Persimpangan Reforma Agraria dan RUU Pertanahan

Kolom

Persimpangan Reforma Agraria dan RUU Pertanahan

Andry Anshari - detikNews
Kamis, 26 Sep 2019 15:57 WIB
Aksi mahasisiwa dan pemuda memperingati Hari Tani Nasional 2019 (Foto: istimewa)
Aksi mahasisiwa dan pemuda memperingati Hari Tani Nasional 2019 (Foto: istimewa)
Jakarta -
Setiap tanggal 24 September Indonesia memperingati Hari Tani Nasional, dan tahun ini peringatan tersebut akan berulang untuk ke-59 kalinya. Peringatan ini dibuat untuk menyadarkan kita bahwa pada satu masa, negara ini pernah berpikir dan bertindak progresif. Pikiran dan tindakan progresif itu dituangkan dalam pengesahan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, yang kemudian tanggal pengesahannya menjadi simbol Hari Tani Nasional.

Namun negara ini lupa bahwa pikiran dan tindakan yang progresif harus disertai dengan konsistensi. UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 sejak disahkan sampai sekarang tetap menjadi penghias rak arsip nasional. Pertanyaan, mengapa aturan yang sebaik ini belum juga mendapat tempat di negara ini? Bahkan setelah 59 tahun disahkan?

Jauh sebelum negara ini merdeka, saat sumber-sumber agraria masih dikuasai oleh kolonial, Belanda mengeluarkan kebijakan Agrarische Wet (1870) sebagai dasar legitimasi perbuatan mereka di tanah Indonesia. Agrarische Wet sejatinya memiliki dua mata pisau; selain melegitimasi pola-pola eksploitasi Belanda, aturan tersebut juga membatasi gerak rakyat untuk mendapatkan keadilan dalam urusan agraria. Hal inilah yang menjadi alasan bagi perjuangan kemerdekaan segenap tumpah darah tanah Indonesia.

Saat negara ini merebut kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, sudah menjadi ikrar pendiri bangsa untuk memperbaiki dan menata kembali penggunaan serta pengelolaan sumber agraria. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kehidupan mandiri yang berkeadilan sosial ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi, dinamika dan inkondusifitas politik kerap membelah fokus pemerintah.

Penataan kembali politik agraria di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya UU No. 8 Tahun 1954 tentang Pemakaian Tanah. Kemudian diikuti dengan keluarnya Peraturan Perundang Undangan tentang Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda. Aturan tersebut menjelaskan bahwa buruh tani dapat mengakuisisi tanah eks perusahaan Belanda tempat dia bekerja. Berikunya, pemerintahan mengeluarkan UU No. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir --tanah partikelir (tanah sewa) adalah praktik yang sudah dikerjakan VOC sejak zaman kolonial.

Pemerintah menyadari bahwa regulasi tersebut belum bisa menyelesaikan masalah agraria seutuhnya. Maka dari itu Presiden Soekarno lewat Menteri Agraria Sadjarwo mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 sebagai landasan penataan ulang agraria di Indonesia. Sangat disayangkan, belum sempat undang-undang tersebut dijalankan secara masif, Indonesia disibukkan dengan masalah inflasi ekonomi yang berbuntut peralihan kekuasaan negara dari Orde Lama menuju Orde Baru.

Pemerintahan Orde Baru yang berpegang pada mazhab developmentalism berangsur-angsur mulai membuka pintu investasi dan membiarkan kekuatan ekonomi global menguasai sumber-sumber agraria di Indonesia. Hal ini menyebabkan pelaksanaan reforma agraria terhenti sekian lama, dan bahkan istilah "reforma agraria" seolah sirna dari kehidupan bangsa Indonesia.

Barulah pada era pemerintahan Jokowi, istilah "reforma agraria" kembali mencuat lewat salah satu visi-misi Presiden tersebut, yakni melaksanakan reforma agraria. Walaupun, definisi reforma agraria mengalami penyempitan; penataan ulang agraria dimaknai sebagai pembagian sertifikat tanah. Selanjutnya, Presiden Jokowi memberikan hadiah kepada petani pada peringatan Hari Tani Nasional 2018, saat ia mengesahkan Perpres No. 86 tentang Reforma Agraria yang diharapkan mampu menjadi instrumen penyelesaian masalah agraria di Indonesia.

Saat ini isu reforma agraria tetap hangat untuk dibicarakan. Dari mulai polemik kesediaan Bank Dunia mengucurkan dana untuk pelaksanaan reforma agraria, sampai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait sumber agraria seperti RUU Pertanahan, RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, dan RUU Sumber Daya Air.

Satu topik yang mencuat belakangan ini, yaitu pembahasan mengenai RUU Pertanahan. Undang-undang ini sejatinya akan dijadikan sebagai aturan turunan dari UU Pokok Agraria yang lebih implementatif. Tetapi draf RUU Pertanahan menuai banyak kritikan karena dianggap tidak memiliki semangat serta dasar pikiran yang sama dengan UU Pokok Agraria. Masih banyak pasal-pasal yang menjadi celah hilangnya kedaulatan rakyat dan negara atas tanah Indonesia.

Bila RUU Pertanahan ini disahkan, maka bisa menjadi dasar legalitas penghilangan hak-hak rakyat atas tanah. Kemudian RUU ini semakin mempermudah penguasaan serta pengelolaan tanah oleh individu maupun badan usaha. Ditambah lagi salah satu isi pasal draf RUU ini mengancam rakyat atau petani yang sedang berjuang mempertahankan tanahnya dengan ancaman pidana dan denda yang sangat besar.

Sudah pasti serangkaian gagasan tersebut bertolak belakang dengan UU Pokok Agraria dan akan memastikan pelaksanaan reforma agraria kembali mundur beberapa langkah. Tentunya bukan hal ini yang diinginkan petani dan segenap rakyat Indonesia. Sudah terlalu lama negara ini menjadi pelayan bagi kepentingan pemilik modal yang terbukti tidak menciptakan keadilan sosial dan ekonomi rakyat Indonesia. Di tengah ancaman perpecahan dan distrust rakyat terhadap pemerintah, harusnya hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Sudah seharusnya kondisi dan kebutuhan rakyat menjadi prioritas utama arah kebijakan nasional.

Jangan sampai peringatan Hari Tani Nasional 2019 menjadi mimpi buruk bagi seluruh petani di Indonesia. Perwira kebutuhan dasar manusia ini merindukan kebijakan yang adil sehingga dapat melanjutkan aktivitasnya untuk memberi makan negara ini. Selamat Hari Tani Nasional!



(mmu/mmu)