detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 10 September 2019, 13:02 WIB

Kolom

Menggalang Pembiayaan Ibu Kota Baru

Tasroh - detikNews
Menggalang Pembiayaan Ibu Kota Baru
Jakarta -

Rencana pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa terus berkembang di berbagai media. Setelah meminta izin di hadapan para wakil rakyat di Senayan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengumumkan (rencana) lokasi baru ibu kota negara RI yakni di wilayah Propinsi Kalimantan Timur. Namun lokasi persisnya masih dalam proses kajian Bappenas serta kementerian terkait, meskipun ramai diperbincangkan Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Panejem Paser Utara sebagai kandidat terkuat untuk dijadikan pilihan pemerintah.

Seperti biasanya, setiap ada ide baru dari Presiden Jokowi selalu saja direspons pro-kontra. Khususnya yang kontra, banyak datang dari para politisi yang menjadikan rencana pemindahan ibu kota baru tersebut sebagai konsumsi politik. Mulai dari pernyataan bahwa apa yang dilakukan presiden (pengumuman ibu kota baru) adalah tindakan ilegal karena belum ada payung hukum dan langkah-langkah konstitusional yang telah dilakukan pemerintah (presiden) hingga tuduhan bahwa pemerintah/presiden dan jajarannya belum merencanakan sumber pembiayaannya lantaran sumber-sumber pembiayaan yang muncul menjadi wacana masih itu-itu saja, yakni APBN dan pihak ketiga termasuk kalangan BUMN dan investor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengumumkan pula kepada publik bahwa sumber pendanaan tidak mungkin sepenuhnya dari APBN karena notabene keuangan negara sedang terus defisit. Jangankan untuk membiayai proses pemindahan dan pengadaan barang, gedung dan fasilitas negara/kementerian/lembaga negara di tempat yang baru, untuk sekadar memenuhi kebutuhan pokok pemerintahan, pembangunan, dan layanan publik hingga kini masih pas-pasan. Karenanya, dalam APBN 2020 pun maksimal hanya dipatok sekitar 19%. Nilai itu pun masih bergantung pada situasi kemampuan keuangan negara yang riil.

Di luar itu, Menteri PPN/Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyebutkan dengan meyakinkan bahwa sumber pembiayaan pemindahan ibu kota baru atau proses pembangunan fisik fasilitas negara tersebut ditopang oleh biaya "kerja sama" (partnership fundings) di mana dana negara hanya untuk hal-hal yang strategis yang relatif kecil, sedangkan sumber pembiayaan utama adalah dana investasi baik dari kalangan BUMN atau investor nasional bahkan asing. Hal demikian pernah dilakukan Korea Selatan ketika memindahkan ibu kotanya dari Seoul ke Sejong, yang hingga kini masih terus berlangsung dengan target selesai pada 2030.

Regulasi atau payung hukum pemindahan ibu kota memang harus segera dituntaskan dalam waktu dekat jika pemerintah hendak "mengebut" waktu realisasi pemindahan yang direncanakan akan tuntas pada 2024. Untuk alasan tersebut, pemerintah juga telah menjadwal seluruh langkah dan tahapan proses pemindahan tersebut, di mana pada 2020 diharapkan tuntas membuat UU dan/atau merevisi setidaknya 9 UU terkait pemindahan ibu kota. Tim drafting UU dan revisi UU dimaksud juga sudah disiapkan Kemenkum HAM dan kementerian terkait, yang artinya untuk urusan legalisasi segera akan dirampungkan pemerintah tahun depan.

Demikian pula tuduhan berbagai pihak bahwa pemerintah "tergesa-gesa" dalam merencanakan pemindahan ibu kota sudah ditepis oleh Kementerian PUPR dan PPN/Bappenas lantaran seluruh kajian pemindahan ibu kota ternyata selama ini sudah berjalan dengan sangat intens. Terkait perbandingan waktu proses dan pelaksanaan rangkaian pemindahan ibu kota memang amat bergantung dari "siapa" yang memimpin proses pemindahan tersebut. Jika "lembek" memimpin seperti masa sebelumnya, bisa jadi butuh puluhan bahkan ratusan tahun --niat pemindahan ibu kota sudah ada sejak Presiden pertama RI, Soekarno, yang berlanjut hingga era Soeharto, BJ Habibie, sampai era Megawati, Gus Dur, dan SBY, namun tak satu pun yang mampu merealisasikannya.

Baru kali ini, di bawah kepemimpinan Jokowi, niat itu hendak segera diwujudkan. Maka jelas bahwa tipe dan karakter pemimpin negara/pemerintahan amat menentukan kapan akan selesai seluruh proses tersebut. Belajar dari pengalaman selama ini, di mana Presiden Jokowi (yang sebelumnya dianggap mustahil karena penyediaan lahan dan pembangunan infrastruktur hampir seluruhnya dikuasai swasta), faktanya mampu membangun infrastruktur serentak hanya dalam 2-3 tahun di tengah keterbatasan anggaran negara.

Oleh karenanya, rencana pindah ibu kota yang sudah final tersebut diharapkan segera dituntaskan, dan tak perlu harus menanggapi berbagai kritik yang cenderung pesimistis dan destruktif mengganggu proses pemindahan ibu kota baru.

Aman dan Berkelanjutan

Pemerintah menaksir bahwa diperlukan sekitar Rp 466 triliun untuk memindahkan ibu kota ke lokasi yang baru. Jumlah tersebut sangat berpotensi untuk bertambah, mengingat inflasi serta bagaimana model dan desain bangunan dan fasilitas yang masih mungkin berkembang sesuai landscape nanti.

Untuk alasan tersebut, diperlukan sumber pembiayaan/pendanaan yang aman secara hukum, sosial, ekonomi, dan politik, sekaligus berkelanjutan merespons dinamika yang terus berkembang. Hal serupa juga terjadi di berbagai negara lain seperti Malaysia, Korsel, Australia, hingga Amerika Serikat yang konon menyebutkan rata-rata terjadi penggelembungan dana pembiayaan pemindahan ibu kota mencapai 20-30 persen dari rencana awal.

Karenanya atas dasar hal tersebut, apalagi di tengah ekonomi dunia yang masih belum stabil, perang dagang masih terus berkecamuk, dan maraknya bencana alam dan lingkungan, sehingga diyakini di tengah proses pemindahan ibu kota ke tempat yang baru berbagai dana negara dan swasta masih terfokus untuk menyelesaikan berbagai persoalan dasar tersebut, diperlukan berbagai alternatif sumber pembiayaan pemindahan ibu kota yang berkepastian baik secara hukum, sosial, ekonomi, lingkungan, hingga politik. Yang terakhir inilah yang harus dipastikan lantaran seperti sudah menjadi penyakit turunan banyak proyek "mangkrak" setelah ganti sang pemimpin. Di titik inilah, regulasi pembiayaan harus juga disusun-tegaskan kembali agar tak menjadi beban keuangan negara pada masa datang.

Pakar ekonomi Amerika, John Dalle dalam Enhancing State Fundings (2016) menyebutkan bahwa untuk memastikan sumber pembiayaan yang aman, legal, dan berkelanjutan pemerintah berkuasa memang dituntut bisa memastikan dari mana sumber utama pendanaan untuk proses pemindahan ibu kota tersebut. Atas dasar hal tersebut, dari beberapa pengalaman negara lain, seperti Amerika atau Australia, pemindahan ibu kota tetaplah menjadi kewajiban negara/pemerintah untuk menyediakan sumber pendanaannya. Peran sumber lain (non pemerintah) justru hanyalah bersifat penunjang, dengan catatan khusus tidak dinyatakan sebagai utang pemerintah/negara tetapi sebagai bentuk investasi.

Dalam konteks demikian, meskipun sudah banyak investor asing dan nasional bersedia menjadi mitra dengan konsep partnership fundings, negara/pemerintah tidak boleh ceroboh dengan tanpa reserve melakukan "kontrak kerja sama" dimaksud, karena akan berimplikasi pada soal "kedaulatan negara". Atas dasar hal tersebut, pemerintah Australia, misalnya, dengan mengandalkan dana negara disebarkan pada tiap instansi/lembaga negara/pemerintahan secara bertahap. Setiap instansi setiap tahun selalu menganggarkan biaya pemeliharaan gedung dan fasilitas perkantoran, dan untuk alasan tersebut pemerintah Australia melakukan audit dan restrukturisasi pos-pos anggaran yang selama ini dinilai boros dan tanpa hasil di berbagai instansi/lembaga hingga perusahaan-perusahaan/unit bisnis milik pemerintah.

Melalui agenda penghematan radikal demikian, dengan menelisik semua pos belanja di semua lini birokrasi secara mssif dan terstruktur, akhirnya terkumpul dana pemindahan ibu kota baru yang melimpah. Di luar itu, karena pemindahan ibu kota ke lokasi baru dipastikan negara/pemerintah juga memiliki aset berupa lahan dan bangunan serta unit bisnis lainnya yang ditinggalkan, aset dll tersebut bisa segera dijadikan sumber pembiayaan pemindahan, yang notabene sudah dipastikan tidak perlu dana khusus untuk pengadaan lahan-tanah yang menyedot hampir 60 persen pendanaan pemindahan ibu kota.

Dana-dana dari penjualan atau sewa aset negara/pemerintah tersebut diyakini mencapai setara Rp 2.650 triliun lebih seperti taksiran konsultan audit keuangan global, Cooper & Librand, Co.Ltd , atau taksiran dana segar hasil penjualan dan sewa aset negara dari audit aset global asal Inggris, Ernest & Whinney, yang mencapai Rp 2,925 triliun. Dana-dana "segar" itu sejatinya tinggal dikomunikasikan, dikoordinasikan, dan pastikan penggunaannya, khususnya dana-dana yang sudah pasti ada yang sudah tercantum pada pos-pos proyek dan kegiatan lintas instansi pusat-daerah hingga BUMN-BUMD.

Agenda penghematan dana negara yang kini masih berjalan "ala kadarnya" nyaris tanpa sanksi bagi pelanggarnya, dengan alasan negara memanggil dana segar dari berbagai instansi/lembaga pemerintahan, mulai tahun anggaran 20120 sudah harus terus dipastikan bisa terus ditabung, diawasi lebih ketat dan berlanjutan sehingga signifikan "meringankan" beban pembiayaan pemindahan ibu kota.

ICW (2019) bahkan memastikan jika seluruh proyek yang tersebut di berbagai lini birokrasi bisa dihemat ketat dan terintegrasi, para pejabat sadar dengan melaksanakan kebijakan "ikat pinggang", para wakil rakyat bisa membenahi dan mengerem dana perjalanan dinas dan studi banding, pengadaan barang-jasa benar-benar sesuai faktanya, dana segar Rp 466 triliun bukan mustahil bisa dipenuhi hanya dengan memberdayakembangkan potensi dan kemampuan keuangan negara/daerah/BUMN/BUMD.

Maka, sumber-sumber dari pihak ketiga/investor hanya untuk pelengkap (yang sifatnya tidak wajib), yang memiliki nilai investasi dan bisnis masa depan dan semua sumber itu bisa berjalan beriringan, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sekali lagi, semua sumber pembiayaan legal dari kantong negara itu, tinggal dikonsolidasikan lintas pengguna anggaran di semua instansi/lembaga negara, dan jika semuanya bersatu-padu nyengkuyung untuk tujuan mulai memindahkan ibu kota, pemindahan ke lokasi baru segera terwujud dengan aman, selamat, dan sukses!

Tasroh, S.S, MPA, MSc ASN/Tim Desain Anggaran Daerah, alumnus Ritsumeikan Asia Pacific University Jepang


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com