detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 04 September 2019, 12:10 WIB

Kolom

Mengkritisi Pemeringkatan Perguruan Tinggi

Bimo Ario Tejo - detikNews
Mengkritisi Pemeringkatan Perguruan Tinggi Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) baru-baru ini mengumumkan klasterisasi dan pemeringkatan perguruan tinggi Indonesia. Seperti dinyatakan oleh Menristekdikti Mohamad Nasir, tujuan pemeringkatan ini adalah mendorong perguruan tinggi Indonesia untuk semakin maju dengan kualitas yang meningkat agar dapat bersaing di peringkat dunia.

Pada tahun ini Institut Teknologi Bandung (ITB) menduduki peringkat pertama untuk kategori non-vokasi, disusul oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Sedangkan untuk kategori vokasi, peringkat pertama diduduki oleh Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, diikuti Politeknik Negeri Bandung dan Politeknik Negeri Malang.

Universitas Indonesia (UI) yang menempati peringkat pertama perguruan tinggi Indonesia menurut QS World University Rankings 2020 justru hanya menempati urutan kelima dalam peringkat perguruan tinggi versi Kemenristekdikti. Pertanyaannya, mengapa ranking global versi QS berbeda dengan ranking nasional versi Kemenristekdikti? Lantas siapa yang lebih layak dipercaya?

Tingginya Subjektivitas

Setiap lembaga ranking menggunakan kriteria yang berbeda-beda. QS menggunakan kriteria reputasi akademik (40%), reputasi majikan (10%), rasio dosen/mahasiswa (20%), sitasi publikasi riset per dosen (20%), rasio dosen internasional (5%), dan rasio mahasiswa internasional (5%). Nilai untuk reputasi akademik dan majikan diperoleh melalui survei yang dilakukan QS terhadap hampir 100 ribu responden dari dunia akademik dan industri. Rasio dosen dan mahasiswa diperoleh berdasar data yang disediakan oleh masing-masing universitas. Sementara sitasi publikasi diperoleh dari lembaga basis data Scopus.

Kelemahan pertama sistem ranking QS adalah tingginya subjektivitas responden yang mengisi survei. Responden diminta untuk menyebutkan nama 10 universitas lokal dan 30 universitas internasional yang menurut pendapat mereka memiliki kualitas terbaik. Apa yang menjadi kriteria "terbaik" tersebut diserahkan ke masing-masing responden untuk menilainya.

Karena sebagian besar responden survei berasal dari Amerika Serikat dan benua Eropa yang hanya mengenal universitas di negaranya sendiri, universitas di negara berkembang kesulitan untuk masuk ke dalam ranking QS. Didasari hal ini, QS kini memberi kesempatan setiap universitas untuk mengajukan daftar 400 orang responden yang diharapkan dapat memberikan opini positif mengenai universitas terkait. Tak heran kini kita melihat universitas dari negara-negara berkembang mulai masuk ke peringkat 100-500 ranking QS. Bukan karena adanya peningkatan kualitas, tapi karena peningkatan jumlah responden survei yang memberi opini positif terhadap universitas tersebut.

Kelemahan kedua adalah tidak adanya audit terhadap data yang digunakan oleh QS. Untuk jumlah mahasiswa dan dosen, QS menggunakan data yang ada di domain publik atau data yang diberi oleh universitas terkait. Data-data ini tidak diaudit oleh pihak independen. QS juga tidak memiliki wewenang untuk melakukan audit data. Tidak adanya audit ini membuat beberapa universitas dapat memainkan data dengan mengecilkan jumlah mahasiswa dan memperbesar jumlah dosen agar nilai rasio dosen/mahasiswa menjadi tinggi.

Mendatangkan Manfaat

Bagaimana dengan sistem ranking Kemenristekdikti? Berbeda dengan QS yang merupakan organisasi bisnis yang berorientasi profit, Kemenristekdikti adalah lembaga negara nirlaba. Dari satu faktor ini saja kita sudah dapat menilai siapa yang penilaiannya lebih dapat dipercaya.

Berbeda dengan QS yang menggunakan enam kriteria, Kemenristekdikti menggunakan empat kriteria utama, yaitu input (15%), proses (25%), output (25%), dan outcome (35%). Keempat kriteria utama ini lalu dipecah lagi menjadi 20 kriteria dengan tujuh di antaranya merupakan kriteria baru, yaitu jumlah dosen asing, pembelajaran dalam jaringan (daring), kelengkapan laporan PDDIKTI, laporan keuangan, prosentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dalam kurun waktu 6 bulan, jumlah sitasi per dosen, dan jumlah paten per dosen.

Menurut Menristekdikti, tujuan penambahan kriteria baru tersebut adalah sebagai respons terhadap Revolusi Industri 4.0 serta kebutuhan tenaga kerja. Inisiatif Kemenristekdikti untuk menambah kriteria baru tersebut layak diapresiasi. Data Biro Pusat Statistik menunjukkan tingkat pengangguran terbuka lulusan universitas dan diploma selama enam tahun terakhir berada di kisaran empat hingga tujuh persen, lebih tinggi dibanding pengangguran lulusan SD yang berada di angka dua hingga tiga persen.

Sulitnya mendapat pekerjaan dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan tinggi. Dengan kriteria baru yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti, universitas didorong untuk lebih memikirkan kompetensi dan daya saing lulusannya. Sementara itu tidak ada satu pun lembaga ranking global yang peduli terhadap angka pengangguran lulusan perguruan tinggi. Tidak ada satu pun dari mereka yang peduli terhadap kompetensi dan daya saing lulusan perguruan tinggi.

Pendidikan tinggi di Indonesia harus mendatangkan manfaat yang dapat langsung dirasakan oleh rakyat. Oleh sebab itu, ada baiknya kita tidak menjadikan kriteria yang ditetapkan oleh lembaga ranking global sebagai penentu ke mana arah dunia pendidikan tinggi kita akan menuju.

Bimo Ario Tejo associate professor dan dekan Faculty of Applied Sciences (2016-2019) UCSI University, Malaysia


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com