detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 10 September 2019, 10:43 WIB

Kolom

Pelemahan KPK dan Masa Depan Demokrasi Kita

Wijayanto - detikNews
Pelemahan KPK dan Masa Depan Demokrasi Kita Foto: Hasan Al Habshy
FOKUS BERITA: KPK di Ujung Tanduk
Jakarta - Senjakala pemberantasan korupsi. Inilah barangkali cara paling baik untuk mendefinisikan situasi yang mengancam KPK dan gerakan antikorupsi di Indonesia hari ini. Betapa tidak, saat benak publik masih risau karena proses seleksi pimpinan KPK ditengarai meloloskan calon bermasalah, serangan lain yang lebih serius telah siap mengintai. Melalui sidang paripurna yang konon hanya berlangsung dalam 20 menit, DPR menyepakati pengusulan revisi UU 20 tahun 2002 tentang KPK.

Tulisan ini akan mengajukan argumen mengapa usulan revisi itu mesti ditolak. Bukan hanya karena betapa cepatnya keputusan itu diambil, namun juga karena beberapa alasan penting lainnya. Alasan pertama dan utama untuk penolakan itu terkait dengan substansi usulan revisi itu sendiri yang sangat berpeluang melemahkan lembaga antirasuah ini.

Dalam dokumen draft RUU setebal 38 halaman itu, banyak sekali pasal ranjau yang berpotensi mengamputasi kewenangan KPK. Amputasi itu terjadi dalam setidaknya empat hal pokok. Pertama, berdasar RUU ini, pegiat KPK akan berubah status menjadi pegawai ASN yang kinerjanya akan berada di bawah perintah eksekutif (Pasal 1). Lebih jauh, KPK akan harus bertanggung jawab kepada Presiden, DPR, dan BPK (Pasal 7). Dengan kata lain, KPK akan jadi subordinat dari institusi yang diawasinya yaitu eksekutif dan legislatif.

Kedua, dalam RUU ini KPK akan diawasi oleh dewan pengawas yang dibentuk oleh DPR dan Presiden (Pasal 6, 10, 11, 37, dan 69). Dewan pengawas ini harus dimintai izin tertulis saat KPK mau melakukan penyadapan, dan bila izin tidak diberikan selama 2 x 24 jam, maka penyadapan itu dibatalkan (Pasal 12). Dengan kata lain, kewenangan penyadapan itu akan segera jadi masa lalu.

Ketiga, KPK harus bekerja sama dengan institusi peradilan lain: kepolisian dan kejaksaan (Pasal 43 dan 45) dalam melakukan penyidikan kasus korupsi. Pertanyaannya: tidakkah dulu kita membentuk KPK justru karena tidak lagi percaya pada sistem peradilan yang sudah ada?

Keempat, KPK berwenang menghentikan penyidikan perkara korupsi yang tidak selesai proses penyidikan dan penuntutannya selama paling lama satu tahun (Pasal 40). Tidakkah ini benar-benar "pengelabuan"? Dengan pasal baru ini, maka kasus-kasus besar yang lebih dari setahun belum terungkap seperti BLBI, Century, E-KTP akan segera dimoratoriumkan.

Pasal-pasal di atas jelas menunjukkan bahwa substansi RUU tidak hanya melemahkan KPK, namun juga pemberantasan korupsi di Indonesia. Pertanyaannya kemudian, mengapa para politisi kita begitu berhasrat untuk mengamputasi kewenangan KPK?

Patut diduga bahwa jawabannya adalah karena praktik koruptif masih kuat dipraktikkan oleh para politisi kita, yaitu para anggota partai politik pengusul RUU itu sendiri. Inilah alasan kedua mengapa kita menolak revisi: kita masih membutuhkan KPK untuk memberantas korupsi yang masih merupakan problem serius di Indonesia. Indikator berikut ini menunjukkan bahwa praktik koruptif dalam politik kita masih sangat masif terjadi.

Pertama, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menunjukkan angka yang masih rendah. Dengan IPK 3,8 pada 2018, Transparency International Indonesia menggambarkan bahwa Indonesia masih berada di zona merah dalam peta korupsi dunia. Ini merefleksikan betapa masih korupnya politik kita.

Kedua, sebagaimana dirilis oleh KPK, jumlah kepala daerah tertangkap korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun dengan tahun 2018 merupakan salah satu rekor tertinggi yakni 29 kepala daerah. Lebih jauh, data KPK menunjukkan bahwa secara keseluruhan ada 911 pejabat negara atau pegawai swasta yang terjerat korupsi dari tahun 2004 sampai dengan 2018. Mereka berasal dari beragam profesi mulai dari wakil rakyat, pengacara, polisi, hakim, hingga jaksa.

Ketiga, sebagaimana diungkapkan oleh studi Edward Aspinall dan Ward Berenschot (2019), politik uang makin masif dipraktikkan dari pemilu ke pemilu di era Reformasi. Ini pada gilirannya akan melahirkan praktik pemilu biaya tinggi yang di mana hanya politisi dengan modal besar saja yang menang. Kelak dapat dibayangkan bahwa para politisi ini akan berupaya mengembalikan modalnya setelah menjabat termasuk melalui jalur-jalur koruptif. Dengan kata lain, politik uang selama pemilu adalah refleksi betapa korupnya politik kita.

Melihat semua praktik koruptif di atas, maka tidak heran jika partai politik dan DPR merupakan dua institusi yang paling tidak dipercaya oleh publik sebagaimana diperlihatkan oleh banyak survei. Survei yang dilakukan oleh ISEAS, Singapura pada 2017 merupakan salah satu contohnya. Lembaga riset berpengaruh di Asia Tenggara itu menemukan bahwa parpol hanya dipercaya oleh 45,8 persen responden. DPR hanya dipercaya 55,4 persen responden. Sebaliknya, KPK merupakan lembaga dengan tingkat kepercayaan tertinggi dengan 83,1 persen.

Jika kita memaknai demokrasi sebagai kewenangan menjalankan pemerintahan dengan mandat publik, maka KPK-lah yang memiliki mandat terbesar itu. Merekalah lembaga yang paling kuat secara politik. Sebaliknya, DPR dan partai politik adalah lembaga yang paling lemah secara politik jika dilihat dari tingkat kepercayaan publik kepada mereka. Memastikan agar KPK tetap kuat sehingga bisa menjalankan harapan publik yang dipercayakan padanya merupakan alasan ketiga kita menolak revisi.

Keempat, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai studi, korupsi bisa berdampak pada tingginya ketimpangan ekonomi. Studi yang dilakukan oleh Heinrich (2017) di puluhan negara menemukan bahwa korupsi menyebabkan distribusi kekuasaan yang tidak merata dalam masyarakat, yang pada gilirannya berdampak pada distribusi kekayaan dan kesempatan yang tidak merata.

Dengan makin melebarnya ketimpangan ekonomi, jumlah kemiskinan akan makin meningkat dan kecemburuan sosial akan makin tinggi. Menyadari bahaya korupsi bagi perekonomian kita berarti menyadari pentingnya melanjutkan agenda pemberantasan korupsi dengan KPK sebagai motor utamanya.

Alasan terakhir, namun tidak kalah pentingnya, terkait dengan masa depan demokrasi kita. Sebagaimana diungkapkan dalam banyak studi, demokrasi mengalami kemunduran di banyak negara di dunia. Kemunculan pemimpin dan tokoh populis yang anti-demokrasi merupakan salah satu alasannya. Dari mulai Rodrigo Duterte di Filipina hingga Donald Trump di Amerika. Dari mulai Geertz Wilder di Belanda hingga Marie Le Pen di Prancis.

Yang menarik para pemimpin otoriter itu hampir selalu muncul pada saat kepercayaan publik kepada politisi dan institusi demokrasi mulai menurun, dan pada saat yang sama kemiskinan dan ketimpangan ekonomi semakin meningkat. Trump misalnya berhasil memenangkan pemilihan presiden dengan melakukan serangan kepada politisi korup sebagai retorika dalam kampanyenya sambil mengeksploitasi isu ketimpangan ekonomi Amerika. Sedangkan Duterte kita kenal dengan serangannya kepada koruptor dengan janji hukuman mati.

Saat ini mungkin kita belum melihat tanda-tanda akan munculnya pemimpin seperti itu di Indonesia. Namun, jika politik kita semakin korup dan ekonomi makin memburuk seiring dengan kepercayaan publik yang makin rendah pada lembaga demokrasi, bukan tidak mungkin pemimpin yang demikian ini akan muncul di masa depan. Dengan kata lain, menyelematkan KPK dan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia adalah juga perjuangan menyelamatkan masa depan demokrasi itu sendiri.

Wijayanto, Ph.D Direktur LP3ES Center for Media & Democracy, dosen Universitas Diponegoro


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
FOKUS BERITA: KPK di Ujung Tanduk
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com