Kolom

Memahami Gerakan Mahasiswa 2019

Wim Tohari Daniealdi - detikNews
Jumat, 27 Sep 2019 12:43 WIB
Aksi mahasiswa di Magelang, Jawa Tengah (Foto: Eko Susanto)
Jakarta - Setelah mengalami mati suri cukup lama, akhirnya gerakan mahasiswa kembali terjadi secara masif di Indonesia, menyusul disahkannya RUU KPK menjadi undang-undang dan munculnya keinginan elite politik untuk memproses sejumlah RUU kontroversial seperti RUU KUHP.

Tidak sedikit pihak yang menilai bahwa gerakan mahasiswa yang berlangsung cepat dan masif seperti ini ditunggangi oleh kelompok elite kepentingan tertentu. Bahkan muncul isu yang mengatakan bahwa gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan yang sah.

Memang benar bahwa gerakan mahasiswa 2019 ini tidak sama dengan tahun 1998. Perbedaan tersebut terlihat setidaknya dari tiga hal. Pertama, dalam gerakan mahasiswa kali ini tidak ada patron yang terdeteksi menjadi sumber ideologi gerakan. Ini berbeda dengan dulu pada 1998, di mana ada sejumlah tokoh yang bisa disebut sebagai patron, seperti Nurcholish Madjid, Megawati, Gus Dur, Amien Rais, dan lain-lain.

Kedua, dalam gerakan kali ini tidak ada agenda mengganti rezim apalagi sistem. Hal ini dikatakan berkali-kali oleh para pimpinan mahasiswa. Bahwa tuntutan mereka murni, dan tidak ada kaitannya dengan upaya menggulingkan kekuasaan, apalagi mengganti sistem. Ini jelas yang membedakannya dengan gerakan tahun 1998, yang memiliki agenda untuk menggulingkan rezim berkuasa. Dan karena itu pula ada kelompok oligarki baru yang digadang-gadang untuk menggantikan sistem sebelumnya. Oleh sebab itu, dalam Gerakan 1998, ada patron gerakan yang menjadi inspirasi ideologi.

Ketiga, harus diakui bahwa isu yang dituntutkan oleh mahasiswa dalam gerakan tahun 2019 ini terbilang advance dan bersifat segmented (tidak populis). Inilah yang membuat sebagian pihak curiga bahwa gerakan ini ditunggangi.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa isu RUU KPK sudah sejak empat tahun yang lalu digulirkan. Memang sudah menjadi polemik, tapi hanya di kalangan terbatas, seperti penggiat anti-korupsi dan LSM. Sebab materi rancangan UU KPK ini terbilang advance. Bahkan para pengacara yang sudah profesional sekalipun tidak akan cukup menguasainya bila tidak terjun langsung dan ikut aktif menyimak proses penyusunan RUU tersebut.

Ditambah lagi, ketika RUU ini disosialisasikan ke kampus-kampus, tidak terjadi pula penolakan yang demikian besar seperti sekarang. Mungkin itu pula yang membuat para elite menilai bahwa konspirasi jahat mereka untuk "melemahkan KPK" tidak akan mendapat protes seluas ini.

Ini jelas berbeda dengan isu yang muncul pada tahun 1998. Di mana krisis ekonomi terjadi, harga-harga sembako naik tinggi, dan PHK terjadi di mana-mana. Ada gugus material yang lebih krusial, populis, dan bersifat substantif sehingga isu yang diusung oleh gerakan mahasiswa 98 tersebut mendapat legitimasi yang tak terbantahkan sebagai suara hati nurani rakyat.

Tidak Mengejutkan

Tapi kita tidak boleh lupa bahwa lain zaman lain konteksnya. Salah satu yang membuat dugaan bahwa gerakan mahasiswa 2019 ditunggangi karena skala gerakannya yang demikian masif, terjadi di banyak kota, dan dengan penetrasi yang sangat tinggi. Sehingga asumsi paradigma lawas menilai bahwa ini pasti ada yang mengorkestrasi.

Tapi bila kita membandingkan gerakan mahasiswa yang terjadi sekarang di Indonesia dengan gerakan mahasiswa yang terjadi di Hong Kong dalam beberapa bulan terakhir, sebenarnya pola yang ada di Indonesia tidak mengejutkan.

Sama seperti hari ini, di Hong Kong tak ada elite yang menjadi patron penggerak aksi mahasiswa. Tuntutan mahasiswa Hong Kong pun pada awalnya terbilang advance dan tidak populis, yaitu menuntut pemerintah membatalkan rancangan undang-undang ekstradisi yang memungkinkan tersangka satu kasus diadili di negara lain, termasuk China.

Sama seperti di Indonesia, pada awalnya gerakan ini dianggap ditunggangi, karena skala dan penetrasi gerakannya yang demikian masif. Bahkan muncul asumsi yang menilai bahwa ada agenda setting Amerika di balik gerakan ini (supported by America). Sehingga respons keras diberlakukan, dan korban pun berjatuhan.

Seiring berjalannya waktu, tuntutan mahasiswa Hong Kong pun berkembang. Tidak lagi sebatas menuntut pencabutan RUU Ekstradisi, tapi sudah mencakup juga tuntutan untuk meminta adanya hak pilih universal, dan penyelidikan independen terhadap dugaan kekerasan oleh pihak kepolisian selama protes berlangsung.

Dari kasus gerakan mahasiswa Hong Kong kita bisa menilai bahwa telah terjadi perubahan pola, isu, dan skema dalam diskursus gerakan di dunia, yang tidak bisa dianalisis dengan menggunakan paradigma gerakan konvensional. Memaksakan analisis pola gerakan lama untuk menilai gerakan mahasiswa hari ini akan mengakibatkan keterjebakan paradigma, yang nantinya akan justru membawa negara ke dalam masalah yang lebih besar, yaitu defisit legitimasi.

Sebagaimana yang terjadi di Hong Kong, kesalahan proses penanggulangan gerakan mahasiswa tersebut telah membawa isu gerakan terus naik. Tidak lagi terbatas pada tuntutan pembatalan RUU Ekstradisi, tapi bertransformasi menjadi tuntutan untuk meminta adanya hak pilih universal. Bagaimana pun, kita tidak ingin ini terjadi di Indonesia.

Lompatan Teknologi

Salah satu aspek yang bisa menjelaskan pola gerakan mahasiswa 2019 ini tidak lain adalah lompatan teknologi informasi itu sendiri. Jangankan untuk mengakses proses pembuatan undang-undang, kecepatan teknologi informasi ini juga telah berhasil melahirkan sejumlah anomali dalam skema politik, ekonomi, perdagangan, bahkan perang di seluruh dunia.

Dengan demikian, RUU KPK dan rancangan perundang-undangan lainnya sudah bukan lagi isu yang advance. Karena semua diskursus mengenai hal tersebut sangat mudah diakses dan dipelajari secara komprehensif dalam waktu cepat. Menganggap bahwa mahasiswa tidak mungkin memahami isu seperti itu adalah bentuk melecehkan intelektual.

Terkait dengan skala gerakan yang demikian masif dan terorganisasi rapi di banyak kota di Indonesia, lagi-lagi jawabannya karena zaman sudah bergerak. Kemajuan teknologi informasi telah membuat pola pengorganisasian massa meningkat dalam skala tak terbatas. Tidak seperti tahun 1998 yang masih meracik simpul gerakan dengan cara merangkak menggunakan sistem komunikasi konvensional.

Lalu terkait dengan isu kemurnian gerakan mahasiswa 2019, dan mengapa mahasiswa baru bergerak sekarang, tidak sejak lama, jawabannya tidak lain karena dalam lima tahun terakhir isu politik dan perebutan kekuasaan sudah membuat polusi yang luar biasa di ruang publik kita. Mungkin itu sebabnya mereka memilih waktu sekarang, ketika proses politik di tingkat elite sudah selesai secara definitif.

Tapi sialnya, seperti kita saksikan dalam beberapa hari terakhir, artefak konflik Pilpres 2019 masih saja bertebaran dan mereduksi kemurnian gerakan mahasiswa. Padahal sudah berkali-kali dikatakan oleh para pemimpin gerakan mahasiswa bahwa gerakan mereka murni untuk menuntut pembatalan UU KPK yang baru dan mencabut --bukan menunda-- semua RUU bermasalah yang akan disahkan. Tidak ada agenda untuk menjatuhkan kekuasaan yang sah, apalagi mengubah sistem negara.

Dengan demikian, menilai gerakan mahasiswa 2019 sebagai kelanjutan dari konflik Pilpres 2019 bukan hanya tidak tepat, tapi juga sebuah tuduhan keji dan berbahaya. Karena respons pemerintah pasti akan kontra-produktif dan berpretensi mengkhianati suara hati nurani masyarakat.

Lagi pula, andaipun gerakan mahasiswa 2019 memang terbukti ditunggangi, itu sama sekali tidak mengubah urgensi tuntutan yang mereka kemukakan. Seharusnya ini dipahami oleh para anggota DPR yang 20 tahun lalu umumnya adalah eksponen 98. Bukankah agenda pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) memang merupakan amanat Reformasi 1998?

Wim Tohari Daniealdi staf pengajar di FISIP Universitas Pasundan Bandung

(mmu/mmu)