahman Arum - detikNews
Pecut Udara Buruk Foto: Jabbar Ramdhani
Jakarta - Dalam beberapa bulan terakhir ini berita kualitas udara di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia yang menduduki posisi terburuk di dunia datang silih berganti. Udara buruk adalah ancaman bagi puluhan juta orang yang tinggal di kota-kota besar tersebut. Berita buruk adalah "berita bagus". Maka berita buruk itu pun menjadi trending topic dan headline berulang kali di berbagai jenis media cetak, online, maupun sosmed. Efeknya seperti pecut.

Pemerintah langsung merespons hal tersebut dengan berbagai rencana, mulai dari mobil listrik, transportasi umum, taman kota, sampai bunga lidah mertua yang diyakini bisa membersihkan udara dalam ruangan. Respons pemerintah kali ini jauh berbeda daripada sebelumnya. Bahkan terkesan sangat serius, mendadak, dan tidak terencana. Padahal udara Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia sudah kotor sejak lama.

Berbagai ahli lingkungan sudah menyampaikan itu bertahun-tahun yang lalu. Hanya saja, saat itu pengukur udara online belum populer sehingga tidak banyak orang yang tahu. Hanya para ahli dan pemerhati lingkungan yang menyadari hal tersebut. Dan, peringatan dari para ahli dan aktivis lingkungan tersebut tidak direspons dengan memadai.

Sudah Sejak Lama

Sejak 2014, pemerintah sebenarnya telah menyusun Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang merupakan rencana jangka panjang bauran energi di Indonesia. Dalam dokumen RUEN, target bauran energi bersih atau Energi Baru Terbarukan (EBT) yang harus dicapai oleh Indonesia adalah 23% pada 2025 dan 30% pada 2050.

Tujuan dari bauran EBT adalah untuk keberlangsungan ekonomi dan ekologi. Jadi rencana membersihkan udara itu sudah ada sejak lama. Hanya saja, perkembangan RUEN sangat lambat, bahkan sejak dalam penyusunannya. Dokumen RUEN baru bisa diluncurkan secara resmi setelah ditandatangani oleh presiden pada 2017.

Jika penyusunan rencana saja pelan, maka pelaksanaannya apalagi. Di sektor transportasi misalnya, sampai hari ini semua kendaraan masih menggunakan bahan bakar fosil. Sementara target untuk mencapai 23% tinggal 5 tahun lagi. Dari data BPS, jumlah kendaraan bermotor (motor, mobil, truk, dan bus) di Indonesia mencapai 160 juta unit. Bagaimana mungkin kita bisa mengonversi 36,8 juta kendaraan dalam waktu 5 tahun?

Untuk energi listrik, kita masih sedikit beruntung, karena saat RUEN dibuat, bauran energi bersih pada pembangkit listrik sudah mencapai angka 11,5%, jadi kurang setengahnya lagi mencapai target dalam 11 tahun. Namun demikian, menaikkan bauran EBT sebesar 11,5% ini ternyata tidak mudah. Dari data statistik yang dirilis Kementerian ESDM pada 2018, total pembangkit EBT yang dibangun dalam rentang 2014 - 2018 hanya 1.100 MW atau tidak sampai 2%.

Pada dokumen Rencana Umum Pengembangan Tenaga Listrik (RUPTL) yang dikeluarkan oleh kementerian ESDM dan PT PLN pada 2019, sebagian besar target EBT diletakkan pada tahun terakhir atau 2025. Pada tahun tersebut, dalam satu tahun saja pemerintah menargetkan menyelesaikan 6.250 MW. Itu lebih besar dari seluruh pembangkit EBT yang dibangun sepanjang sejarah. Ini mengingatkan kita pada sistem kebut semalam saat ujian sekolah atau kuliah.

Dan, tentu saja membangun pembangkit listrik tidak sama dengan ujian. Apakah ini berarti pemerintah menyerah dengan EBT? Semoga tidak.

PT PLN sebagai penyedia tunggal energi listrik ditugaskan untuk menyediakan listrik yang harganya terjangkau oleh masyarakat. Dan, PT PLN cukup berhasil menjalankan tugas ini karena harga listrik di Indonesia (rata-rata tertimbang semua golongan) adalah yang termurah di Asia Tenggara.

Kendala utama listrik EBT adalah harganya yang lebih mahal daripada listrik batu bara. Di samping juga jaringan (grid) kecil di luar pulau Jawa yang masih kurang stabil sehingga sulit menerima energi listrik EBT yang kurang stabil.

Dari berbagai kesempatan yang disampaikan baik oleh menteri ESDM maupun para petinggi lainnya, pemerintah masih mengutamakan ketersediaan dan keterjangkauan. Jika dihadapkan pada pilihan menyediakan listrik kotor yang murah atau listrik bersih yang lebih mahal, maka pilihan pemerintah selama ini jatuh pada listrik kotor yang murah. Hal inilah yang menyebabkan pembangkit EBT jauh dari target.

Pecut udara kotor yang menjadi headline beberapa bulan terakhir semoga mengubah mindset di atas. Mengingat mindset tentang energi murah selama ini juga terbangun dari opini publik yang selalu mengeluhkan "harga listrik mahal" walaupun sudah paling murah di Asia Tenggara. Pilihan pemerintah pada energi kotor yang murah juga hanya didasarkan pada mindset, bukan data, dan bukan pertimbangan jangka panjang.

Bukan Mobil Listrik

EBT adalah kunci penyelesaian udara kotor. Berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah menjadi kurang efektif jika target EBT gagal. Mobil listrik misalnya; jika pembangkit listriknya masih menggunakan batu bara, maka mobil listrik tidak ada gunanya. Itu hanya memindahkan pembakaran fosil dari Jakarta ke pembangkit-pembangkit listrik di sekitarnya.

Dari data kualitas udara Jabodetabek yang cenderung rata dan acak baik pada hari kerja maupun hari libur mengindikasikan bahwa penyebab kotornya udara bukan hanya asap mobil, tapi juga pembangkit batu bara yang di sekitar Jabodetabek. Dari data Walhi, total ada 10 pembangkit listrik batu bara dalam radius 100 km dari Jakarta yang setiap hari mengeluarkan emisi setara 10 juta kendaraan.

Maka memindahkan sumber polusi dari kendaraan ke pembangkit listrik yang jaraknya kurang dari 100 km bukanlah ide yang bagus. Saatnya pemerintah meninjau ulang rencana pembangunan pembangkit listrik batu bara berukuran besar di Pulau Jawa dan menggantinya dengan EBT mengingat hanya jaringan di Pulau Jawa yang secara teknis cukup stabil untuk menerima listrik EBT dalam jumlah yang besar.

Untuk pembangkit yang sudah telanjur dibangun mungkin terlalu mahal untuk dihentikan. Tapi pembangkit-pembangkit yang pada 2019 masih dalam tahap rencana, sebesar 14.000 MW seperti yang ada di RUPTL, masih bisa ditinjau ulang.

Dari data Bloomberg, harga listrik EBT setiap tahun turun. Dalam waktu yang tidak lama lagi harganya akan bersaing dengan listrik fosil, termasuk batu bara. Lebih baik menghentikan rencana pembangunan pembangkit batu bara daripada menutupnya di kemudian hari dan menjadi rongsokan karena sudah kalah bersaing dengan EBT di masa depan.

Abdurrahman Arum Clean Energy Investment Expert - Indonesia


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com