Saat ini di Tanah Air sedang dihebohkan berita perseteruan KPAI dan PB Djarum yang berujung pada penghentian audisi nasional yang sudah berlangsung belasan tahun. Audisi ini telah berhasil menelurkan banyak benih pebulutangkis yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Publik seperti terlihat di media sosial kemudian terbelah dalam sikap pro-kontra mengenai hal ini.
KPAI memiliki tujuan baik memberikan perlindungan bagi anak-anak, demikian juga PB Djarum untuk menemukan anak-anak berbakat, untuk kemudian digembleng menjadi atlet berprestasi. Lantas mengapa sepertinya bertentangan? Analogi yang mirip mungkin seperti air dan minyak sayur. Tubuh kita membutuhkan air dan juga minyak salah satunya sebagai pelarut vitamin A-D-E-K, namun kita tahu keduanya tidak dapat bercampur. Di sinilah pentingnya kebijaksanaan dalam bernegosiasi.
KPAI memiliki tujuan baik memberikan perlindungan bagi anak-anak, demikian juga PB Djarum untuk menemukan anak-anak berbakat, untuk kemudian digembleng menjadi atlet berprestasi. Lantas mengapa sepertinya bertentangan? Analogi yang mirip mungkin seperti air dan minyak sayur. Tubuh kita membutuhkan air dan juga minyak salah satunya sebagai pelarut vitamin A-D-E-K, namun kita tahu keduanya tidak dapat bercampur. Di sinilah pentingnya kebijaksanaan dalam bernegosiasi.
Posisi Tawar
KPAI seperti kita ketahui, belum memiliki citra yang solid seperti KPK. Masyarakat masih menunggu kerja hebat dari lembaga ini, namun seringkali yang didapat justru berlawanan dengan harapan masyarakat banyak. Seperti hendak mengawasi Youtube/Netlix yang sebenarnya bukan yurisdiksi KPAI, dan ada lembaga dan departemen lain yang lebih berhak. Selain itu sikap diam KPAI saat anak-anak ikut kampanye politik dan khilafah yang justru diharapkan KPAI untuk bersikap lebih tegas.
Kasus dengan PB Djarum menambah panjang daftar apatis KPAI di mata masyarakat. KPAI perlu memiliki leverage atau pengungkit yang besar yang belum dimilikinya saat ini. Kita semua tahu PB Djarum disponsori oleh perusahaan rokok Djarum, sebagai salah satu langkah CSR mereka. Sebenarnya adalah hak mereka untuk membelanjakan di audisi umum atau di tempat lain, atau untuk tidak membelanjakannya, ya terserah mereka, itu uang mereka. Jika seluruh logo dan merek dihilangkan, dapat dipahami mereka tidak menerima manfaat dari uang yang mereka habiskan untuk audisi tersebut, yang saya yakin menghabiskan uang yang tidak sedikit.
Untuk itu KPAI dan PB Djarum harus menurunkan ego dan menemukan win-win solution. Saya lantas teringat blackout PLN bulan lalu. Puluhan juta orang dibuat kesal akan hal ini, namun 99.99% pasti masih menggunakan PLN. Kenapa? Karena tidak ada substitusi yang sepadan. Demikian dengan Audisi PB Djarum. Tidak ada yang melakukannya selain PB Djarum.
Jika KPAI ingin menghentikan Indonesian Idol, saya yakin masyarakat tidak akan seramai ini, karena masih ada The Voice, D'Academy, dan ajang pencarian bakat lainnya. KPAI harus sadar bahwa PB Djarum memiliki posisi tawar yang jauh lebih baik, monopoli di pasar audisi umum. KPAI harus lebih fleksibel hingga memiliki posisi tawar yang setara.
Rencana CadanganKPAI seperti kita ketahui, belum memiliki citra yang solid seperti KPK. Masyarakat masih menunggu kerja hebat dari lembaga ini, namun seringkali yang didapat justru berlawanan dengan harapan masyarakat banyak. Seperti hendak mengawasi Youtube/Netlix yang sebenarnya bukan yurisdiksi KPAI, dan ada lembaga dan departemen lain yang lebih berhak. Selain itu sikap diam KPAI saat anak-anak ikut kampanye politik dan khilafah yang justru diharapkan KPAI untuk bersikap lebih tegas.
Untuk itu KPAI dan PB Djarum harus menurunkan ego dan menemukan win-win solution. Saya lantas teringat blackout PLN bulan lalu. Puluhan juta orang dibuat kesal akan hal ini, namun 99.99% pasti masih menggunakan PLN. Kenapa? Karena tidak ada substitusi yang sepadan. Demikian dengan Audisi PB Djarum. Tidak ada yang melakukannya selain PB Djarum.
Jika KPAI ingin menghentikan Indonesian Idol, saya yakin masyarakat tidak akan seramai ini, karena masih ada The Voice, D'Academy, dan ajang pencarian bakat lainnya. KPAI harus sadar bahwa PB Djarum memiliki posisi tawar yang jauh lebih baik, monopoli di pasar audisi umum. KPAI harus lebih fleksibel hingga memiliki posisi tawar yang setara.
Jika ingin saklek setidaknya KPAI harus sudah memiliki exit strategy, sudah menyiapkan rencana cadangan, worst case scenario, dengan menyiapkan kompetisi yang sama atau lebih baik dan didukung oleh perusahaan-perusahaan besar Indonesia. Sehingga saat kata sepakat tidak dicapai, PB Djarum lantas mundur, maka KPAI dengan anggun menyampaikan bahwa kompetisi serupa akan terus berlangsung. Hal ini pasti akan menimbulkan kekaguman di mata masyarakat, anak-anak terlindungi, dan bakatnya tetap dapat tersalurkan.
(mmu/mmu)
