Penundaan Pembahasan RUU Minerba

Kolom

Penundaan Pembahasan RUU Minerba

Jannus TH Siahaan - detikNews
Sabtu, 28 Sep 2019 11:32 WIB
Foto: Danang Sugianto
Foto: Danang Sugianto
Jakarta - Milestone industri pertambangan dan mineral dalam beberapa waktu ke depan salah satunya akan ditandai oleh penundaan pembahasan draf Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba).

Pemerintah telah bulat memutuskan untuk menunda pembahasan RUU Minerba dengan DPR menyusul eskalasi politik nasional terkini.

Keputusan pemerintah ini jelas akan menimbulkan ketidakpastian baru bagi investor sektor pertambangan.

Penundaan ini membuat nasib perpanjangan Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang sebentar lagi habis masa berlakunya semakin tidak menentu.

Seiring dinamika nasional yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir, akan sulit bagi pemerintah untuk mengambil langkah untuk memproses perubahan PKP2B menjadi IUPK agar izinnya dapat diperpanjang.

Walaupun akan memberi kepastian berusaha bagi para investor, namun kontroversi dan risiko politik yang diakibatkan membuatnya tidak begitu realistis bagi pemerintah saat ini.

Tetapi jika merujuk pada kondisi yang ada sekarang, tanpa ada perubahan UU Minerba atau penerbitan Perpu sebagai payung hukum, maka nasib PKP2B yang lain dapat dipastikan akan berakhir seperti pemilik konsesi lahan batu bara PT Tanito Harum.

Untuk sektor mineral, penundaan pembahasan RUU Minerba juga membuat apapun yang terkait dengan "pemurnian" akan terus mengambang.

Kementerian ESDM dan Perindustrian akan terus melanjutkan tarik ulur kepentingan pada komponen ini yang membuat kalangan bisnis tidak mendapatkan insentif sama sekali.

Artinya, kebijakan hilirisasi belum akan mendapatkan dukungan kemudahan regulasi untuk akselerasi pencapaian.

Mungkin ini adalah ongkos untuk membangun kembali stabilitas politik yang lebih penting.

Dr Jannus TH Siahaan MA MSi pengamat pertambangan

(mmu/mmu)