Habibie dan Pemerintahan Singkat yang Transformatif

Jakarta -

Pada era 1990-an sebagian besar anak-anak di Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Sekolah Dasar (SD) memiliki cita-cita menjadi insinyur agar dapat membuat pesawat terbang seperti Habibie. Dari situ dapat dilihat bahwa Habibie adalah sosok yang melekat bukan hanya pada kalangan dewasa, melainkan pada kalangan anak-anak juga.

Belakangan memasuki 2010, ketika Hasri Ainun Habibie wafat, B.J. Habibie mengalami pukulan batin mendalam karena belahan jiwanya telah berpulang terlebih dulu. Untuk mengenang belahan jiwanya, Habibie membuat sebuah film dokudrama dengan judul Habibie & Ainun pada 2013, bercerita tentang percintaan di antara mereka berdua di tengah pasang surutnya badai sosial-politik Indonesia.

Semenjak dokudrama itu lepas landas, sosok Habibie dikenal sebagai laki-laki romantis dan setia. Kisah cinta antara Habibie dan Ainun menjadi inspirasi bagi seluruh pasangan suami-istri dari ragam kalangan. Sampai ia tidak memangku jabatan pemerintahan lagi, Habibie tetap menjadi sosok yang dekat dengan masyarakat dalam teknologi maupun percintaan. Namun, apakah sosok BJ Habibie hanya sebatas ilmu pengetahuan, teknologi, dan percintaan?

Didorong Roh Sejarah

Sedikit orang mengenang sosok Habibie sebagai seorang pemimpin pasca Orde Baru runtuh. Sebagian menganggap bahwa ia adalah seorang teknokrat cerdas sehingga kepemimpinan politiknya tidak secerah kepemimpinannya memimpin industri teknologi seperti pesawat terbang. Sebagian juga menganggap ia hanya meneruskan kepemimpinan dari Soeharto sehingga tidak terdapat gebrakan politik baru. Ditambah lagi, pada era kepemimpinannya Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membuat rasa nasionalisme sebagian publik tersayat.

Habibie berkuasa kurang lebih selama 512 hari, sebuah jangka waktu pemerintahan yang pendek. Tetapi, dalam masa pemerintahan yang singkat ia mampu melakukan gebrakan-gebrakan reformis-dialektis dalam bidang ekonomi, politik, hukum dan HAM serta kajian perempuan. Pada masa krisis itu ia berupaya melahirkan pemerintahan sipil yang demokratis-kritis sebuah angan-angan dalam tekanan rezim otoriter.

Selama Orde Baru berkuasa pers dibungkam sehingga wacana pemikiran kritis mengalami kemandekan aliran. Tetapi, pada era pemerintahan Habibie pers memperoleh kebebasannya lewat UU No 40 tahun 1999 tentang pers. Ini menjadi tonggak kebebasan pers di Indonesia yang sebelumnya dibungkam oleh rezim Orde Baru. Bukan hanya itu, jauh sebelum era Abdurahman Wahid, Habibie juga memberikan kebebasan kepada etnis Tionghoa untuk berbicara dan mengajarkan bahasa Mandarin.

Selain itu, ia juga mengadakan referendum bagi Timor Timur di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memilih merdeka atau otonomi khusus di bawah pemerintah Republik Indonesia. Realitas berkata rakyat Timor Timur lebih memilih untuk merdeka dari Republik Indonesia dan pemerintahan Habibie menerimanya sebagai hasil dari dialog antara Republik Indonesia dengan Timor Timur. Sebuah keputusan politik yang membuat dirinya kurang populis dan dipandang sebelah mata oleh sebagian publik dan elite politik.

Ia juga meminta maaf atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu guna membangun masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis. Tampaknya, roh sejarah menggiringnya untuk melakukan pembaruan total sehingga ia tidak menyia-nyiakan waktu untuk melakukan transformasi dalam masyarakat Indonesia. Dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dilahirkannya, bahwa kebenaran bersifat interuptif dan historis. Bergerak sangat cepat sekaligus mengejutkan sehingga banyak pihak yang belum dapat menerima kebenaran yang dihidupinya. Akhirnya, ia menjadi sosok yang tak populis dalam soal sosial-politik, namun pemerintahannya berhasil menegakkan kebenaran sehingga berdampak secara intelektual-sosial kala itu.

Peletak Dasar Demokrasi

Setelah melihat kenang-kenangan demokratis Habibie, maka dapat dikatakan bahwa ia merupakan peletak dasar demokrasi Indonesia sekalipun pertanggungjawabannya ditolak oleh parlemen. Ia telah memperjuangkan nilai-nilai imajinatif anak-anak intelektual yang diinjak-injak oleh Orde Baru dalam masa pemerintahannya yang singkat.

Habibie berhasil mengawal agenda Reformasi 1998 dalam pemerintahan yang masih kental dengan kultur Orde Baru. Oleh karena itu, The Washington Post pada 11 September 2019 menyatakan bahwa his (Habibie) unpopular presidency was the shortest in modern Indonesia's history, but was transformative. Masa pemerintahan Habibie adalah masa pemerintahan yang tidak populer dalam ingatan masyarakat Indonesia, namun ia berhasil mematahkan sendi-sendi otoritarianisme Orde Baru.

Tampaknya, kesetaraan dan kebebasan adalah prinsip dasar Habibie untuk mentransformasi Indonesia pasca-Soeharto. Kedua nilai itu merupakan roh dari demokrasi, tanpa kesetaraan dan kebebasan dalam masyarakat, demokrasi yang berlangsung adalah semu belaka. Sepertinya, ia belajar dari masa kekelaman sosial-politik di Jerman pada Perang Dunia Kedua sehingga ia ingin membangun sebuah masyarakat demokratis-humanis di Indonesia. Oleh sebab itu, ia menghidupi nilai-nilai demokratis dalam masa pemerintahannya agar memicu sejarah baru dalam masyarakat Indonesia.

Alhasil, ia mewariskan nilai-nilai itu untuk tetap dihidupi agar tidak menjadi artefak demokrasi di masa lampau. Tak heran jika Amnesty Internasional Indonesia mengatakan bahwa jangan sampai upaya HAM yang didorong oleh Habibie terbengkalai sia-sia dan cita-cita Reformasi luntur tanpa bekas. Ini merupakan peringatan bahwa pekerjaan Habibie belum selesai sehingga perlu dikawal hari ini agar negara ini tidak jatuh ke dalam beban kelampauannya. Dengan demikian, kita layak mengenangnya bukan hanya sebagai bapak ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga bapak demokrasi Indonesia dari kenang-kenangan pemerintahannya yang berusia 512 hari.

Fially Fallderama salah satu pendiri Ruang Inkarnasi Sosial (Risol), alumnus STFT Jakarta

(mmu/mmu)