detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 10 September 2019, 12:17 WIB

Kolom

Menanti "Kebijakan Gila" Jokowi

Fadel Basrianto - detikNews
Menanti Kebijakan Gila Jokowi Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta - Salah satu tugas utama presiden ialah mewujudkan ekspektasi warganya. Tidak semata-mata ekspektasi warga terhadap kemajuan masa depan negara, tetapi juga ekspektasi warga terhadap kepemimpinan presidennya. Menjaga ekspektasi warga itulah yang secara tidak langsung akan menjadi koridor kerja sekaligus menjadi indikator keberhasilan kepemimpinan Jokowi dalam periode kedua ini.

Beberapa saat setelah Jokowi-Maruf Amin secara resmi diumumkan oleh KPU sebagai pemenang Pilpres 2019, Jokowi mulai memberikan pesan optimisme kepada masyarakat bahwa ia akan membuat "kebijakan gila" atau kebijakan tidak populer yang bertujuan untuk membuat Indonesia Maju. Pesan tersebut muncul di tengah konteks secara de jure ia tidak dapat mencalonkan diri kembali sebagai calon presiden.

Diasumsikan, konteks de jure ini tidak akan menjadikan Jokowi kesulitan dalam bernegosiasi dengan partai pengusung maupun kondisi elektoral yang ada. Pesan optimisme tersebut semakin dikuatkan dengan pesan lain seperti keinginan Jokowi untuk membentuk kabinet yang akan didominasi oleh teknokrat daripada titipan partai politik.

Berkaca pada Periode Pertama

Jika berkaca pada periode pertama, setidaknya ada dua hal yang harus diperbaiki oleh Jokowi untuk mewujudkan atau minimal menjaga ekspektasi publik. Pertama, Jokowi sebagai presiden harus mampu mengendalikan jalannya negosiasi dengan partai-partai pengusungnya secara lebih otoritatif. Kedua, Jokowi sebagai kepala negara harus dapat mengontrol kebijakan menteri-menterinya agar tidak kontra-produktif dengan visi-misi yang telah ia janjikan semasa pemilu.

Pasalnya jika kita mengulas kepemimpinan Jokowi dalam periode pertama, pengelolaan kekuasaan baik di internal istana dan dengan partai-partai pengusungnya masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Pertama, kurang cakapnya Jokowi dalam mengelola negosiasi dengan partai-partai pengusungnya dapat dilihat dalam kasus pembatalan pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Kesulitan tersebut muncul atas desakan dari PDI Perjuangan dan Nasdem yang secara serius menginginkan agar Jokowi tetap melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Di saat yang bersamaan, warga atau publik menginginkan agar Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan karena saat itu Budi Gunawan menjadi tersangka KPK atas kepemilikan rekening gendut. Proses kasus ini berlarut-larut hingga Jokowi memutuskan ketika telah mendapatkan dukungan untuk tidak mengangkat Budi Gunawan dari Koalisi Merah Putih (KMP) yang notabene sebagai oposisi Jokowi.

Begitu beratnya untuk bernegosiasi dengan partai pengusungnya menunjukkan Jokowi tidak memainkan perannya sebagai Presiden secara lebih otoritatif. Seharusnya ketika Jokowi telah menjadi presiden, ia dapat memanfaatkan segala peralatan kekuasaan yang melekat kepada presiden untuk bernegosiasi dengan partai pengusungnya dengan lebih maksimal. Akibat dari ketidaktegasan Jokowi terhadap partai-partai pengusungnya, Jokowi mendapat sematan-sematan negatif seperti presiden boneka, petugas partai, dan istilah lainnya yang diasosiasikan presiden tunduk kepada ketua partai pengusungnya.

Persoalan kedua yang tidak kalah serius ialah Jokowi dalam beberapa kebijakan strategis lalai untuk mengontrol kebijakan menteri-menterinya. Sudah banyak kebijakan antar kementerian yang bertentangan satu sama lain. Bahkan ada juga kebijakan menteri yang bertentangan dengan kebijakan presiden.

Beberapa kasus terakhir yang mengemuka seperti perseteruan antara Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan Kepala Bulog atas perlu tidaknya impor beras menunjukkan bahwa Jokowi tidak melaksanakan koordinasi antar kementerian secara efektif.

Kasus kontroversial lain ialah pemberian remisi kepada pembunuh wartawan Radar Bali. Pemberian remisi tersebut tidak dikehendaki oleh publik karena dinilai mencederai kebebasan pers. Saat polemik pemberian remisi berlangsung, Jokowi menegaskan hal tersebut berada dalam domain Kementerian Kemenkumham. Pada saat yang bersamaan, Menkumham Yasonna Laoly mengatakan bahwa pemberian remisi tersebut telah disetujui oleh presiden. Adanya polemik kebijakan di internal pemerintah sendiri membuat bingung publik dan lebih jauh berimbas pada menurunnya kepercayaan publik kepada pemerintah.

Dengan melihat itu semua, "kebijakan gila" yang diungkapkan oleh Jokowi kemarin, belum dapat dipastikan akhirnya apakah hanya sekadar retorika semata atau sebuah ageda nyata. Kebijakan gila tersebut akan dapat dilakukan oleh Jokowi manakala tersedia kondisi politik yang kondusif untuk mengambil suatu kebijakan yang tidak populer. Pertama, Jokowi tidak diganggu oleh partai-partai pengusungnya. Kedua, Jokowi harus memiliki menteri-menteri yang solid dan loyal kepada dirinya.

Indikator Keberhasilan

Maka dari itu, pembentukan kabinet harus dipandang sebagai cara untuk mengakumulasi kekuatan politik yang siap untuk membuat program-program yang dikehendaki oleh publik. Jokowi harus berani untuk membalik tradisi yang selama ini ada bahwa penyusunan kabinet hanya dijadikan sebagai ajang untuk bagi-bagi kue kekuasaan (power sharing) kepada partai-partai pengusungnya.

Ekspektasi publik harus dijadikan sebagai jangkar pertimbangan untuk membentuk kabinet. Pada saat yang bersamaan Jokowi harus meminimalisasi pengaruh para ketua partai pengusung dalam pembentukan kabinet. Dengan demikian, tujuan Jokowi untuk membuat "kebijakan gila" akan memiliki jalan yang lapang. Publik akan puas karena kebijakan pemerintahan Jokowi sesuai dengan ekspektasi mereka.

Kesesuaian kinerja Jokowi dengan ekspektasi publik inilah yang menjadi indikator keberhasilan Jokowi dalam periode kedua. Negara akan maju dan masyarakat akan lebih sejahtera. Sekali lagi, hal itu semua berlaku jika yang menjadi acuan ialah ekspektasi publik. Situasinya akan berbeda manakala indikator yang digunakan oleh Jokowi ialah ekspektasi elite.


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com