detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 25 September 2019, 11:17 WIB

Kolom

Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi di Era Reformasi

Maulana Fajri Adrian - detikNews
Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi di Era Reformasi Aksi massa menolak revisi UU KPK (Foto: Ari Saputra)
Jakarta - Belum usai "keganjilan" dari seleksi capim KPK yang penuh dengan polemik, kali ini KPK kembali dihantam dengan revisi UU KPK oleh para wakil rakyat di Senayan. Situasi "ganjil" ini seakan "menggenapkan" perasaan kecewa masyarakat terhadap DPR yang tampak berupaya untuk melemahkan semangat pemberantasan korupsi di negara ini.

Alih-alih untuk memperkuat, nyatanya "nawaitu" revisi disinyalir bertujuan untuk melumpuhkan pergerakan KPK selaku katalisator pemberantas korupsi di Indonesia. Serangan dari lembaga legislatif ini telah memberikan kesan untuk kesekian kalinya bahwa DPR resah terhadap kehadiran lembaga anti-rasuah yang tegak secara independen ini.

Dapat diuraikan serangan terhadap KPK ini tidak hanya dalam bentuk pelemahan secara lembaga, tetapi juga dalam bentuk teror atau serangan terhadap pribadi/keluarga para pegawai KPK hingga penyisipan capim KPK yang secara kriteria bermasalah dalam "rapor merah" masyarakat sipil anti-korupsi. Upaya pelemahan secara lembaga sendiri dapat dilihat dari wacana revisi dan judicial review UU KPK hingga hak angket yang diajukan DPR terhadap KPK. Para pegawai KPK pun sudah puas dengan segala bentuk ancaman dan teror yang bertujuan "mematahkan" semangat dan mental mereka untuk memberantas korupsi di negeri ini.

Badai Musiman

Serangan dalam bentuk revisi UU KPK bukanlah barang baru dan ini bagaikan badai musiman yang harus dihadapi oleh KPK selaku lembaga independen. Pada Oktober 2010 dapat dikatakan suara untuk melemahkan KPK mulai bersenandung. Pada masa itu Komisi Hukum DPR memiliki wacana untuk merevisi UU KPK. Situasi itu pun berlanjut pada 2011 ketika revisi UU KPK menjadi bagian dari 70 Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas. Sempat disetujui oleh 7 fraksi di DPR pada 2012, namun akhirnya Presiden SBY pada masa itu menyatakan revisi UU KPK belum diperlukan.

Tidak cukup sampai di situ, pada 2015 DPR kembali memasukkan revisi UU KPK ke Prolegnas, namun upaya revisi itu pun masih belum dapat terwujud. Mencoba dengan formula yang baru, Pada 2017 melalui Badan Keahlian DPR pun mencoba untuk menarik hati para akademisi di lingkungan universitas dengan melakukan sosialisasi dalam bentuk seminar nasional dengan tema "Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi".

Alih-alih berhasil mendapat dukungan dan respons positif dari lingkungan kampus, sosialisasi tersebut malah menjadi momen "bulan-bulanan" bagi Badan Keahlian DPR karena mendapat kritikan tajam dan pedas dari para aktivis dan akademisi kampus.

DPR kembali mengulangi perangainya pada 2019 ini. DPR mensahkan revisi UU KPK dengan 5 isu krusial, yakni menginginkan: 1) KPK sebagai lembaga penegak hukum yang berada pada cabang kekuasaan eksekutif dan pegawai KPK merupakan ASN; 2) Kegiatan penyadapan yang harus melalui izin dewan Pengawas KPK; 3) Sinergi KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya; 4) LHKPN, tugas, dan wewenang KPK untuk diawasi oleh Dewan Pengawas KPK; 5) KPK memiliki kewenangan menghentikan penyidikan dan penuntutan tipikor apabila penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama satu tahun.

Dapat disimpulkan serangan-serangan terhadap KPK dari tahun ke tahun melalui revisi UU KPK bertujuan untuk 1) Menghilangkan kekuatan independensi KPK selaku lembaga yang bebas dari intervensi pihak manapun, termasuk intervensi Presiden; 2) Menginginkan KPK memiliki kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sehingga membuka celah terhadap perkara-perkara tertentu yang sarat akan unsur politik dan kepentingan dapat dihentikan saat proses hukum berjalan; 3). Merusak integritas pegawai dengan mengubah pola rekrutmen pegawai KPK; 4). Memperlambat kinerja penindakan oleh penyidik dan penuntut KPK dengan pola birokrasi yang kental dengan konflik kepentingan; 5) Memperkecil ruang dan kesempatan KPK untuk dapat melakukan "supervisi" kasus.

Apabila berkaca dari tindak tanduk DPR yang bernafsu merevisi UU KPK, tidak naif apabila menduga bahwa DPR akan memilih dan memprioritaskan capim KPK yang memiliki pola pikir, kemauan, dan sepakat untuk merevisi UU KPK dalam konteks melemahkan fungsi lembaga.

Mempertaruhkan Nyawa

Memang diakui perjuangan melawan korupsi sangat berisiko dan rentan akan mempertaruhkan nyawa. Kasus-kasus kematian yang tidak wajar terhadap aktivis anti-korupsi telah memberikan contoh betapa terjalnya perjuangan ini. Untuk contoh dari negara lain, sebut saja 1) Ernest Manirumva, aktivis anti-korupsi Burundi yang menjabat posisi Ketua Deputi Anti-Corruption and Economic Malpractice Observatory, pada 8 April 2009 meninggal setelah diculik dan ditikam hingga tak bernyawa; 2) Kawa Garmiyani, aktivis anti-korupsi Kurdistan, Irak meninggal setelah ditembak mati pada 5 Desember 2013; 3) Pavel Sheremet, jurnalis investigasi kasus korupsi di media online Ukrainskaya Pravda meninggal setelah mobilnya meledak karena dipasangi bom pada 20 Juli 2016.

Kisah terjalnya perjuangan aktivis anti-korupsi tersebut juga terjadi di Indonesia, sebut saja 1) Gatot Tarunamihardja (Jaksa Agung Pertama RI) yang diteror dengan cara ditabrak kendaraan hingga berujung kakinya buntung karena berupaya menguak kasus penyelundupan di Tanjung Priok yang melibatkan Sutowo dan Sukendro; 2) Syafiuddin Kartasasmita (Hakim Agung/Ketua Muda Bidang Pidana Mahkamah Agung) yang tewas pada 26 Juli 2001 setelah ditembak oleh 4 orang tak dikenal saat perjalanan menuju kantor. Kasus ini terjadi 10 bulan setelah Syafiuddin menjatuhkan hukuman 18 bulan penjara dan denda Rp 30,6 miliar kepada Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto; 3) Novel Baswedan (Penyidik KPK) yang mengalami penyerangan siraman air keras pada 11 April 2017 sehingga menyebabkan mata sebelah kiri mengalami cedera. Hingga saat ini pelaku penyiraman air keras tersebut belum juga tertangkap.

Nama-nama tersebut tidak tertutup kemungkinan akan terus bertambah apabila upaya pelemahan KPK melalui revisi UU KPK dibiarkan saja oleh Presiden. Jangan sampai para koruptor semakin berani untuk melawan para aparat penegak hukum yang melakukan penindakan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang ada. Penguatan dan sokongan dari semua lapisan masyarakat terhadap KPK agar terhindar dari pelemahan tentu sangat dibutuhkan, sehingga KPK dapat menjadi "benteng" yang kokoh dalam menghadapi "badai" korupsi dan "hama" koruptor di negeri ini.

Kisah-kisah kelam perjuangan pemberantasan korupsi di Indonesia tentu bisa dicegah untuk tidak terulang kembali apabila Presiden dengan tegas mau menentang dan menolak Revisi UU KPK serta keukeuh untuk melindungi komisi anti-rasuah ini. Tentunya kita berharap Presiden tidak pasif saja menyikapi situasi saat ini. Jangan sampai nanti tertulis dalam tinta sejarah yang menceritakan bahwa KPK sebagai lembaga yang lahir dari semangat Reformasi dipaksa untuk "mati" di era Jokowi. Sungguh ini menjadi tantangan besar bagi Presiden agar Indonesia tidak menjadi lahan subur "investasi" korupsi.

Maulana Fajri Adrian peneliti muda Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com