detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 10 September 2019, 17:05 WIB

Kolom

Ekoturisme: Pelajaran Besar dari Negara Kecil

Tantowi Yahya - detikNews
Ekoturisme: Pelajaran Besar dari Negara Kecil Tantowi Yahya dan keluarga (Foto: Instagram)
Jakarta - Kemajuan pariwisata yang salah satunya ditandai dengan meningkatnya jumlah wisatawan ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi ia menciptakan dampak positif pada perekonomian dan penyediaan lapangan kerja, namun di sisi lain melahirkan ancaman salah satunya terhadap kelestarian dan kesehatan lingkungan. Pada praktiknya, ada banyak negara di mana kedua hal ini dapat berjalan harmonis dan salah satunya adalah Selandia Baru.

Resepnya ternyata terletak pada kemampuan mereka dalam menyelaraskan empat pilar utama pariwisata yakni pemerintah, industri, masyarakat, dan wisatawan. Sebagai warga negara Indonesia yang sedang diberi tugas sebagai Duta Besar, saya merasakan betul majunya pariwisata di Negeri Hobit ini. Saya melihat jumlah wisatawan yang terus bertambah, pembangunan infrastruktur yang tiada henti, namun di sisi lain lingkungannya tetap terjaga. Tulisan ini berusaha menggambarkan pelajaran besar tentang pengelolaan ekoturisme dari sebuah negara kecil.

Surga di Bumi

Selandia Baru sudah sejak lama dikenal sebagai destinasi bagi penikmat keindahan dan keasrian alam walaupun secara jarak dari negara mana pun (kecuali Australia) jauh. Negeri ini menjual alamnya ke seluruh dunia dengan label 100% Pure New Zealand. Kata pure ini menjanjikan keaslian dan keasrian. Bagi pelancong dari Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Selatan dari dulu Selandia Baru dipersepsikan sebagai surga yang ada di bumi. Persepsi ini tidaklah berlebihan dalam konteks keterbatasan pengetahuan manusia tentang surga itu sendiri yang pastinya berjuta kali lebih cantik.

Pengeluaran wisatawan asing dan lokal yang rata-rata mencapai 39.1 miliar dolar AS per tahun adalah kontribusi besar terhadap perekonomian negara, dan menyumbang satu dari 12 lowongan kerja yang ada. Namun paralel dengan peningkatan tersebut, persentase masyarakat yang khawatir terhadap dampak negatif dari pariwisata juga meningkat meski tingkat dukungan terhadap pariwisata tetap tinggi.

Selandia Baru sesungguhnya tidak sendiri, banyak negara lain yang juga mengandalkan pariwisata sebagai penghasil devisa mengalami dilema yang sama. Thailand misalnya, pada 2018 bahkan harus menutup salah satu pulau pariwisatanya, Thai Bay karena krisis sampah dan sisa-sisa makanan yang menghancurkan ekosistem yang ada. Saya mencatat paling tidak ada tiga pelajaran yang bisa kita tarik.

Pertama, bekerja sama dan sama-sama bekerja. Pemerintah menyadari sepenuhnya ancaman terhadap kerusakan alam seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan. Setiap tahunnya tidak kurang 3.8 juta orang berkunjung ke negeri yang berpenduduk hanya 4.8 juta jiwa ini. Kementerian Pariwisata mentargetkan 5 juta wisatawan dengan pendapatan 41 miliar dolar AS per tahun sebelum 2025. Jumlah turis yang melebihi jumlah penduduk ini tentu menjadi kekhawatiran tersendiri dalam konteks kelestarian lingkungan.

Menyadari tidak bisa bekerja sendiri, pemerintah menetapkan seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan pariwisata harus disatupadukan. Seluruh pengusaha pariwisata diajak untuk menandatangani 14 komitmen dalam rangka menjadikan pariwisata sebagai industri yang ramah ke wisatawan, ramah ke masyarakat, dan juga ramah ke lingkungan. Komitmen yang sesungguhnya adalah janji industri kepada pemerintah ini dijadikan sebagai jaminan tercapainya 8 target yang harus diraih sebelum 2025. Kedelapan target tersebut adalah usaha bersama untuk mencapai kepuasan wisatawan, dukungan penuh dari masyarakat, industri yang menguntungkan, dan lingkungan yang tetap terjaga.

Kedua, program yang tepat. Lingkungan adalah isu teramat penting. Tercatat empat komitmen industri dalam konteks lingkungan ini, yakni restorasi ekologi, pengurangan karbon, manajemen sampah, dan --ini yang paling menarik-- pendidikan serta pelatihan untuk komunitas dan wisatawan. Mereka harus dibuat sadar tentang pentingnya memperbaiki dan menjaga lingkungan alam Selandia Baru agar tetap asri dan asli. Delapan target dan 14 komitmen ini dijalankan secara saksama dan bertanggung jawab dan dikembangkan ke dalam berbagai program oleh masing-masing industri. Salah satu program yang menurut saya bagus dan sukses adalah Tiaki Promise.

Tiaki dalam bahasa Maori adalah menjaga dan melindungi. Tiaki Promise adalah ajakan dari industri ke masyarakat dan wisatawan untuk bersama-sama menjaga Selandia Baru. Negeri ini terlalu berharga sehingga semua orang yang tinggal dan berkunjung mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menjaga, melindungi, dan melestarikannya. Pengunjung dan penduduk dilibatkan dalam menjaga kebersihan tanah, air, dan alam dengan cara-cara sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, berkendara dengan memperhatikan keamanan dan toleran terhadap sesama, serta menghormati budaya dan adat istiadat setempat dengan hati dan pikiran yang terbuka.

Ajakan tersebut disebar ke seluruh masyarakat dan wisatawan yang berkunjung melalui berbagai media yang ada. Gerakan yang diprakarsai oleh gabungan asosiasi pariwisata ini saya anggap sukses karena berhasil menjadikan masyarakat dan wisatawan sebagai aktor terpenting dalam menjaga lingkungan, ekosistem, ketertiban, dan juga penghormatan terhadap budaya.

Ketiga, lingkungan bersih tidak gratis. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan serta fasilitas pendukungnya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Mulai 1 Oktober ini pemerintah Selandia Baru akan mengenakan dua biaya tambahan kepada setiap orang yang akan berkunjung ke negaranya kecuali pemegang paspor Selandia Baru dan Australia. Pertama adalah NZeTA (New Zealand Electronic Travel Authority), yakni pajak melintas perbatasan yang harus dibayar oleh semua pengunjung termasuk yang sekedar transit. Nilainya NZ$ 9.00 jika membayar melalui aplikasi dan NZ$ 12.00 jika melalui online.

Kedua adalah IVL (International Visitor Conservation and Tourism Levy), pajak yang mereka suarakan sebagai sumbangan wajib setiap pengunjung untuk lingkungan dan penggunaan semua fasilitas serta infrastruktur selama kunjungan. Ongkosnya NZ$ 35.00. Tanpa membayar dua pajak ini, pengunjung tidak bisa masuk ke Selandia Baru. Menurut saya pengenaan dua pajak ini sangatlah beralasan karena peruntukannya jelas. Sebagai imbalannya, pengunjung akan mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan berupa negara yang bersih dengan lingkungan yang asri dan tentu saja dengan pemandangan bak surgawi sebagaimana janji mereka "100% pure New Zealand".

Pariwisata yang menguntungkan bagi pelakunya, menyenangkan bagi pelancong, bermanfaat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan ternyata bisa diwujudkan apabila semua komponen pendukung dilibatkan. Paling tidak ini yang bisa kita pelajari dari Selandia Baru, negeri kecil yang menikmati sumbangsih besar dari pariwisata.

Tantowi Yahya Dubes RI untuk Selandia Baru, Samoa, dan Kerajaan Tonga


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com