Menyongsong 70 Tahun Berdirinya RRC di Tengah Perang Dagang AS-Tiongkok

Jakarta - Di saat Masyarakat Tiongkok bersiap-siap menyongsong perayaan 70 Tahun berdirinya RRT, Warga dunia justru was was mengamati perkembangan perang dagang yang melibatkan AS dan China. Meskipun negosiasi terus dilakukan dua negara kekuatan ekonomi terbesar di planet bumi kita ini, namun belum ada tanda - tanda yang menggembirakan.

Memang tidak ada hal yang mengejutkan dari rivalitas kedua negara kekuatan ekonomi terbesar di planet bumi ini. Selain sudah diprediksi sebelumnya oleh para ahli, situasi ini juga telah terjadi dalan sejarah peradaban modern. Pada tahun 1907, seorang diplomat ternama Inggris, Eyre Brow dalam sebuah momerandum "the Present State of British Empire Relations with France and Germany" menyebutkan bahwa kebangkitan Jerman merupakan ancaman bagi Imperium Britania dalam system internasional.

Hal yang sama juga terjadi dalam konteks saat ini di mana AS melihat China sebagai ancaman. Bagi Washington, China bukan saja ancaman bagi ekonomi dan keamanan secara domestic, namun juga bagi Tata Dunia Internasional (World International Order) yang lebih dari tujuh dekade eksis dengan AS sebagai inkumben adidaya global pasca runtuhnya Uni Soviet.

Sejak berakhirnya Perang Dunia ke-2 kebijakan luar negeri AS selalu berorientasi pada Liberal Hegemony dengan tujuan utamanya menjadikan negara - negara di Planet Bumi ini menjadi negara yang demokratis, terbuka, menghargai hak kebebabasan individu seperti halnya AS. Prinsip - prinsip ini juga menjadi ciri utama dari Tata Dunia International (World International Order ).

Tata Dunia Internasional selain mengedepankan nilai nilai demokratis, penghargaan terhadap HAM dan kebebasan individu, juga memiliki dua komponen penting yakni Ekonomi yang termanifestasikan melalui kerjasama perdagangan bebas secara regional maupun global yang memungkinkan terjadinya lalu lintas barang dan jasa secara bebas lintas batas negara. Semua ini terlembagakan melalui institusi - institusi seperti WTO,IMF,World Bank dll yang berlandaskan rules based system. Serta komponen politik melalui kerjasama dan aliansi dalam bidang pertahanan keamanan di berbagai belahan dunia dengan AS sebagai formatur tunggal.

Dalam buku terbarunya, The Great Delusion, pakar hubungan internasional dari Universitas Chicago, John Mearsheimer mengatakan bahwa kebijakan luar negeri Washington di bawah Trump sangat berlawanan dengan prinsip liberal hegemony yang selama ini menjadi payung utama arah kebijakan AS (Mearsheimer, 2018 ). Hal senada juga disampaikan oleh Professor HI dari Princeton University, John Ikenbery dari genre liberal dan sangat aktif menulis mengenai Liberal International Order. Dalam sebuah kesempatan Ikebenry menyampaikan "I never thought that I'd see the day when the Liberal International Order will be killed not by murder but by suicide" Kritik yang disampaikan oleh dua pemikir utama dalam studi HI ini didasarkan atas beberapa keputusan Trump yang kontroversial. Diantaranya, mundur dari Komisi HAM PBB, UNESCO, Paris Agreement, Trans Pasific Partnerships.

Rivalitas AS dan China
Sulit untuk diabaikan bahwa perang dagang yang berlangsung saat ini hanyalah salah satu instrumen untuk melemahkan posisi China secara global yang cenderung semakin menguat. Indikator menguatnya posisi China misalnya terkait isu Xinjiang. Juli lalu 22 negara termasuk AS mengkritik kebijakan China terhadap etnis minoritas Uighur dalam surat yang dikirim kepada Presiden Dewan HAM PBB dan Komisaris Tinggi PBB di Genewa. Namun 50 negara dari Asia, Afrika, Amerika Latin dan Eropa justru mendukung kebijakan China di Xinjiang dan mengapresiasi langkah yang dilakukan Beijing dan membantah adanya tindakan represif terhadap etnis Uighur.

Uniknya, diantara negara - negara yang mendukung Beijing adalah anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). Terpilihnya Qu Dongyu sebagai Direktur Jenderal FAO juga merupakan salah satu indicator menguatnya posisi China secara global. Qu menjadi orang Asia kedua setelah Binan Rajan Sen dari India yang masa jabatannya berakhir tahun 1967.

Rivalitas AS dan China memang sesuatu yang tidak bisa dihindari mengingat posisi AS sebagai adidaya tunggal secara global. Namun perjalanan China untuk menjadi negara superpower sudah diprediksi sebelumnya. US National Inteligence dalam laporan yang dirilis tahun 2012 berjudul Global Trends 2030 memprediksikan bahwa China akan menjadi negara superpower tahun 2030. Meskipun secara militer China disebutkan tidak mampu menandingi AS. Professor Sejarah dari University of Wisconsin Madisson, Alfred W McCoy dalam bukunya In the Shadows of the American Century juga memprediksi akan berakhirnya American Century sebelum tahun 2041. Pendapat mengenai redupnya pengaruh AS sebagai inkumben adidaya global juga dikemukakan oleh Barry Buzzan dari genre English School dalam studi HI. Buzan bahkan memprediksi bahwa di masa datang tidak akan ada satu negara yang bisa secara global mempengaruhi arah politik internasional sebagaimana yang saat ini dilakukan AS dalam artikelnya A World Without Superpower - de-centered Globalism ( Buzan, 2011 )

Dunia yang berubah
Steven Pinker, Profesor Psychology dari Harvard University dalam bukunya Enlighment Now : the Case for Reason, Science, Humanism and Progress menyebutkan bahwa saat ini kita hidup pada periode paling baik sepanjang sejarah peradaban umat manusia. Pinker mendasari argumennya berdasarkan beberapa indikator. Diantaranya perang secara global yang menurun drastic, angka kemiskinan yang turun menjadi dibawah 10% tahun 2016 dibanding tahun 1950 dimana 75% penduduk dunia masih berada dibawah garis kemiskinan. Juga angka stunting ( gizi buruk ) yang menurun drastis. Negara - negara yang mengadopsi prinsip - prinsip demokrasi juga meningkat dari 31 negara di tahun 1971 menjadi 103 pada tahun 2015 ( Pinker,2018).

Untuk semua kemajuan dan perubahan dunia yang bergerak kearah yang lebih baik ini, tentunya kita perlu mengakui kontribusi penting AS sebagai aktor utamanya. Hal yang sama juga terkait kemajuan pesat negara - negara dunia dalam bidang ekonomi termasuk China, India dan Indonesia yang diprediksi masuk dalam 4 besar kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030. Tata Dunia International yang eksis saat ini ikut mendorong kemakmuran negara negara di planet bumi ini. Para ahli dari China pun mengakui bahwa sistem yang eksis saat ini berkontribusi penting dalam menjadikan mereka menjadi salah satu negara kekuatan ekonomi terbesar di dunia sehingga tidak ada alasan untuk mengubahnya.

Karenanya, kebangkitan China perlu dilihat sebagai peluang bagi kerjasama antar negara demi mendorong pertumbuhan ekonomi global yang kian lesu. Apalagi kebijakan luar negeri AS dibawah Trump yang meninggalkan pendekatan multilateralisme menjadi unilateralisme dan cenderung selfish. Dalam dunia yang berubah saat ini, masyarakat internasional tentunya menginginkan AS dan China sebagai dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia untuk bekerjasama daripada berkompetisi satu sama lain.

Memang perlu kebesaran hati dari Trump dan para pengambil kebijakan di Washington untuk menerima kenyataan menguatnya pengaruh China secara global. Warga dunia juga tentunya berharap agar China dapat terus memainkan kontribusi positifnya dalam mencegah resesi global yang saat ini mulai terasa dan dialami oleh beberapa negara termasuk Turki yang merupakan salah satu anggota G20.

Kemajuan Eknomi China yang sangat pesat dalam waktu 70 tahun ini sangat berpengaruh pada perkembangan dan perubahan geopolitik dunia.

Sebagai pengamat RRC kami ingin mengucapkan selamat hari jadi RRC ke 70 tahun dan semoga kemajuanya membawa manfaat untuk hubungan Indonesia dengan RRC dan bermanfaat untuk perdamaian dunia.

Indonesia-China youth entrepreneur center:
Gandhi Priambodo Partono,MA (CEO Red and White China) dan Humprey Arnaldo Russel MA,MSI (Phd Candidate-pengamat politik china)
(ega/ega)