detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 01 Oktober 2019, 12:14 WIB

Kolom

Pemberantasan "Ilegal Fishing" Harus Dilanjutkan

Yudhistira Rizky Abdillah - detikNews
Pemberantasan Ilegal Fishing Harus Dilanjutkan Kapal asing pencuri ikan ditangkap di perairan Riau (Foto: Agus Siswanto/detikcom)
Jakarta -

Masa bakti Kabinet Kerja I akan segera berakhir. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada beberapa kesempatan, termasuk terakhir pada Rapat Koordinasi Nasional Satuan Tugas 115, berpamitan dan berpesan agar pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing tetap menjadi prioritas kerja pemerintahan periode selanjutnya.

Publik pun tentunya bertanya-tanya apakah kebijakan pemberantasan IUU Fishing akan tetap dilanjutkan atau justru tidak diprioritaskan lagi. Argumen utama yang kontra terhadap pemberantasan IUU Fishing adalah agar Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih fokus pada peningkatan perekonomian di sektor kelautan dan perikanan.

Argumen ini tidak berdasar, karena pemberantasan IUU Fishing dan peningkatan perekonomian adalah dua hal yang dapat dilaksanakan beriringan, dan justru pemberantasan IUU Fishing dapat mendukung peningkatan perekonomian perikanan.

Meningkatkan Daya Saing

Pemberantasan IUU Fishing dapat meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di kancah perdagangan ikan internasional. Masyarakat negara-negara maju sudah memiliki kesadaran tinggi dan menolak produk hasil perikanan yang diperoleh dari kegiatan IUU Fishing. Negara maju importir produk perikanan global pun sudah menerapkan kebijakan pemberantasan IUU Fishing melalui instrumen perdagangan internasional (trade measure), seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS) sebagai dua besar importir ikan global.

Sejarah penerapan trade measure adalah embargo yang dilakukan AS terhadap produk udang yang berasal dari negara-negara eksportir yang tidak menerapkan kebijakan pemasangan alat penghalau penyu (Turtle Excluder Device) pada jaring trawl mulai tahun 1996. Dasar kebijakan tersebut adalah Pasal XX huruf g The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 yang mengecualikan perdagangan bebas dengan tujuan melindungi sumber daya alam yang dapat habis, dalam hal ini kebijakan AS bertujuan melindungi populasi penyu.

Kebijakan AS ini kemudian disengketakan di Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body) organisasi Perdagangan Dunia (WTO) oleh India, Thailand, Malaysia dan Pakistan yang dikenal dengan Shrimp-Turtle Case. Putusan akhir sengketa ini oleh Badan Banding WTO (WTO Appellate Body) menyatakan bahwa trade measures AS untuk melindungi atau melakukan konservasi atas penyu yang terancam punah dapat dibenarkan, meskipun AS dinyatakan gagal melakukan negosiasi dan mencegah diskriminasi bagi negara-negara eksportir terkait.

Yurisprudensi inilah yang kemudian dijadikan acuan bagi negara-negara maju untuk mempersyaratkan ketelusuran (traceability) produk perikanan melalui Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (catch certificate) kepada negara eksportir yang menyatakan bahwa produk perikanan yang diekspor bebas atau bukan berasal dari IUU Fishing.

UE bahkan menerapkan kebijakan pemberian "kartu kuning" dan "kartu merah" untuk mengevaluasi keseriusan negara eksportir mengendalikan IUU Fishing. Jika negara eksportir tidak serius mengendalikan IUU Fishing akan diberikan kartu kuning yang berarti peringatan. Negara eksportir dengan status kartu kuning yang tidak melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pencegahan IUU Fishing dapat diberikan kartu merah, sehingga produk perikanannya tidak berdaya saing dan tidak diterima di pasar UE.

Thailand pernah mendapatkan kartu kuning sejak April 2015 sampai dengan Januari 2019. Setali tiga uang Vietnam saat ini masih mendapat status kartu kuning sejak Oktober 2017. Dibandingkan kedua negara tetangga tersebut, tentunya status "hijau" Indonesia memberikan peluang untuk mendorong peningkatan eskspor hasil perikanan nasional.

Oleh karena itu, upaya pemberantasan IUU Fishing yang telah dilakukan selama ini harus dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk mencegah diboikotnya produk perikanan nasional di pasar ikan global.

Pengawasan Perikanan

Pengawasan perikanan memegang peran strategis dalam pelaksanaan kebijakan perikanan melalui sistem operasional Monitoring, Control, and Surveillance (MCS). Monitoring atau pengumpulan data secara terus-menerus telah dilaksanakan dengan baik melalui penerapan e-logbook, penempatan observer di atas kapal perikanan dan pencatatan pendaratan ikan di pelabuhan.

Data yang diperoleh dari proses monitoring selanjutnya menjadi pertimbangan untuk pelaksanaan control atau pengendalian. Pengendalian dilaksanakan melalui sistem perizinan, pengaturan alat penangkapan ikan, daerah penangkapan ikan, jenis ikan yang dilarang ditangkap atau dilindungi dan peraturan teknis lainnya.

Surveillance atau pengawasan perikanan berfungsi untuk mengawasi kepatuhan pelaku usaha perikanan atas peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Apabila pengawasan perikanan lemah, maka peraturan-peraturan teknis yang telah ditetapkan tidak terlaksana dengan baik dan lebih jauh dapat menggagalkan pencapaian kebijakan perikanan yang telah ditetapkan.

Pengawasan perikanan telah dilaksanakan dengan baik melalui penggunaan teknologi pemantauan kapal perikanan (VMS) dan citra satelit untuk memantau kapal perikanan, pelaksanaan patroli laut dan udara secara terkoordinasi dan pengawasan seluruh tahapan kegiatan perikanan oleh pengawas perikanan.

Hasil pengawasan perikanan yang telah dilakukan oleh pengawas perikanan maupun oleh TNI AL, Kepolisian, dan Bakamla berhasil menangkap kapal-kapal perikanan jumbo buronan internasional seperti Viking, STS-50 dan terakhir Nika, sehingga pengawasan perikanan Indonesia diakui oleh dunia.

Kegiatan pengawasan ini didukung dengan pelaksanaan penegakan hukum yang memberikan efek jera melalui penenggelaman lebih dari 500 kapal perikanan asing pelaku illegal fishing selama lima tahun terakhir. Walaupun capaian ini membanggakan, pengawasan perikanan untuk mencegah IUU Fishing perlu ditingkatkan karena modus pelaku IUU Fishing yang terus berkembang.

Selain itu luasnya wilayah perairan yang diawasi mulai dari perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial sampai dengan Zona Ekonomi Eksklusif memerlukan kapasitas kelembagaan dan armada pengawasan yang kuat.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan pengawasan perikanan baik di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta peningkatan jumlah dan kemampuan pengawas perikanan.

Pemberantasan IUU Fishing dengan pengawasan perikanan yang kuat harus terus dilaksanakan untuk menegaskan kedaulatan nasional dalam mengelola sumberdaya perikanan. Terbatasnya ruang gerak para pencuri ikan merupakan perlindungan bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan lokal untuk meningkatkan produksi perikanan nasional yang berdaya saing global.

Yudhistira Rizky Abdillah Pengawas Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com