Aklamasi dan Regenerasi Partai

Jakarta - Dua partai yang berkoalisi di Pilpres 2019, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) baru saja melaksanakan Musyawarah Nasional dan Muktamar yang semuanya dilaksanakan di Bali. PDIP kembali memilih Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum untuk periode 2019-2024. Ini menjadi rekor tersendiri bagi Megawati karena memimpin selama lima periode berturut-turut. Sedangkan PKB masih mempercayakan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai ketua umum. Namun yang patut disorot dari kedua ketua umum tersebut proses pemilihan yang dipilih secara aklamasi.

Keputusan PDIP memilih Megawati sebagai ketua umum secara aklamasi tentu buka tanpa alasan. Megawati merupakan sosok tunggal yang mampu mengonsolidasikan PDIP. Hampir semua kerja-kerja politik acap kali diasosiasikan dengan Mega. Eksistensinya sebagai politik biologis Sukarno juga semakin meneguhkan Mega sebagai sosok yang paling berpengaruh. Maka tidak heran apabila kader PDIP belum bisa move on dari pengaruh Mega.

Cak Imin pun setali tiga uang. Dengan dipilih kembali sebagai ketua umum secara aklamasi, hal itu menandakan belum ada sosok yang mampu menandingi popularitasnya. Selain itu, ia juga dianggap mampu membawa PKB mengalami kenaikan. Keberhasilan di Pemilu 2019 masuk empat besar menjadi salah satu bukti konkret bagaimana kerja politik Cak Imin patut untuk diperhitungkan. Perolehan 58 kursi merupakan rekor tertinggi bagi PKB selama ikut pemilu. Pada 1999, PKB meraih 51 kursi, Pemilu 2004 - 52 kursi, Pemilu 2009 - 27 kursi, dan Pemilu 2014 -47. Atas catatan mentereng itulah, Cak Imin dianggap berhasil dan patut untuk dipilih secara aklamasi.

Terlepas dari keberhasilan Megawati dan Cak Imin di partai masing-masing, kekhawatiran terbesar bukan lagi catatan angka di setiap pemilu. Tetapi regenerasi partai. Dengan sulitnya mencari penantang di internal parpol, dan bahkan dipilih secara aklamasi, ada kecenderungan terjadi kemacetan dalam regenerasi parpol.

Aklamasi tentu tidak bersifat negatif. Selama aklamasi yang meritokratis, keberadaannya justru sangat menguntungkan. Ini lain halnya jika terjadi calon tunggal dalam proses pemilihan ketua umum akibat pengkondisian. Artinya, pengkondisian tersebut dilakukan dengan berbagai cara seperti politik uang, intimidasi terhadap calon lain, dan lain sejenisnya.

Hanya saja, kecenderungan parpol yang ada saat ini memang mengalami dilema. Di satu sisi, calon tunggal memang sulit untuk ditandingi dalam kontestasi pemilihan ketua umum. Namun di sisi lain ada kemandekan regenerasi kepemimpinan parpol. Hal ini terjadi di banyak partai; ketua umum cenderung diisi oleh tokoh yang memiliki kharisma besar di internal partai itu sendiri, misalnya pendiri sekaligus pemilik saham mayoritas parpol.

Biasanya, model-model seperti itu merupakan pengidentifikasian dari sosok atau tokoh tersebut. Dengan kondisi seperti itu, pengaruh tokoh dianggap lebih besar ketimbang partai itu sendiri. Pada akhirnya, calon tunggal seperti itulah yang kemudian dianggap paling istimewa di tubuh parpol.

Kondisi di atas itulah kemudian muncul dua persepsi di tengah-tengah masyarakat. Pertama, parpol yang sejatinya tumbuh dan berkembang berdasarkan asas pengaderan, justru dirusak oleh mekanisme demokrasi yang ada di internal itu sendiri. Mekanisme aklamasi akan menguatkan persepsi publik bahwa hanya orang kuat yang mampu menjadi ketua umum. Sebab jika tidak kuat akan kewalahan dalam menghidupkan mesin partai.

Persepsi orang kuat dalam tubuh parpol memang sudah menjadi rahasia umum. Sebab dalam perkembangan partai politik yang ada saat ini, hanya orang kuat yang mampu menghidupkan mesin partai. Eksis-tidaknya partai saat ini tidak serta-merta ketergantungan terhadap kader, namun sejauh mana pemilih saham tersebut mampu mendonasikan sejumlah uang.

Selain itu juga, ketidakpercayaan figur parpol terhadap kader-kadernya dalam memimpin partai disinyalir memperkuat mandeknya regenerasi. Kader-kader muda potensial dianggap tidak mampu mengonsolidasikan konflik kepentingan masing-masing kader. Sehingga, politisi seniorlah yang dianggap mampu menjadi "dewa penolong" soliditas parpol.

Kedua, parpol berubah menjadi lembaga politik elitis, di mana semua penghuni yang duduk di pos-pos penting merupakan orang-orang elite. Lebih jauh lagi, posisi strategis hanya diisi oleh kader berbasis semangat familisme, di mana dominasi keluarga lebih kuat dibanding dominasi publik. Dengan kondisi seperti ini, parpol dipersepsikan sebagai partai borjuis, di mana masyarakat biasa tidak mungkin masuk ke dalam partai.

Dampak terburuk dari kedua analisis di atas adalah masa depan parpol ke depan, di mana regenerasi menjadi tumpul. Parpol syarat dengan kaum-kaum tua dan borjuis. Elite politik yang telanjur banyak menanam saham ke parpol enggan untuk mundur. Mereka juga enggan mundur jika digantikan yang lebih muda. Jika pun mereka mundur, yang harus menggantikan adalah sanak keluarganya.

Oleh sebab itu, fenomena aklamasi perlu dipikirkan ulang. Jangan sampai aklamasi terjebak pada proses pengkondisian dan intimidasi terhadap kader-kader potensial, hanya karena melindungi elite yang dianggap memiliki pengaruh dan saham tertinggi di tubuh partai. Jika hal ini terjadi, maka parpol dengan sendirinya telah mengkhianati proses-proses demokrasi yang semestinya dimulai di internal itu sendiri.

Aminuddin Direktur Eksekutif Literasi Politik dan Edukasi untuk Demokrasi (Pokasi)
(mmu/mmu)