Rabu 02 Oktober 2019, 11:15 WIB
Kolom
Mandat DPR 2019-2024: Kembalikan Kepercayaan Publik
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -
Kemarahan rakyat kepada DPR merupakan cerminan dari akumulasi kekecewaan publik atas kerja dan perilaku anggota DPR. Sudah sejak lama para anggota DPR mengalami "putus hubungan" dengan rakyat yang seharusnya mereka wakili. Hal ini dapat kita lihat pada banyak hal.
Tidak dilakukannya konsultasi publik dalam membuat undang-undang, keputusan fraksi dalam menyikapi isu atau masalah yang tidak didasarkan pada aspirasi masyarakat, dan respons terhadap gerakan demonstrasi mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat yang cenderung meremehkan peserta demonstran alih-alih mencari solusi bersama hanyalah sebagian dari besarnya masalah yang terdapat pada badan legislatif kita.
Tudingan bahwa para demonstran tidak sepenuhnya memahami secara akademis pasal-pasal dalam berbagai RUU yang ditentang pun sesungguhnya merupakan penyorotan pada institusi DPR yang tidak melakukan sosialisasi mengenai RUU pada masyarakat. Dokumen-dokumen RUU pun sulit untuk ditemukan secara mandiri karena DPR memang tidak merilis dokumen-dokumen tersebut kepada publik. Masyarakat umum pun bergantung pada media massa untuk mendapatkan informasi mengenai agenda dan perancangan undang-undang, sementara kita tidak dapat menyangkal bahwa tidak semua informasi yang dimuat oleh media massa bersifat objektif dan lengkap.
Melalui pembahasan RUU yang tidak transparan maupun mengundang elemen masyarakat akar rumput dan pendelegitimasian yang dilakukan terhadap tuntutan dan peserta demonstrasi, para anggota DPR-dengan didukung oleh pejabat-pejabat pemerintahan lain-telah melakukan upaya depolitisasi rakyat secara tidak langsung.
Masih Menaruh Harapan
Dimulainya masa jabatan baru bagi anggota DPR bukan berarti permasalahan fungsional DPR --dan institusi pemerintahan yang lain-- gugur. Walau masyarakat masih menaruh harapan pada anggota-anggota DPR yang baru terpilih, kita tidak dapat mengatakan bahwa kegelisahan masyarakat sudah hilang. Kekecewaan masyarakat terhadap DPR sudah terakumulasi selama bertahun-tahun sehingga ucapan janji tidak berarti apa-apa bagi masyarakat.
Para anggota DPR masa jabatan 2019-2024 memiliki tugas untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada institusi wakil rakyat tersebut. Untuk melakukan hal ini, tidak cukup bagi para anggota DPR untuk sekadar membahas dan merevisi RUU yang ditentang masyarakat. Para anggota DPR perlu memperbaiki hubungan mereka dengan konstituen yang mereka wakili: temui masyarakat secara langsung, dengarkan keluhan dan masukan dari berbagai elemen alih-alih membantah dan menuduh masyarakat tidak memahami politik, dan rumuskan kebijakan yang mencerminkan kehendak dan keadilan bagi rakyat.
Anggota DPR perlu terus-menerus ingat bahwa hubungan antara diri mereka dengan rakyat tidak terputus setelah kontestasi elektoral selesai. Mandat rakyat kepada mereka akan terus melekat pada diri mereka hingga akhir masa jabatan.
Perbaikan institusional pun perlu perlu dilakukan pada institusi DPR. DPR perlu "membuka diri" kepada masyarakat. Sediakan informasi lengkap mengenai agenda dan pembahasan kebijakan yang akan dan sedang berlangsung pada masyarakat. Sediakan jalur resmi bagi masyarakat untuk berdialog secara langsung dengan para wakil mereka di parlemen. Pastikan bahwa masyarakat luas mengetahui bahwa mereka berhak mengakses informasi dan berdialog secara langsung dengan wakil mereka.
Hingga kini, belum banyak orang mengetahui hak-hak mereka dalam politik di luar memilih dalam pemilihan umum dan menyatakan pendapat. Rangkaian demonstrasi yang telah berlangsung-dan masih akan berlanjut hingga beberapa hari ke depan-sudah sepantasnya menjadi indikasi perlunya DPR melakukan evaluasi dan pembenahan diri, alih-alih sebagai sinyal untuk mengetatkan keamanan belaka.
(mmu/mmu)
Selasa (1/10), 575 anggota DPR masa jabatan 2019-2024 dilantik. Sejak hari itu pula, menjadi tugas merekalah untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi DPR yang seharusnya menjadi wadah aspirasi rakyat.
Rangkaian demonstrasi yang telah berlangsung dua pekan terakhir ini mencerminkan bukan hanya ketidakpuasan, namun kemarahan publik terhadap kinerja DPR. Mulai dari maraknya kasus korupsi, pemilihan pimpinan KPK yang diduga melakukan pelanggaran etik, hingga daftar RUU yang bermasalah dan mengancam hak-hak sipil rakyat serta demokrasi Indonesia. Alih-alih membuat rakyat gentar dan menstabilkan keadaan, penggunaan kekerasan yang tidak proporsional oleh aparat untuk merespons protes masyarakat justru meningkatkan kemarahan masyarakat dan mengurangi legitimasi pemerintah.
Rangkaian demonstrasi yang telah berlangsung dua pekan terakhir ini mencerminkan bukan hanya ketidakpuasan, namun kemarahan publik terhadap kinerja DPR. Mulai dari maraknya kasus korupsi, pemilihan pimpinan KPK yang diduga melakukan pelanggaran etik, hingga daftar RUU yang bermasalah dan mengancam hak-hak sipil rakyat serta demokrasi Indonesia. Alih-alih membuat rakyat gentar dan menstabilkan keadaan, penggunaan kekerasan yang tidak proporsional oleh aparat untuk merespons protes masyarakat justru meningkatkan kemarahan masyarakat dan mengurangi legitimasi pemerintah.
Kemarahan rakyat kepada DPR merupakan cerminan dari akumulasi kekecewaan publik atas kerja dan perilaku anggota DPR. Sudah sejak lama para anggota DPR mengalami "putus hubungan" dengan rakyat yang seharusnya mereka wakili. Hal ini dapat kita lihat pada banyak hal.
Tidak dilakukannya konsultasi publik dalam membuat undang-undang, keputusan fraksi dalam menyikapi isu atau masalah yang tidak didasarkan pada aspirasi masyarakat, dan respons terhadap gerakan demonstrasi mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat yang cenderung meremehkan peserta demonstran alih-alih mencari solusi bersama hanyalah sebagian dari besarnya masalah yang terdapat pada badan legislatif kita.
Tudingan bahwa para demonstran tidak sepenuhnya memahami secara akademis pasal-pasal dalam berbagai RUU yang ditentang pun sesungguhnya merupakan penyorotan pada institusi DPR yang tidak melakukan sosialisasi mengenai RUU pada masyarakat. Dokumen-dokumen RUU pun sulit untuk ditemukan secara mandiri karena DPR memang tidak merilis dokumen-dokumen tersebut kepada publik. Masyarakat umum pun bergantung pada media massa untuk mendapatkan informasi mengenai agenda dan perancangan undang-undang, sementara kita tidak dapat menyangkal bahwa tidak semua informasi yang dimuat oleh media massa bersifat objektif dan lengkap.
Masih Menaruh Harapan
Dimulainya masa jabatan baru bagi anggota DPR bukan berarti permasalahan fungsional DPR --dan institusi pemerintahan yang lain-- gugur. Walau masyarakat masih menaruh harapan pada anggota-anggota DPR yang baru terpilih, kita tidak dapat mengatakan bahwa kegelisahan masyarakat sudah hilang. Kekecewaan masyarakat terhadap DPR sudah terakumulasi selama bertahun-tahun sehingga ucapan janji tidak berarti apa-apa bagi masyarakat.
Para anggota DPR masa jabatan 2019-2024 memiliki tugas untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada institusi wakil rakyat tersebut. Untuk melakukan hal ini, tidak cukup bagi para anggota DPR untuk sekadar membahas dan merevisi RUU yang ditentang masyarakat. Para anggota DPR perlu memperbaiki hubungan mereka dengan konstituen yang mereka wakili: temui masyarakat secara langsung, dengarkan keluhan dan masukan dari berbagai elemen alih-alih membantah dan menuduh masyarakat tidak memahami politik, dan rumuskan kebijakan yang mencerminkan kehendak dan keadilan bagi rakyat.
Anggota DPR perlu terus-menerus ingat bahwa hubungan antara diri mereka dengan rakyat tidak terputus setelah kontestasi elektoral selesai. Mandat rakyat kepada mereka akan terus melekat pada diri mereka hingga akhir masa jabatan.
Perbaikan institusional pun perlu perlu dilakukan pada institusi DPR. DPR perlu "membuka diri" kepada masyarakat. Sediakan informasi lengkap mengenai agenda dan pembahasan kebijakan yang akan dan sedang berlangsung pada masyarakat. Sediakan jalur resmi bagi masyarakat untuk berdialog secara langsung dengan para wakil mereka di parlemen. Pastikan bahwa masyarakat luas mengetahui bahwa mereka berhak mengakses informasi dan berdialog secara langsung dengan wakil mereka.
Hingga kini, belum banyak orang mengetahui hak-hak mereka dalam politik di luar memilih dalam pemilihan umum dan menyatakan pendapat. Rangkaian demonstrasi yang telah berlangsung-dan masih akan berlanjut hingga beberapa hari ke depan-sudah sepantasnya menjadi indikasi perlunya DPR melakukan evaluasi dan pembenahan diri, alih-alih sebagai sinyal untuk mengetatkan keamanan belaka.
(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
