Kolom

Demokratisasi Global dan Separatisme

Umar Sholahudin - detikNews
Senin, 02 Sep 2019 14:42 WIB
Demo "Papua merdeka" (Foto: Hasan Alhabshy)
Jakarta -

Arus globalisasi dan demokratisasi tidak mengenal ruang dan waktu, dan bahkan tak mengenal sasaran negara. Kuatnya arus globalisasi dan demokratisasi tersebut "memaksa" peran politik negara untuk melindungi kedaulatan politik nasionalnya. Namun meskipun telah dibuat berbagai regulasi untuk menguatkan kedaulatan politik nasional, bukan berarti arus globalisasi dan demokratisasi tidak menyeruak ke akar rumput.

Gairah berdemokrasi justru semakin menyeruak di berbagai daerah di Indonesia. Daerah-daerah yang selama ini menjadi "korban politik dan ekonomi" pusat semakin mendapatkan momentumnya untuk bereaksi dan beraksi sesuai dengan kesadaran politik dan politik identitas yang dimilikinya. Dengan kata lain, politik identitas di berbagai daerah semakin menguat seiring dengan arus globalisasi dan demokratisasi. Contoh yang paling ekstrem adalah munculnya berbagai gejolak politik dan bahkan gerakan separatisme yang mengatasnamakan "kebebasan politik dan demokratisasi".

Masyarakat menginginkan ruang kebebasan berekspresi dan berpolitik. Negara harus memberikan ruang kebebasan bagi warganya untuk berserikat. Virus demokrasi liberal yang diusung mesin globalisasi benar-benar ditangkap oleh masyarakat yang pada saat yang sama telah mengalami proses depolitisasi dari negara yang otoritarian. Dengan kata lain, globalisasi dan demokratisasi telah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi tumbuhnya kesadaran berpolitik dan berdemokrasi, apalagi demokrasi yang diusung adalah demokrasi liberal.

Gejolak di Papua

Gerakan politik dari sekelompok orang yang menginginkan "kemerdekaan" terus berkembang dan semakin menguat seiring dengan semakin kuatnya arus globalisasi dan demokratisasi yang disemburkan oleh negara-negara maju. Indonesia punya pengalaman pahit dengan lepasnya Timor-Timur. Aceh pun nyaris lepas dan bernasib sama seperti Timor-Timur, namun terselamatkan dengan kebijakan otonomi khusus. Namun demikian, tidak menghilangkan substansi dan ruh politik Aceh yang digawangi oleh mantan separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tampilnya gubernur Irawadi Yusuf-Nazarudin merupakan "simbol" politik kemenangan GAM saat itu.

Gerakan separatisme di Indonesia semakin meluasnya dengan kembalinya Papua bergejolak. Masyarakat Papua laiknya api dalam sekam, disulut sedikit langsung menyala. Kasus terbaru adalah sulutan dari peristiwa di Surabaya dan Malang. Awalnya rusuh biasa dan adanya ujaran yang berbau rasisme, namun dalam perkembangannya sulutan itu yang membuat memanas Papua saat ini. Sulutan itu menjadi perlawanan kolektif, dan pada saat yang sama mudah ditunggangi oleh kelompok yang tergabung dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau kelompok bersenjata yang bersuara keras tentang referendum atau kemerdekaan Papua. Sehingga isunya mulai bergeser menjadi isu tuntutan referendum atau merdeka.

Secara historis, gerakan separatisme OPM atau Gerakan Papua Merdeka masih memiliki pengaruh kultural dan politik domestik dan internasional. Gerakan Papua Mereka semakin hari bukan semakin menyusut, justru semakin bersemangat dan militan untuk merdeka. Solusi pusat berupa kebijakan otonomi khusus dan kucuran dana cukup besar untuk Papua ternyata tidak menyurutkan kelompok gerakan separatisme Papua untuk terus berjuang mendapatkan kemerdekaannya. Bahkan riak-riak kecil sudah mulai menjalar ke beberapa daerah lainnya.

Demokrasi Global

Yang menjadi pertanyaan, fenomena politik apa yang sesungguhnya sedang terjadi di Indonesia --mengapa benih separatisme tumbuh subur di era demokrasi?

Tuntutan dan ambisi politik gerakan separatisme untuk merdeka bukan sekadar karena kekecewaan terhadap pemerintah pusat yang berlaku tidak adil. Dalam konteks politik global, munculnya riak-riak separatisme berbagai negara seperti di Filipina, Pakistan, India, dan termasuk di Indonesia bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Ia adalah produk dari adanya liberalisasi politik dan makin menggeliat tumbuhnya tuntutan demokratisasi secara global.

Anthony Giddens dalam bukunya Runaway World (1999) mengatakan, globalisasi menjadi alasan bagi kebangkitan kembali identitas budaya lokal di berbagai belahan dunia. Jika orang-orang bertanya, misalnya, mengapa orang-orang Skotlandia menginginkan kemerdekaan yang lebih besar di Kerajaan Inggris, atau mengapa ada gerakan separatis yang kuat di Quebec, jawabannya tidak ditemukan hanya dalam sejarah kebudayaan mereka. Nasionalisme lokal merebak sebagai respons terhadap kecenderungan globalisasi seiring dengan melemahnya negara-negara lama.

Setelah tumbangnya rezim-rezim sipil dan militer yang otoriter, maka mulai muncul dan tumbuh berkembang wacana demokratisasi dalam skala global. Wacana demokrasi menjadi primadona suatu negara dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Demokrasi tumbuh di mana-mana bagaikan tumbuhnya jamur pada musim hujan. Wacana demokrasi merupakan antitesis terhadap rezim otoriter suatu negara.

Survei Freedom House 1991-1992 menunjukkan secara meyakinkan tumbuhnya demokrasi di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di Asia. (Chan Heng Chee, 1993). Kita juga bisa memperoleh "kesaksian-kesaksian tangan pertama" tentang episode demokratisasi di negara-negara berkembang --di Argentina, Filipina, Chile, Nigeria, Sudan, dll-- dari para pejuang demokrasi di negara-negara itu. (Larry Diamond, ed, Democratic Revolution: Struggle for Freedom and Pluralism in The Developing World, 1992)

Kondisi perubahan sejarah secara dramatis tersebut (otoriter ke demokrasi) dikatakan Samuel P. Huntington dalam The Third Way (1991) sebagai "gelombang ketiga demokratisasi". Robert Dahl dalam Democracy and Its Critics (1989) menyebutnya dalam istilah lain, yakni "transformasi demokrasi ketiga".

Sinyalemen akan menyebarnya wacana demokratisasi ini pernah diungkapkan seorang futuris terkenal berkebangsaan Jepang, Francis Fukuyama melalui bukunya yang cukup fenomenal The End of History and The Last Man (1992). Fukuyama menggambarkan menyebarnya virus demokrasi ke seluruh pelosok bumi dan berkibarnya tanda-tanda kemenangan demokrasi liberal. Menurut Fukuyama, terbentuklah "abad demokrasi" dan sejarah peradaban pun telah berakhir (the end of history).

Hal senada juga diungkapkan oleh John Naisbitt dalam bukunya yang monumental Global Paradox (1994), bahwa suatu saat akan terjadi penyebaran demokrasi global. Namun berbeda dengan Fukuyama yang mengajukan teori the end of history, Naisbitt mengajukan teori the end of politics. Menurut Naisbitt, berkembangnya demokrasi justru membentuk sejarah baru: terpecah-pecahnya negara-bangsa menjadi unit-unit kecil.

Demokrasi di mata Naisbitt,justru membesarkan dan melipatgandakan keasertifan (penegasan) suku. Naisbitt pun meramalkan bahwa jika pada tahun 2000 ada 300 negara, maka pada masa yang akan datang akan membengkak menjadi 1000 negara baru. Secara sinikal, Naisbitt menyebut ide negara dan perbatasan merupakan ide yang tidak relevan lagi di tengah era keterbukaan dan globalisasi.

Atas dasar itulah Naisbitt sampai mengeluarkan satu hipotesis: semakin besar demokrasi, semakin banyak negara, semakin kecil bagian dari ekonomi global. Inilah yang dinamakan sebuah paradoks global. Paradoks global ini memberi peluang kepada umat manusia untuk mengekspresikan diri secara individual; peluang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan masa mana pun dalam sejarah umat manusia.

Pendek kata, demokrasi yang mengglobal membawa konsekuensi pada rawannya paham separatisme suatu negara. Maka semakin tumbuh suburnya unit-unit (negara) kecil dalam konteks ini tak dapat dielakkan. Tak terkecuali ketika kita melihat kasus tuntutan Papua untuk merdeka.

Dengan kata lain, tuntutan Papua untuk merdeka adalah sesuatu yang "wajar" dan konsekuensi logis dari demokasi liberal. Demokrasi sangat menghormati dan menghargai kemerdekaan tiap individu maupun kelompok dalam mengekspresikan dirinya, baik secara ekonomi maupun politik.

Ramalan dua futuris di atas tidak terlalu berlebihan apabila kita mencermati berbagai tuntutan referendum atau kemerdekaan yang terjadi di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di bumi Papua. Timor-Timur dapat dikatakan merupakan salah satu "bukti" dari ramalan tersebut. Apakah Papua juga akan menjadi "korban" selanjutnya?

Liberalisasi Politik

Secara faktual, berbagai bentuk resistensi yang dimotori oleh Gerakan Papua Merdeka dan kejadian-kejadian politik dan kekerasan (baca: tuntutan merdeka dan/atau gagasan referendum) yang mengiringinya adalah fakta akan munculnya indikasi separatisme yang tak terbantahkan. Ini adalah realitas politik dan sekaligus pil pahit yang harus dihadapi dan diterima pemerintahan reformasi dan demokrasi.

Setelah Timor-Timur menjadi satu korban dari proses liberalisasi politik dan demokratisasi global, kembali kini apa yang diramalkan kedua futuris di atas yakni mengenai bahaya sentrifugalisme (lepasnya) bagi bangsa-bangsa majemuk semacam Indonesia bisa saja terjadi.

Liberalisasi politik sebagai tuntutan global yang digulirkan bangsa Indonesia dengan ditandai demokratisasi di segala bidang, selain memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa, juga telah memberikan potensi adanya kerawanan politik di daerah, yakni bahaya separatisme. Virus menakutkan ini sebenarnya bisa dihilangkan apabila permasalahan daerah yang selama ini tidak mendapat perlakuan yang adil dari pusat diselesaikan secara menyeluruh. Misalnya masalah ketidakadilan di bidang sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Kondisi ini akan menjadi bom waktu bagi pemerintah pada masa yang akan datang, bila tidak ditangani secara serius.

Semakin menyeruaknya semangat separatisme di daerah merupakan biaya sosial-politik yang harus dibayar pemerintah ketika menerapkan kebijakan liberalisasi politik (baca: demokratisasi). Wacana demokrasi yang selama ini dianggap paling "sempurna" dan menjadi primadona suatu negara akhirnya tidak hanya memberikan kontribusi yang konstruktif bagi pembangunan bangsa, tetapi dalam paham demokrasi itu sendiri juga mengandung virus yang sangat menakutkan, yakni separatisme.

Umar Sholahudin dosen Sosiologi FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, mahasiswa S-3 Sosiologi FISIP Unair

(mmu/mmu)