detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 09 September 2019, 15:32 WIB

Kolom

Menghalau Senjakala KPK

Hemi Lavour Febrinandez - detikNews
Menghalau Senjakala KPK Foto: Hasan Al Habshy
Jakarta - Kekecewaan menyeruak pasca pengumuman sepuluh nama yang dipilih oleh panitia seleksi calon pimpinan (pansel capim) KPK pada Senin (2/9) kemarin. Pasalnya masyarakat sipil telah meminta agar Presiden Jokowi menahan diri untuk tidak terlalu terburu-buru menyetujui nama-nama yang diserahkan oleh pansel. Hal tersebut direspons oleh Presiden dengan membuka ruang dan memberi waktu kepada masyarakat untuk memberikan masukan tentang bagaimana calon pimpinan KPK yang ideal.

Namun ruang tersebut hanya terbuka selama sehari, karena pada Selasa (2/9), Presiden telah menyatakan bahwa ia menyetujui sepuluh nama yang diserahkan oleh pansel. Padahal dua puluh nama yang diseleksi oleh pansel capim KPK pada tahap wawancara publik telah ditolak oleh publik dilatarbelakangi berbagai permasalahan dari individu yang diloloskan. Seperti permasalahan etik hingga keengganan capim untuk melaporkan harta kekayaannya (LHKPN) seperti yang sudah disyaratkan oleh UU KPK.

Belum selesai dengan permasalahan proses seleksi capim, lembaga antirasuah ini kembali diserang dengan rencana DPR untuk melakukan revisi terhadap UU KPK. Walaupun RUU KPK tidak termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2019. Padahal untuk dapat membahas sebuah peraturan perundang-undangan, DPR harus memasukkan RUU tersebut dalam prolegnas. Apabila DPR tetap melanjutkan pembahasan pembahasan RUU KPK yang tidak termasuk dalam Prolegnas Prioritas 2019, maka telah terjadi pelanggaran formil apabila merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Melihat dari muatan isi RUU KPK yang diusulkan oleh DPR, terdapat beberapa pasal baru yang berpotensi untuk melemahkan bahkan menghancurkan KPK sebagai sebuah kelembagaan. Pertama, KPK dijadikan sebagai bagian dari lembaga lembaga eksekutif dan tidak lagi menjadi lembaga negara independen.

Pada Pasal 1 angka 3 RUU KPK menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK adalah lembaga pemerintah pusat yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan UU ini. Hal tersebut berbeda dengan posisi KPK yang terdapat pada Pasal 3 UU KPK yang dinyatakan sebagai sebuah lembaga yang bersifat independen dan terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

KPK juga diwajibkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebanyak satu kali setahun kepada Presiden, DPR, dan BPK. Secara tidak langsung ketentuan tersebut merenggut independensi KPK dan meletakkannya berada di bawah cabang kekuasaan yang lainnya.

Kedua, untuk melakukan penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan KPK harus meminta izin kepada Dewan Pengawas. Permasalahan muncul karena Dewan Pengawas yang dipilih dan dibentuk oleh DPR atas usulan Presiden berpotensi memunculkan conflict of interest dalam melakukan kontrol karena akan rentan untuk dipengaruhi dan mempersulit KPK dalam melakukan penyadapan. Kemudian penggeledahan yang sebelumnya dilakukan dengan izin dari pengadilan serta keistimewaan yang dimiliki oleh KPK dalam hal penyitaan yang dapat dilakukan tanpa adanya izin dari pengadilan tergantikan dan harus mendapatkan izin dari dewan pengawas.

Ketentuan tentang Dewan Pengawas dalam RUU KPK tidak dijelaskan secara rigid, namun memiliki kewenangan yang luas akan menjadi batu penghalang KPK dalam melakukan tindakan represif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ketiga, perubahan status dari pegawai KPK. RUU KPK mengatur bahwa seluruh pegawai KPK menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang terdiri atas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) UU KPK yang memberikan KPK kemandirian untuk mengatur sistem kepegawaiannya sendiri sebagai bentuk independensi dalam membangun SDM dan personalia dalam tubuh KPK.

Wadah Pegawai (WP) KPK otomatis akan bubar dan digantikan oleh KORPRI karena ketentuan yang terdapat dalam UU ASN menyatakan bahwa seluruh ASN harus tergabung dalam wadah tunggal KORPRI. Sehingga tidak akan ada lagi organisasi yang mewakili kepentingan pegawai KPK. Sebagai salah satu kelompok yang vokal melindungi KPK setiap kali lembaga tersebut diserang, maka membubarkan WP KPK menjadi prioritas apabila hendak melemahkan hingga menghancurkan KPK.

Serangan bertubi yang diterima oleh KPK mulai dari karut-marut proses seleksi capim KPK hingga pelemahan yang dilakukan secara sistematis melalui revisi UU KPK harus ditanggapi bersama untuk menjaga cita Indonesia yang merdeka dari korupsi. Gerakan bersama harus digalang untuk menghentikan laju KPK menyongsong senjakala.

Hemi Lavour Febrinandez peneliti di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com