detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 26 September 2019, 11:55 WIB

Kolom

Karhutla, Pembusukan Politik, dan Pembangunan Berkelanjutan

Dwi Munthaha - detikNews
Karhutla, Pembusukan Politik, dan Pembangunan Berkelanjutan Potret terkini kebakaran hutan di Kalimantan (Foto: dok. BNPB)
Jakarta -

Kebakaran hutan yang terjadi massif dan berulang di beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan memunculkan pertanyaan, apakah hutan yang terbakar merupakan target pelestarian atau pada akhirnya hanya menjadi objek eksploitasi untuk kepentingan ekonomi politik?

Presiden Jokowi pada kunjungannya ke lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau menduga adanya upaya terorganisasi dalam peristiwa tersebut. Hal itu diungkapkannya karena besarnya luas areal yang terbakar. Pemetaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap 6 provinsi yang terjadi karhutla, dari Januari hingga September luasannya mencapai 328.724 hektar dengan 2.583 titik api.

Angka luasan karhutla tahun ini sebenarnya masih kalah jauh dengan peristiwa yang sama pada 1998. Tahun itu dianggap sebagai angka pemuncak karhutla yang mencapai 9 juta hektar. Angka itu terus menurun walau sempat menjulang lagi pada 2015 yang mencapai 2,6 juta hektar, lalu menyusut tajam pada tahun-tahun berikutnya. Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan pada 2016 luasannya berkurang menjadi 438.363 hektar dan fluktuatif di angka 100.000 hingga 500.000 hektar pada tahun-tahun berikutnya.

Penurunan jumlah luasan karhutla itu juga diikuti dengan penurunan anggaran penanganannya. Menurut data Bappenas dan ADB dari 1998 yang mencapai 6.307 juta dolar AS (Bappenas--ADB, 1999) terus menurun, bahkan pada beberapa tahun terakhir penurunannya cukup drastis, yakni Rp 400 miliar (2016), Rp 200 miliar (2017), Rp 165 miliar (2018), dan Rp 95 miliar (2019).

Dari data yang ada, apakah benar fakta biaya penanganan karhutla cenderung juga menurun? Kepala BNPB Benny Monardo menyebutkan biaya untuk penanganan karhutla di Sumsel menjelang Asian Games 2018 mencapai Rp 1 triliun agar acara tersebut tidak terganggu asap. Dengan dana sebesar itu, menurutnya, jika pencegahan bencana dilakukan secara efektif dan komprehensif seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Di sisi lain, upaya rehabilitasi lahan pasca-karhutla cenderung minim. Alih-alih rehabilitasi, menurut Benny Monardo, 80% lahan yang terbakar dipergunakan untuk kepentingan ekonomi khususnya perkebunan.

Keuntungan Ekonomi dan Dampak Negatif

Berkurangnya areal hutan dan berubah menjadi perkebunan secara ekonomi memberi keuntungan bagi negara. Pada 2017 Menko Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan bahwa sawit merupakan andalan dan kebanggaan karena menghasilkan 75% penerimaan non-migas. Data yang dilansir oleh oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GPKSI), pada 2017 total ekspor nasional dari 168,7 miliar dolar AS sedang total impor 156,9 miliar dolar AS. Surplus yang diperoleh dari neraca tersebut 11, 8 miliar dolar AS. Komoditas sawit sendiri menyumbang 23 miliar dolar AS. Jika komoditas ini hilang, maka neraca perdagangan RI akan defisit 11,2 miliar dolar AS (GPKSI, 2017).

Dalam sudut pandang lingkungan dan sosial, tanpa harus dikalkulasi, karhutla membawa dampak negatif. Kerusakan ekosistem hutan serta asap yang ditimbulkannya berdampak pada kesehatan makhluk hidup (manusia dan binatang). Pada masa lalu dan di beberapa komunitas saat ini masih menggunakan cara membakar sebagai upaya land clearing untuk kepentingan berkebun dan bertani. Namun, skala pembakaran tersebut relatif kecil, karena pada masyarakat tradisi, kesadaran akan ekosistem cenderung tinggi. Mereka sadar hidup bergantung pada alam hingga memiliki mekanisme untuk menjaganya.

Cara serupa dilakukan juga oleh korporasi besar. Hanya karena tanpa perspektif dan kesadaran ekologis, dampaknya tak terkendali. Asap dari karhutla menyasar ke pemukiman dan berakibat fatal bagi kesehatan masyarakat terutama anak-anak kecil. Mereka rentan terserang Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA), asma, paru-paru, jantung, dan iritasi mata. Penyakit itu pun sudah terlaporkan menelan korban jiwa.

Kerugian lainnya adalah kerusakan ekosistem hutan. Indonesia yang kaya dengan keanekaragaman hayati dan dijuluki "paru-paru dunia" terancam gagal mempertahankan daya dukung alam untuk kualitas kehidupan.

Indonesia termasuk negara yang serius menindaklanjuti Sustainable Development Goals (SDGs) yang oleh Perhimpunan Bangsa- Bangsa (PBB) disebut sebagai agenda universal hingga 2030. Presiden Jokowi sendiri menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 59/2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Namun dengan adanya karhutla, dapat dipastikan menghambat upaya pencapaian 17 agenda SDGs, terutama tujuan 15 tentang ekosistem darat, yang secara khusus memandatkan pengelolaan hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Tujuan SDGs lainnya juga terdampak oleh adanya karhutla, yakni sulitnya upaya penanganan perubahan iklim, kehidupan sehat dan kesejahteraan, air bersih dan sanitasi, kemiskinan, kesenjangan, dan seterusnya.

Pembusukan Politik

Karhutla, jika dikategorikan sebagai bencana, kejadian ini berulang setiap tahunnya. Tidak dapat dipungkiri, iklim tropis yang panas pada waktu-waktu tertentu secara alami dapat menimbulkan bencana kebakaran. Namun, kebakaran tersebut justru mengurangi tanaman invasif dan menguntungkan bagi tegakan pohon-pohon untuk tumbuh lebih subur.

Teori tersebut pernah dijadikan alasan pemerintah di AS untuk membiarkan kebakaran hutan yang terjadi di sana. Hasilnya justru bertambah parah; kebakaran semakin meluas dan kerugian yang derita semakin besar. Francis Fukuyama dalam bukunya Political Order and Political Decay menggunakan ilustrasi peristiwa karhutla di AS sebagai contoh pembusukan politik (Fukuyama, 2014). Terlalu dalamnya intervensi politisi ke dalam tubuh US Forest Service berakibat kegagalan lembaga tersebut menangani kasus karhutla di sana.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Dugaan motif kepentingan ekonomi politik mengental, karena banyak pelaku bisnis yang bekerja di wilayah kehutanan memiliki hubungan yang kuat dengan para politisi. Mahalnya ongkos politik memberi kesempatan untuk pengusaha menjadi sponsor bagi politisi yang hendak duduk di parlemen daerah dan pusat, kepala daerah, hingga kepala negara.

Pemerintah pada dasarnya telah menunjukkan upaya tegas dengan menindak beberapa korporasi yang terbukti melakukan land clearing dengan cara pembakaran. Namun, upaya tersebut sering dianggap setengah hati karena pada kenyataannya lebih banyak yang lolos dari jerat hukum.

Keterkaitan ini patut untuk diduga menyumbang kesulitan dalam upaya penanggulangan karhutla. Peristiwa yang berlarut-larut dan berulang ini disadari akan memberi efek pada pembusukan politik. Legitimasi terhadap pemerintah akan terus berkurang mengikuti ketidakmampuan penyelesaian masalah. Bencana karhutla dapat berubah menjadi bencana politik, dan ini yang mengkhawatirkan bagi proses pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dwi Munthaha sustainable development specialist pada FIELD Indonesia, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik UNAS


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com