Legitimasi Publik Pemindahan Ibu Kota

Jakarta -

Diskursus publik kembali menaruh perhatian terhadap rencana Pemerintah Pusat untuk memindahkan Ibu Kota menuju Pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan Timur telah dipilih sebagai lokasi Ibu Kota baru. Silang pendapat terkait rencana pemindahan Ibu Kota tidak terhindarkan. Sebagian memberikan pendapat terkait urgensi dan signifikansi pemindahan Ibu Kota, pada sisi lain muncul kritik dan pesimisme terhadap rencana tersebut.

Kebijakan pemerintah dalam memindahkan Ibu Kota menuju Kalimantan membutuhkan legitimasi publik yang kuat. Dan, persoalan legitimasi publik adalah bagian krusial dari sebuah kebijakan yang bermutu.

Silang Pendapat

Argumentasi pentingnya memindahkan Ibu Kota diwakili oleh beberapa pendapat utama. Pertama, terkait dengan permasalahan kronis yang dihadapi Jakarta yang meliputi ekologi, ekonomi, dan sosial. Persoalan ekologi sangat sering mendapatkan perhatian publik karena dampaknya yang bisa dilihat dan dirasakan secara langsung. Lihat saja, parahnya tingkat polusi, keruwetan kemacetan, penurunan permukaan tanah, masalah pengelolaan sampah, dan ancaman banjir, merupakan hal-hal yang menandai kerentanan Jakarta secara ekologis.

Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta akan mengurangi beban yang ditanggungnya. Dengan berkurangnya beban Jakarta aspek ekologisnya yang sudah rentan diharapkan mampu pulih kembali. Sehingga penataan Jakarta ke depan diprediksi akan lebih mudah.

Kedua, aspek ekonomi yang menekankan pentingnya pemerataan ekonomi antarwilayah. Dengan dipindahkannya Ibu Kota diharapkan mampu menciptakan peluang-peluang baru dalam melakukan akselerasi pembangunan ekonomi di luar Jawa. Dominasi Pulau Jawa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 58,48 persen terhadap perekonomian nasional pada 2018 mencerminkan pentingnya pemerataan ekonomi. Secara sederhana hal ini dapat dipahami karena pusat-pusat industri di luar Pulau Jawa masih sangat minim.

Dengan memindahkan Ibu Kota di luar Pulau Jawa diharapkan mampu mengakselerasi pemerataan pembangunan. Menumbuhkan pusat-pusat industri baru dil uar Jawa akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah serta nasional sekaligus. Maka pembangunan Indonesia Sentris diharapkan bisa memangkas problematika selama ini yang terlihat Jawa Sentris.

Di samping itu, dipilihnya Provinsi Kalimantan Timur adalah bagian dari menjalankan paradigma pembangunan menuju negara maritim. Potensi 2/3 wilayah laut akan bisa lebih dioptimalkan dengan pemindahan Ibu Kota di Kalimantan Timur yang dilalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 2. Wilayah Kalimantan Timur juga berada tepat di tengah-tengah wilayah Republik Indonesia yang dirasa sesuai dengan kebutuhan.

Ketiga, aspek sosial yang terlihat pada argumentasi tentang kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk Jakarta yang sangat tinggi, mencapai 15.804 per km persegi, menyebabkan masalah sosial yang akut. Secara umum populasi di Pulau Jawa sangat timpang jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia.

Risiko dari kepadatan penduduk dan ketimpangan ekonomi yang telanjang akan memudahkan munculnya konflik sosial. Menghindari konflik sosial yang berujung pada kerusuhan, sebagaimana misalnya ditunjukkan oleh peristiwa 1998, patut menjadi pertimbangan yang penting diperhatikan. Konflik yang berujung pada kerusuhan massal hanya menyisakan sejarah yang merugikan masyarakat secara umum.

Kritik yang muncul terhadap argumentasi-argumentasi pemindahan Ibu Kota juga memiliki dasar yang rasional. Namun ada juga kritik yang lebih bermuatan unsur "politis". Aspek politis ini memang tidak terhindarkan karena bagaimanapun pemindahan Ibu Kota proses perumusan kebijakan yang dekat dengan aspek politik.

Konfirmasi

Presiden Jokowi pernah menyampaikan pada 2014 ketika mencalonkan menjadi presiden untuk pertama bahwa masalah DKI Jakarta pada waktu itu, seperti kemacetan dan banjir, akan lebih mudah diselesaikan jika dirinya menjadi presiden. Sehingga rencana pemindahan Ibu Kota dengan berbagai alasan kerentanan yang ada pada DKI Jakarta adalah sebuah konfirmasi kegagalannya sendiri dalam membenahi.

Pemindahan Ibu Kota menuju Kalimantan Timur dengan alasan pemerataan pembangunan tentu perlu diproblematisasi lebih lanjut. Mengingat instrumen pemerataan pembangunan yang tersedia bagi pemerintah tidak hanya dengan cara memindahkan Ibu Kota. Meningkatkan government spending untuk pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa serta pengembangan wilayah dan kawasan dapat menjadi opsi lainnya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Lantas, apakah dengan memindahkan Ibu Kota mampu mempercepat pemerataan pembangunan?

Pembiayaan pemindahan Ibu Kota sering disampaikan oleh sebagian yang melakukan kritik terhadap rencana ini. Beban utang pemerintah yang sudah cukup besar, namun sering disampaikan masih dalam batas aman, menjadi bahan kritik yang sering disampaikan. Pemerintah menyampaikan gagasan bahwa pembangunan Ibu Kota baru tidak akan membebani APBN, dengan cara melakukan beberapa skema rencana pembiayaan, seperti Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), pembiayaan swasta, bahkan disampaikan opsi dengan skema ruislag terhadap kantor pemerintah yang ada di Jakarta.

Pemindahan Ibu Kota sebagai agenda kebijakan yang dinilai penting oleh pemerintah harus dapat meyakinkan dan menciptakan legitimasi publik, apakah feasible pemindahan Ibu Kota dengan kondisi perekonomian saat ini? Kemudian layakkah pemindahan Ibu Kota menjadi prioritas pembangunan dibandingkan pembangunan lainnya? Kunci dari kebijakan yang unggul dan tangguh adalah urusan legitimasi, maka kebijakan berbasis evidence-based akan membantu meringankan hal tersebut.

Faris Widiyatmoko alumnus Magister Kebijakan Publik Universitas Airlangga & Peneliti Policy Research Center

(mmu/mmu)