Kolom

Menuju "Zero-Waste Cities": Tantangan Inklusivitas

Galang Anugrah - detikNews
Jumat, 30 Agu 2019 12:48 WIB
Melibatkan peran sektor informal dalam mewujudkan kota bebas sampah (Foto: Pradita Utama)
Jakarta -

Masifnya aktivitas konsumsi masyarakat perkotaan tentu berbanding lurus dengan peningkatan volume sampah yang diproduksi --sebuah implikasi langsung yang tidak dapat terhindarkan. Jumlah sampah yang semakin menggunung banyaknya memaksa pemerintah kota untuk mampu mengelola sampah-sampah tersebut dengan baik. Agar, nantinya tidak bersiko menimbulkan dampak negatif baik itu pencemaran terhadap lingkungan dan gangguan atas estetika serta tampilan dari kota itu sendiri.

Kota-kota di dunia saat ini berkomitmen mengimplementasi program yang dikenal dengan Zero-Waste City atau Kota Bebas Sampah. Program ini menitikberatkan pada model pengelolaan sampah berwawasan lingkungan, prinsip berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat. Sebuah kota nantinya tidak lagi memproduksi sampah ke tempat pemrosesan akhir di dalam sistem pengelolaannya; sampah mampu tertangani secara 100% sehingga tidak lagi dibakar maupun ditimbun seperti yang lazim dilakukan saat ini.

Lebih tepatnya, konsep ini berfokus pada upaya reduksi dan penggunaan kembali produk-produk yang ada, baru sisanya dilakukan daur ulang. Kegiatan ini berupaya untuk turut serta mendorong partisipasi warga secara aktif.

Bandung dan NTB

Beberapa kota di Indonesia pun saat ini sebenarnya telah mengadaptasi langkah serupa dalam menghadapi masalah sampah. Misalnya Bandung. Kota ini menamai ulang gerakan Zero-Waste dengan istilah Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan). Memulai inisiatifnya sejak 2018, upaya ini dilakukan sebagai wujud kepedulian terhadap problem sampah dengan mengubah pengelolaan sampah dengan end-pipe menjadi budaya pengurangan sampah di sumbernya (Zero Waste Life style). Kegiatan ini bentuk kolaborasi antara pemerintah, warga, dan pihak swasta.

Selanjutnya, baru-baru ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) juga tengah mengusung program serupa, dengan nama NTB Zero Waste 2023. Tidak main-main, dana yang digelontorkan pemerintah provinsi menyentuh angka Rp 15 miliar. Tidak jelas secara pasti rincian dananya seperti apa, namun secara garis besar anggaran tersebut nantinya dialokasikan untuk mengelola kegiatan kampanye, penguatan regulasi, Satgas Penanganan Sampah, bantuan ke bank sampah dan operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional. Poin terakhir ini lebih diutamakan pemerintah oleh karena alokasi dananya yang paling besar.

Teknis Belaka

Dalam rencana program, pemerintah terlihat berupaya untuk melakukan pembenahan dan penguatan di beberapa sektor terkait pengelolaan persampahan. Pemerintah tidak terlalu menitikberatkan pada aspek kelembagaan di dalam perencanaan tersebut. Sebaliknya, justru lebih menggarisbawahi pada persoalan teknis belaka: memilah dan mengurangi sampah; meningkatkan pengelolaan di TPA.

Oleh karena TPA menjadi tempat bermuaranya sampah, pemerintah mengasumsikan bahwa sektor ini perlu dianggarkan lebih besar dari sektor lainnya. Persoalan sampah direduksi hanya seputar teknikalisasi permasalahan. Seharusnya, pengelolaan sampah perlu dilihat sebagai sebuah sistem yang mana di dalamnya terdapat sekelompok masyarakat dari berbagai lapisan.

Sayangnya, pemerintah justru absen dalam membicarakan hal itu lebih jauh. Karena ini menyangkut sejauh mana kemudian pemerintah mampu menginklusi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Sektor Informal

Ada kelompok lain di lapisan masyarakat paling bawah yang juga bersentuhan langsung dengan persampahan, yaitu sektor informal (pemulung dan pengepul sampah).

Memulung dan menjadi pengumpul sampah selama ini menjadi sebuah pekerjaan bagi mereka yang terpinggirkan atau termarjinalkan dalam ekosistem kerja sebuah kota. Kebanyakan dari mereka pun adalah masyarakat yang relatif miskin. Oleh karena tidak adanya pilihan lain untuk akses pekerjaan yang lebih layak, maka memulung dan mengumpulkan sampah untuk dijual menjadi cara untuk bertahan hidup.

Di satu sisi, peneliti Colombijn dan Morbidini (2017) dalam studi kasusnya mengenai peran pengelolaan sampah sektor informal di Surabaya menyebutkan bahwa selain pemulung memiliki status sosial rendah di masyarakat akibat tampilan rupa yang kotor, juga menjadi pihak yang terpinggirkan dalam sistem pengelolaan sampah di sebuah kota karena keberadaannya dianggap ilegal. Sehingga, pengelola sampah di sektor informal seperti pemulung dianggap punya posisi yang begitu rentan.

Tetapi, di sisi lainnya, dari hasil penelitian yang sama, meskipun sulit untuk mengkuantifikasi secara rigid mengenai berapa jumlah volume sampah yang mampu tertangani, sektor informal sendiri sebenarnya memainkan peran yang substansial di dalam pengelolaan sampah di negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sektor informal menjadi bagian integral di dalam sistem pengelolaan sampah perkotaan. Sehingga keberadaannya tidak bisa diabaikan begitu saja.

Pemerintah semestinya bisa melihat ini sebagai peluang yang potensial dalam kaitannya mendukung program Zero-Waste Cities. Dengan melibatkan serta mengintegrasikan pengelolaannya dengan jaringan di sektor informal, upaya ini justru mendatangkan keuntungan bagi kedua sektor. Pertama, menyediakan lapangan pekerjaan dan menjamin keamanan bagi pekerja sektor informal. Kedua, pemerintah juga tetap mampu mereduksi jumlah volume sampah yang telah ditargetkan dalam rancangan aksinya.

Dengan langkah tersebut, pemerintah nantinya mampu mewujudkan kota yang bebas dari sampah, sekaligus juga membuat kota yang berkeadilan sosial. Selama pemerintah tidak mengetahui potensi dari sektor informal dan justru sebaliknya, masih menganggap sektor informal sebagai ancaman dan gangguan bagi tatanan dan keindahan perkotaan, selama itu pula sektor ini akan terkesklusi dalam sistem pengelolaan sampah yang ada.

Seperti halnya sampah itu sendiri yang kehadirannya mengganggu mata, pengelola sampah di sektor ini masih dianggap sebagai ancaman bagi sebuah kota. Atau jangan-jangan sebenarnya dengan program Zero-Waste Cities ini pemerintah tidak hanya ingin membuat kota bebas dari sampah, tetapi juga bebas dari pemulung dan pengepul sampah? Semoga dugaan ini salah.

(mmu/mmu)